Info Terbaru :
Terbaru
Tampilkan postingan dengan label Petani dan Pertanian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Petani dan Pertanian. Tampilkan semua postingan

Nasib Para Petani Kubis di Kota Batu Malang Jawa Timur

Malapetala kini menimpa para petani kubis yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Hampir semua petani mengeluhkan harga kubis anjlok. Tragisnya lagi, anjloknya harga tepat terjadi saat masa panen raya.

Tekanan jiwa akibat masalah itu salah satunya diungkapkan Supeno (45), seorang petani kubis asal Desa Sumberbrantas, Kota Batu. Ia memilih untuk "membunuh" tanaman yang telah dirawatnya sekian lama. "Kami tak bisa berbuat apa-apa melihat harga kubis yang anjlok. Semua panen kubis milik saya, saya beri obat herbisida (zat pembunuh tanaman)," kata Supeno, Minggu (10/4/2011), saat ditemui di lahannya.

Supeno nekat memberi obat herbisida karena kesal, usaha yang sudah dilakukannya dengan merawat dan memberi obat agar kubis tumbuh subur terasa sia-sia. "Tak lama lagi setelah diberi obat herbisida, kubis itu akan kuning dan langsung mati. Satu hektar saya beri obat semua," kata petani yang memiliki lahan kubis seluas 1 hektar ini.

"Hal ini bukan hanya dialami saya, tetapi semua petani kubis juga melakukan yang sama. Stres semua petani di sini," keluhnya.

Kalau dalam kondisi normal, harga kubis Rp 1.500-Rp 2.000 per kilogram. Namun, saat ini harga kubis terjun bebas, menjadi Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram. "Kalau harganya demikian, bagaimana kami bisa mengeruk keuntungan," katanya.

Jika harga masih Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per kilogram, kata Supeno, petani masih bisa mendapatkan penghasilan, senilai Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per hektar. "Kalau harga kubis menjadi Rp 300 per kilogram, dalam 1 hektar lahan kubis hanya mampu mendapatkan Rp 2 juta. Bahkan, ada yang malah rugi," ujarnya.

Dalam 1 hektar lahan, biaya yang harus dikeluarkan oleh petani kubis Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membeli bibit kubis. Selain itu, juga ada biaya perawatan dan upah para buruh tani.

Ditanya apa yang menyebabkan harga kubis di kota wisata itu anjlok? Supeno menduga karena panen raya yang serentak terjadi se-Indonesia. Hasilnya, suplai berlebih untuk komoditas tersebut. "Kubis di sini dibuang seperti sampah. Tak ada artinya," cetus Supeno berdana kesal.

Keluhan yang sama juga dialami Abdullah, petani Kubis asal Wajak, Kabupaten Malang. "Semua petani kubis sekarang stres akibat harga kubis anjlok. Harganya sangat tidak menguntungkan petani. Modalnya puluhan juga, setelah panen harganya turun drastis. Katanya akibat panen raya se-Indonesia," katanya.

Sementara itu, menurut pengakuan Sukarman (46), salah satu pedagang Kubis asal Kota Batu, harga sayur kubis memang masih rendah, terutama sayur yang berasal dari Kota Batu. "Bukan hanya petani yang dirugikan dan mengalami stres. Pedagang juga stres dan harus gigit jari. Bukan hasil yang di dapat, tetapi rugi yang menimpa," katanya saat dihubungi via telepon, sore ini.

Sukarman mengaku hanya bisa meratapi nasibnya. "Terpaksa harus sabar menerima nasib ini. Tak ada jalan lain. Saya puluhan juta modal yang tak jelas akan kembali apa tidak," akunya.

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Himpun mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar. "Kami tak bisa intervensi harga pasar. Begitulah harga pasar. Kadang untung kadang juga harus rugi," jawabnya singkat.
{[['']]}

Mekanisasi Pertanian Saat Ini Masih Terganjal Masalah Sosial

Mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, hingga pengolahan hasil pertanian belum bisa dijalankan secara optimal karena ada hambatan sosial. Padahal, mekanisasi dapat menekan biaya produksi petani hingga 25 persen.

Menurut Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Astu Unadi, Jumat (1/4) di Jakarta, hingga saat ini mekanisasi pertanian baru bisa berjalan setengahnya, terutama mekanisasi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian.

Pemrosesan padi dari gabah menjadi beras juga sudah menggunakan mesin, tidak lagi ditumbuk karena bila ditumbuk tingkat kehilangan hasilnya tinggi, kualitas beras jelek, dan biaya tenaga kerja besar serta lamban.

”Meskipun butuh puluhan tahun untuk mengubah budaya, traktor dan mesin penggilingan padi akhirnya diterima petani dan masyarakat,” katanya. Petani sekarang tidak mau lagi mencangkul karena itu pekerjaan berat, begitu pula dengan menumbuk gabah.

Pada tingkatan lain, mekanisasi pertanian sulit berkembang, terutama pada tahap penanaman dan panen.

”Kalau mekanisasi sudah masuk, biaya produksi bisa ditekan lebih rendah sampai 12,5 persen lagi,” katanya.

Sulitnya mekanisasi masuk karena terbentur masalah sosial. Astu mencontohkan, bila menggunakan tenaga manusia untuk penanaman dan panen butuh tenaga kerja 30 orang per hektar per hari dengan upah Rp 40.000 per hari.

Bila menggunakan mesin, selain lebih cepat biaya tanam dan panen bisa ditekan lebih dari separuhnya. Akan tetapi, tenaga kerja akan berkurang banyak.

Investasi mesin pertanian juga sekarang tidak begitu mahal karena sebagian besar sudah diproduksi di dalam negeri.

Mekanisasi penanaman dan pemanenan sulit diterapkan. Bahkan, di beberapa lokasi seperti di wilayah pantai utara Jawa, pernah ada kasus mesin pemanen padi dibakar massa.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menegaskan, mekanisasi pertanian bisa dijalankan di luar Pulau Jawa karena di sana kekurangan tenaga kerja

Sumber: Kompas
{[['']]}

1.500 Hektar Lahan Tergenang

Dua pintu dari 11 pintu bendung pembagi banjir Wilalung, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rusak. Kerusakan itu menyebabkan 1.500 hektar lahan pertanian di Kecamatan Undaan dan Jekulo tergenang.

Pengelola Bendung Wilalung Balai Sumber Daya Air Jawa Tengah, Noor Kholish, Kamis (31/3), di Kudus, mengatakan, kerusakan terjadi pada pintu delapan dan sembilan. Pintu delapan kondisi miring di bagian bawah, sehingga air bendung berkapasitas 50 liter per detik keluar dari celah kemiringan pintu.

Sawah jadi kebanjiran, sehingga pengelola bendung dan kelompok petani pemakai air menyumbat celah itu dengan batang pohon kelapa. ”Kami khawatir kalau volume bendung naik, sumbatan darurat jebol. Padahal Desember 2010 pintu delapan baru saja diperbaiki,” kata Noor.

Adapun pintu sembilan terjadi kebocoran pada sejumlah titik di bagian bendung pelapis pintu. Kumpulan air bocor itu merembes melalui bagian bawah pintu utama yang sudah berlubang.

”Kami telah meminta kontraktor untuk membenahi kemiringan. Untuk pintu sembilan baru diusulkan perbaikannya,” kata Noor.

Percepat tanam

Sementara itu, petani di Sulawesi Selatan diimbau mempercepat penanaman padi pada lahan sawah tadah hujan dan irigasi nonteknis. Langkah itu untuk menghindari risiko kekeringan pada beberapa bulan lagi.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Lutfi Halide, mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau panjang akan melanda sejumlah kabupaten di Sulsel pada Juli 2011, antara lain Gowa, Takalar, Maros, dan Jeneponto. Di daerah ini terdapat sekitar 20.000 hektar lahan tadah hujan dan irigasi nonteknis.

Menurut Lutfi, sekitar 30 persen dari 53.643 hektar areal tanaman padi musim rendeng telah memasuki masa panen. Petani diharapkan langsung mengolah lahan, menebar benih, dan menanami padi untuk mengejar ketersediaan air.

”Saya berharap pada awal April petani mulai tanam agar dua bulan nanti sudah masuk pematangan,” ungkap Lutfi. Langkah ini dianggap efektif menghindari kemungkinan gagal panen akibat kemarau berkepanjangan.

Bahkan, di wilayah Tegal, Jawa Tengah, petani mulai menanam palawija dan tanaman sayur, seperti caisim dan bayam, yang tak banyak membutuhkan air. Hal itu untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu.

M Rali (45), petani di Desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, mengatakan, memilih menanam caisim, karena tanaman tersebut tidak banyak membutuhkan air. Jangka waktu tanam hingga panen hanya sekitar 20 hingga 25 hari. ”Penyiraman air yang rutin hanya sekitar seminggu pertama. Setelah itu, tanaman cukup disiram tiga atau empat hari sekali,” katanya.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, selama tiga bulan terakhir bertambah lahan penanaman cabai sekitar 20 persen. Para petani itu mengharapkan keuntungan dari tingginya harga palawija pada awal 2011.

Sumber: Kompas
{[['']]}

Rendemen Gula Jatuh, Para Petani Kecewa


Jakarta, Kompas - Petani tebu memperkirakan produksi gula kristal putih nasional yang bersumber dari tebu dalam negeri tidak akan mencapai 2 juta ton. Itu terjadi karena rendemen gula jatuh. Para petani tebu juga kecewa dengan sikap pemerintah yang menelantarkan mereka.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid, Rabu (3/11), saat dihubungi di Kudus, Jawa Tengah, mengatakan, jika melihat panen tebu sekarang sulit, produksi gula nasional bisa di bawah 2 juta ton.Dari pengamatan di lapangan dan hasil laporan petani tebu di daerah-daerah, rendemen gula dalam tebu turun drastis. Bahkan ada sekitar 80.000 hektar tebu yang tidak bisa dipanen akibat kesulitan memanen.

Tebu sebanyak itu setara dengan gula 350.000 ton.

Dalam kondisi petani yang serba sulit, kata Wachid, pemerintah tidak berbuat apa-apa.

Petani dibiarkan telantar sendiri menghadapi berbagai kesulitan. Rapat-rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan juga tidak dilakukan. Petani bahkan tidak pernah diundang untuk mencari solusinya.

Penurunan produksi gula juga menimpa PT Perkebunan Nusantara X. Direktur Produksi PTPN X Tarsisius Sutaryanto menyatakan, produksi gula PTPN X diperkirakan turun dari 428.000 ton tahun 2009 menjadi 392.000 ton tahun ini.

Ketua Umum APTRI Arum Sabil mengatakan, yang diharapkan petani dari pemerintah adalah langkah nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan arahan, tetapi bisa mengimplementasikan kebijakannya. (MAS)
{[['']]}

Petani Pamerkan Produk Unggulan


YOGYAKARTA, KOMPAS - Produk pertanian unggulan dari sejumlah kabupaten dipamerkan dalam ajang Pekan Raya Tani Nasional. Acara yang berlangsung di Yogyakarta, 15-17 Oktober ini, bertujuan mempertemukan produsen dengan konsumen secara langsung.

Ketua Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) DI Yogyakarta Agung Gunawan menuturkan, acara Pekan Raya Tani Nasional (PRTN) diikuti Aspartan dari 16 provinsi. ”Selain itu, tujuh provinsi lain yang belum memiliki Aspartan juga menjadi peserta pameran,” katanya, Jumat (15/10).Lewat pameran produk itu, produsen diharapkan bertemu dan bernegosiasi langsung dengan para pembeli. Panitia mengundang empat kelompok pedagang besar untuk datang.

Potong rantai

Pertemuan antara produsen pertanian dan pedagang besar, kata Agung, akan memotong rantai penjualan hasil panen petani. Dengan begitu, petani diharapkan bisa mendapat penghasilan lebih baik. ”Dari kegiatan semacam ini petani tidak bisa mengharap ada transaksi besar di lokasi. Namun, mereka punya kesempatan membangun jaringan pemasaran,” ujarnya.

Produk unggulan yang ditampilkan tiap daerah berupa buah- buahan, beras, dan sayur-mayur. Selain itu, ada juga produk makanan dan minuman olahan.

Dari Lampung ada keripik pisang dan keripik jagung. Dari Malang, Jawa Timur, ada apel hingga minuman rosela kemasan. Dari Papua ada dodol matoa.

Seorang peserta PRTN dari DIY, Jawaldi, menuturkan, dalam acara ini, ia membawa aneka buah, mulai dari melon, pepaya, jambu, hingga pisang. ”Buah-buahan ini berasal dari lahan petani di DIY dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Kami menjadi sahabat petani buah dengan membantu pemasarannya. Pembeli kami antara lain perusahaan besar yang menjual buah segar di supermarket,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian DIY Nanang Suwandi mengatakan, kegiatan pasar tani di DIY telah berjalan selama dua tahun. Pasar ini memakai sistem pasar berpindah dengan lokasi di pusat-pusat keramaian. Pasar tani digelar setiap dua minggu sekali oleh Aspartan DIY. ”Kami ingin mengangkat konsep pasar ini ke tingkat nasional lewat PRTN,” katanya. (ARA)
{[['']]}

Petani Kedelai Beralih Menanam Padi


MAKASSAR, KOMPAS - Tingginya curah hujan di Sulawesi Selatan membuat para petani kedelai di Kabupaten Maros dan Kabupaten Soppeng beralih menanam padi. Kondisi itu menyebabkan petani kehilangan pendapatan 30 persen tahun ini.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sipakatau di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Maros, Mustari (39), Rabu (13/10), mengatakan, keputusan beralih menanam padi diambil petani sejak musim tanam kedua Juni lalu. Kala itu, setengah dari 600 hektar lahan kedelai milik 497 anggota Gapoktan Sipakatau terendam banjir. Para petani terpaksa menanam padi di lahan yang tak kunjung kering itu.Menurut Mustari, kedelai yang dihasilkan dari lahannya seluas 1 hektar berkisar 1,2-1,5 ton. Dengan harga kedelai jenis calon benih dan jenis konsumsi Rp 5.000 per kilogram (kg), ia meraup pendapatan bersih Rp 4,5 juta. Jika menanam padi, penghasilan bersih yang diperoleh hanya Rp 3 juta karena biaya produksi lebih besar.

Pengelolaan tanaman kedelai relatif lebih mudah daripada padi. Kedelai hanya perlu dipupuk dua kali dalam 85-90 hari masa tanam. Proses penanaman pun tidak membutuhkan pengolahan tanah seperti tanaman padi. Setelah ditebari jerami, lahan yang akan ditanami kedelai dilubangi untuk bibit lalu diberi air.

Keluhan terhadap anomali cuaca juga diutarakan Ketua Kelompok Tani Lapenneh di Desa Panincong, Kecamatan Maruliawa, Soppeng, Riswan (42). Hujan yang masih berlangsung membuat petani gagal menanam kedelai tahap ketiga tahun ini. Separuh dari lahan seluas 200 hektar yang dikelola 55 anggota kelompok tani Lapenneh terpaksa ditanami padi.

Kemitraan

”Kami berharap pemerintah menjamin pasar dan harga eceran tertinggi (HET) kedelai,” kata Riswan seusai menerima bantuan dana kemitraan sebesar Rp 100 juta dari PT Telkom Divisi Regional VII di Makassar, Rabu.

Menurut dia, pola kemitraan perlu dikembangkan untuk menjamin HET kedelai. Hal ini dinilai efektif mendorong petani untuk memprioritaskan kedelai jenis calon benih di lahan mereka.

Selama ini dari rata-rata 1,5 ton kedelai yang dihasilkan petani per hektar, sekitar 80 persen kedelai berjenis calon benih. Sisanya kedelai jenis konsumsi yang dijual kepada para pembuat tahu dan tempe.

Kepala Dinas Pertanian Sulsel Lutfi Halide mengatakan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan PT Sang Hyang Seri, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan benih, agar bersedia menampung kedelai dari petani. ”Kerja sama ini akan menjamin HET kedelai sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak,” katanya.

Lutfi menambahkan, anomali cuaca mengganggu produksi kedelai di Sulsel. Tingginya curah hujan membuat target produksi 63.450 ton kedelai tahun ini sulit tercapai. Hingga bulan September 2010, produksi kedelai dari 45.000 hektar areal tanam di Sulsel baru mencapai 35.000 ton. Produksi kedelai tahun lalu mencapai 41.000 ton dan produksi nasional 925.000 ton. (RIZ)
{[['']]}

Petani Jagung Dapat Kepastian Pasar


Jakarta, Kompas - Petani jagung kini mendapatkan kepastian pasar. Tiga perusahaan besar pakan ternak sepakat menjalin kerja sama untuk membeli jagung petani.

Tiga perusahaan tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Sierad Produce. Kontrak kerja sama tersebut dibuat tiga perusahaan itu dengan 16 pemerintah kabupaten di empat provinsi. Rinciannya, tiga kabupaten di Lampung, satu di Jawa Tengah, empat Jawa Timur, dan delapan Sulawesi Selatan.Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Selasa (27/7) dari Maros, Sulawesi Selatan, menjelaskan, dengan kerja sama itu, industri pakan ternak mendapat kepastian pasokan bahan baku pakan dan petani mendapat kepastian pasar.

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MOU) segera ditindaklanjuti dengan kontrak pembelian jagung. Masing-masing kabupaten diharapkan memasok 10.000 ton jagung per bulan sehingga setiap bulan ada 160.00 ton jagung petani yang terbeli. Dalam setahun, 1,92 juta ton jagung petani sudah mendapatkan kepastian pasar.

Adapun harga akan disesuaikan dengan harga saat penyerahan barang. Harga yang ditetapkan mengacu pada harga jagung dunia.

Dengan kontrak pembelian ini, industri pakan ternak diuntungkan karena tidak perlu membayar bunga L/C seperti kalau mereka membeli jagung dari impor, selain ada jaminan pasokan bahan baku.

Maxdeyul menjelaskan, kualitas jagung dalam negeri relatif lebih baik karena lebih segar. Kerja sama ini diharapkan menjadi model dan dikembangkan untuk memacu peningkatan produksi jagung nasional. Industri pakan setiap tahun membutuhkan 5 juta ton jagung.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia Anton J Supit menegaskan, kualitas jagung yang diserap sesuai standar pabrik pakan. ”Dengan kerja sama ini, industri pakan ternak serius mendukung pengembangan budidaya jagung,” katanya. (MAS)
{[['']]}

Kebutuhan Benih Padi Meningkat


Jambi, Kompas - Kebutuhan benih padi meningkat pada awal kemarau ini. Pasalnya, banyak benih yang telah ditanam petani beberapa waktu lalu rusak akibat terendam banjir. Saat ini banjir melanda 353 hektar areal persawahan yang baru saja ditanami padi di Kota Jambi.

Dalam pantauan Kompas, banjir tersebut terjadi pada belasan hektar hamparan sawah di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Padahal, bibit semaian baru saja ditanam di sawah. Banjir yang berlangsung hampir sepekan terakhir tersebut mengakibatkan sebagian tanaman rusak. Tidak hanya itu, banyak petani malah tidak bisa menanam padi hasil persemaian karena genangan air pada lahan sawah mereka masih terlalu tinggi. ”Kami sudah membuat semaian, tapi padinya belum bisa ditanam. Kami masih harus menunggu sampai air sedikit surut,” kata Ali, petani di Sejinjang, Jambi Timur, Kamis (22/7).

Di sentra penanaman padi Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, hamparan padi yang mulai menguning juga terendam banjir, setelah hujan terus turun dalam sepekan terakhir. Menurut Darus, petani setempat, bulir padi yang telah keluar dikhawatirkan tidak memberikan hasil yang berkualitas sama seperti pada panen-panen terdahulu.

”Kalau terendam banjir cukup lama, akan memengaruhi kualitas gabah. Bahkan, gabah bisa rusak kalau terendam terlalu lama,” ujarnya.

Butuh benih

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DPPP) Kota Jambi Harlik mengatakan, dari hasil pendataan, areal persawahan yang tergenang banjir di wilayahnya mencapai 353 hektar dari total 1.200 hektar sawah di wilayah tersebut. Banjir terjadi di empat kecamatan, yaitu di Jambi Timur 156 hektar, Danau Teluk 55 hektar, Pelayangan 138 hektar, dan Telanaipura 4 hektar.

Menurut Harlik, sebelumnya telah disalurkan 24,8 ton benih padi kepada petani. Benih tersebut bersumber dari benih cadangan nasional. Atas kerusakan benih yang terjadi akibat banjir tersebut, pihaknya harus mengajukan kembali bantuan benih kepada pemerintah provinsi.

Bantuan ini untuk mengganti benih di tingkat petani yang telah rusak. ”Kami sudah mengajukan sebanyak 475 kilogram bibit padi baru melalui provinsi untuk disalurkan ke petani yang sawahnya terendam banjir,” ujarnya.

Harlik juga mengkhawatirkan adanya anomali cuaca yang makin nyata terjadi saat ini. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas padi. Padahal, tahun ini pemerintah setempat menargetkan peningkatan produksi beras.

Dinas terkait juga telah menargetkan produktivitas gabah kering panen (GKP) naik, yaitu mencapai 6,5 ton per hektar pada tahun 2010. Volume tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5,9 ton. ”Namun, kami khawatir produktivitas padi pada tahun ini takkan mencapai target karena faktor iklim yang kian tak menentu,” ujarnya.

Karena itu, untuk mengantisipasi gagal tanam, dinas terkait kini mulai mengupayakan penyaluran bibit padi kepada petani. Dengan demikian, bibit padi itu segera ditanam kembali di lahan sawah.

”Penyediaan bibit baru adalah pilihan terbaik saat ini. Jika sudah ada, bibit segera ditanam sehingga dapat terhindar dari kemungkinan rusaknya tanaman saat hujan lebat,” ujarnya. (ITA)

sumber
{[['']]}

Alokasi Pupuk Tak Terserap


KARAWANG, KOMPAS - Alokasi urea bersubsidi untuk sebagian besar wilayah di Jawa Barat selama Januari-Mei 2010 baru terserap 94,7 persen dari total 244.845 ton. Mundurnya jadwal tanam akibat anomali cuaca serta banjir di awal tahun diduga menjadi pemicunya.

Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kujang Arifin, Rabu (23/6) di Karawang, mengatakan, kebutuhan pupuk selama Januari-Mei, berdasarkan rincian permintaan yang diajukan pemerintah kota/kabupaten di wilayah pemasaran PT Pupuk Kujang di Jabar (kecuali Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, dan Banjar), mencapai 244.845 ton. Adapun realisasi distribusi selama kurun waktu tersebut adalah 231.872 ton.Arifin menambahkan, realisasi penyerapan pupuk di sebagian besar wilayah di Jabar lebih rendah daripada kuota yang ditetapkan. Kondisi itu berkebalikan dengan kota/kabupaten Tegal dan Brebes (Jawa Tengah) yang juga menjadi wilayah pemasaran PT Pupuk Kujang, yakni 100,22 persen dari kuota. Realisasi penyerapan di daerah itu sebanyak 41.242 ton dari alokasi 41.150 ton.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Karawang Nachrowi Muhamad Nur, banjir yang menerjang sebagian wilayah Karawang pada Januari dan Februari lalu menyebabkan sebagian tanaman puso dan jadwal tanam mundur 1-2 bulan. Kondisi itu terjadi di daerah golongan air IV dan V di pesisir utara Karawang.

"Berdasarkan jadwal penggiliran air, seluruh persawahan di Karawang seharusnya sudah ditanami pada 15 Januari lalu. Namun, banjir memaksa petani menunda penanaman hingga dua bulan," ujar Nachrowi.

Organik

Selain banjir dan anomali cuaca, rendahnya penyerapan urea diduga dipicu meluasnya pemakaian pupuk organik. Sebagian petani beralih ke pupuk organik seiring dengan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi serta peningkatan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Karawang, hingga 15 Juni 2010 realisasi tanam musim tanam 2009/2010 ialah 97.395 hektar. Adapun luas panen mencapai 95.154 hektar. Nachrowi memperkirakan, untuk musim tanam 2010, hingga pekan terakhir Juni sekitar 40.000 hektar sawah telah ditanami padi. Sekitar 500 hektar di antaranya bahkan telah memasuki masa panen.

"Ada keterlambatan tanam pada musim tanam 2009/2010, tetapi petani kini mempercepat penanaman untuk mengejar jadwal penggiliran air. Kami berupaya agar target produksi tetap tercapai di akhir tahun," ungkapnya.

Realisasi produksi padi Karawang hingga pertengahan Juni ini adalah 695.293 ton gabah kering panen atau produktivitasnya rata-rata 7,3 ton per hektar. Angka itu mencapai 63,2 persen dari target produksi tahun ini, yakni sekitar 1,1 juta ton GKP.

Arifin menambahkan, stok pupuk di gudang pabrik dan gudang lini di setiap kota/kabupaten sebanyak 117.447 ton dan mencukupi kebutuhan petani. Kebutuhan petani Jabar selama Juni ini ialah 51.430 ton, sedangkan realisasi penyaluran hingga 22 Juni mencapai 33.962 ton.

"Sebanyak 4.955 ton urea kini dalam proses pengiriman ke gudang-gudang lini di setiap daerah. Petani tidak perlu khawatir kesulitan mencari pupuk karena stok saat ini cukup melimpah dan kedua pabrik terus berproduksi setiap hari," ujarnya. (mkn)
{[['']]}

Petani Cabai Untung Besar


PROGO, KOMPAS - Para petani cabai keriting merah yang menggarap lahan pasir di kawasan pesisir selatan Kulon Progo untung besar. Musim panen kali ini harga tertinggi cabai keriting merah sempat menembus angka Rp 25.500 per kilogram.

Ketua Asosiasi Pasar Tani Kulon Progo Sudiro menuturkan, harga cabai panen kali ini membuat petani bahagia. Selama lima belas kali panen, petani di Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo, mendapat harga jual Rp 10.300 per kg hingga Rp 25.500 per kg."Harga di pasar lelang berubah setiap hari, tetapi sejak dua minggu terakhir harga jual berada di atas Rp 20.000 per kg. Puncaknya kemarin mencapai Rp 25.500 per kg," ujarnya, Rabu (23/6).

Tingginya harga jual cabai saat ini memperbesar omzet di pasar lelang. Setiap malam, omzet penjualan cabai di lima kelompok petani Desa Garongan menembus angka Rp 1 miliar.

Padahal, selain di wilayah Desa Garongan, petani di wilayah Pantai Glagah hingga Bugel juga mulai memanen cabai.

Saat ini di wilayah pesisir selatan Kulon Progo terdapat setidaknya 21 titik pelelangan cabai. Pada masa panen raya, lelang cabai berlangsung setiap malam. Pembelinya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah hingga Jakarta.

Titik impas

Menurut Sudiro, setiap petani cabai sebenarnya mencapai titik impas jika harga jual cabai pada kisaran Rp 3.500 per kg. Tingginya harga jual cabai saat ini sangat menguntungkan mereka.

"Ini rezeki dari Tuhan. Petani sudah disusahkan terus oleh pemerintah, sekarang harga cabai milik petani pesisir malah jadi tinggi," ujarnya.

Salah satu petani cabai, Mujiran, menuturkan, pertanian di pesisir selatan Kulon progo telah cukup menjamin kehidupan warga. Dengan harga jual cabai yang mencapai Rp 24.000 per kg saat ini, petani bisa menyejahterakan dirinya sendiri.

Selain itu, setiap musim panen tiba petani di wilayah pesisir juga membuka peluang kerja bagi ratusan warga dari wilayah lain di Kulon Progo. Mereka bekerja sebagai buruh petik cabai dengan upah Rp 25.000-Rp 30.000 per orang per hari.

"Pertanian adalah penopang perekonomian masyarakat di pesisir Kulon Progo. Dengan kondisi sekarang negara tidak perlu memikirkan kehidupan rakyat di wilayah pesisir," kata Mujiran.

Meski sejahtera, para petani masih gelisah seiring rencana pemda menjadikan lahan tanam mereka sebagai tambang pasir besi. (ARA) Grafis: Dicky Sumber: BPS Kulon Progo, 2009 Produksi Cabai Besar Kulon Progo (dalam ton)
{[['']]}

Petani Tolak Korporatisasi Pertanian Dan Pangan


Ogan Ilir, Sumsel (ANTARA News) - Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menolak korporatisasi sektor pertanian dan pangan di Indonesia.

Henry Saragih, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), saat memperingati Hari Petani Indonesia, di Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Kamis, mengingatkan, jangan sampai rakyat Indonesia menjadi lapar di atas lahan yang subur hanya karena kesalahan dalam kebijakan yang diambil pemerintah.Menurut dia, apabila sistem pertanian dan pangan diserahkan kepada pemilik modal (investor), hasil yang diperoleh bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan kepentingan investor itu sendiri dan rakyat tetap dibelit penderitaan.

"Dominasi pemilik modal dalam industri pertanian dan pangan hanya akan membuat rakyat menderita dan menjadi miskin," kata dia.

Ia mencontohkan, sengketa lahan yang terjadi antara warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung di Sumsel, merupakan bentuk dari korporatisasi pertanian, karena telah menggusur hak warga petani atas tanahnya sendiri.

Dia menyatakan, dengan sistem korporatisasi pertanian, maka pemerintah akan menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan sebesar-besarnya, dan petani akan semakin tergusur.

Oleh karena itu, pria yang juga merupakan anggota dari Serikat Petani Internasional itu, akan mendesak pemerintah pusat agar tanah warga yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Rayon VI Unit Usaha Cinta Manis untuk segera dikembalikan.

Henry menegaskan, semestinya warga yang menggantungkan hidup sebagai seorang petani, ketika membutuhkan tanah, pihak PTPN VII harus meninggalkan daerah tersebut.

Gupriyadi, petani asal Desa Rengas mengaku, selama 27 tahun selalu berada dalam ketakutan, karena sering diintimidasi ketika menuntut tanah mereka yang dikuasai oleh PTPN VII.

"Setiap kali melakukan perlawanan untuk meminta kembali tanah kami, maka akan ditangkap dan diperlakukan yang tidak wajar," ujar dia.

Menurut dia, sengketa lahan yang berlangsung sejak tahun 1980-an itu, membuat warga hingga kini hanya menjadi buruh tani.

Ia menyebutkan, desa yang memiliki sekitar 700 kepala keluarga (KK) tersebut, 60 persen merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan perkebunan lagi.

"Untuk menopang keluarga, kami terpaksa bekerja di perkebunan milik orang lain yang berada di kabupaten Muaraenim," ujar dia.

H Misbahudin, tokoh masyarakat setempat mengimbau agar masyarakat terus berjuang untuk mendapatkan tanah mereka.

Menurut dia, tanah ulayat seluas 1.529 hektare yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis, seharusnya menjadi milik warga setempat yang benar-benar berhak memiliki dan mengelolanya.

"Sudah turun-temurun tanah tersebut menjadi sumber pencaharian masyarakat di sini sejak dulu, dan ini merupakan tanah milik kami," kata dia menegaskan.

Dia menyatakan, selama penguasaan lahan oleh PTPN VII, pihak perusahaan pernah berjanji akan mempekerjakan 60 persen tenaga kerja warga pribumi setempat.

Akan tetapi, kenyataannya hanya dua orang saja yang diangkat menjadi karyawan, dan selebihnya hanya buruh musiman dan buruh harian lepas.

Dalam peringatan Hari Hak Asasi Petani Indonesia tersebut, hadir beberapa aktivis LSM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, dan organisasi massa lainnya.

Mereka sepakat untuk mendukung memperjuangkan hak warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung atas tanah yang dikuasai oleh PTPN VII.

Bahkan dampak dari konflik tersebut, dua orang petani asal Desa Lubuk Bandung, Jamal (40) dan Busroh (60), ditahan oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.
(B014/K004)
{[['']]}

Petani Padi Dikorbankan


Jakarta, Kompas - Petani padi merasa dikorbankan pemerintah. Harga gabah petani tertekan pasar akibat pengusaha membeli dengan harga rendah, sedangkan Bulog berpegang teguh pada standar kualitas. Petani juga tidak berdaya saat hujan menghancurkan kualitas padi mereka.
Menurut Guru Besar Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, petani seharusnya tidak menjadi korban dari hasil panennya yang jelek akibat bencana musiman.

”Dalam kondisi seperti ini, bukan petani yang harus rugi dan dirugikan. Karena itu, gabah mereka harus dibeli,” kata Maksum di Yogyakarta, Jumat (16/4).

Kesabaran petani ada batasnya. ”Batas inilah yang menentukan setia atau tidaknya petani menanam padi dan ini ancaman bagi ketahanan pangan,” ujar Maksum.

Senada dengan Maksum, Hartono, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meminta pemerintah tidak menyalahkan petani kalau produksi gabahnya kurang bagus. ”Maunya petani, produktivitas padi tinggi dan kualitas bagus, tetapi iklim tak bisa dilawan. Seharusnya bencana musiman ini jangan ditimpakan pada petani,” katanya.

Kewajiban petani hanya menanam agar pangan bisa dihasilkan dan ketahanan pangan tercapai. Masalah buruknya penanganan pascapanen padi bukan kewenangan petani.

Ketua Umum KTNA Winarno Tohir menyatakan, jika manajemen pengelolaan beras di Bulog bagus dan berpegang pada prinsip first in first out atau first in last out, tak ada alasan gabah petani tidak dibeli Bulog.

Dengan manajemen pengelolaan beras yang bagus di Bulog, memungkinkan perputaran beras di gudang Bulog bisa diatur dengan baik sehingga beras tak sampai tersimpan lama.

Harga gabah petani di sejumlah daerah saat ini sangat rendah, bahkan di sejumlah tempat jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram.

HKTI Jatim mengancam

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Suswono berharap Bulog segera merespons permintaan petani untuk membeli gabah mereka kalau memang memenuhi standar kualitas.

”Tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menerima gabah petani karena fungsi stabilisasi harga gabah dan beras memang adanya di Bulog,” katanya.

Winarno memperkirakan, jika tidak agresif membeli gabah atau beras sekarang, Bulog tidak akan kebagian beras. Indikasi tersebut mulai tampak nyata ketika pembelian beras Bulog hingga 12 April lalu hanya mencapai 337.871 ton atau baru 10,6 persen dari target pembelian 2010 sebanyak 3,2 juta ton.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran menyikapi jatuhnya harga gabah.

”Jika tak ada langkah dari pemerintah untuk menyelamatkan nasib petani, kami akan menggelar unjuk rasa besar-besaran. Kami akan angkut beras dan gabah dengan puluhan truk dan akan kami letakkan di Kantor Perum Bulog Jatim,” kata Ketua KHTI Jatim Herri Suginaryo.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim Agusdin Fariedh menyatakan, dalam menyerap beras, Bulog tetap berpegangan pada Inpres Nomor 7/2009 agar kualitas beras untuk masyarakat miskin tidak buruk. Ia berharap petani meningkatkan kualitas produksi gabah mereka agar beras yang dihasilkan bernilai tinggi. (ABK/ACI/EGI/WIE/MAS)
{[['']]}

Petani Minta Harga Jagung Dikawal


Jakarta, Kompas - Para pemangku kepentingan yang terhimpun dalam Dewan Jagung Nasional tengah menyusun strategi baru pengembangan komoditas jagung nasional.

Caranya, mengajak pemerintah daerah bersama-sama mengembangkan komoditas jagung melalui pendampingan ”keroyokan” atau intensif mulai dari input sampai output.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Dewan Jagung Nasional Anton J Supit di Jakarta, awal pekan ini, Dewan Jagung Nasional (DJN) akan mendatangi kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, yang berminat menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan di daerahnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Saat ini harga jagung pipilan kering sekitar Rp 2.500 per kilogram. Harga jagung ini tergolong bagus.

”Dewan Jagung Nasional bisa menjadi perekat antarpemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan produksi jagung nasional dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui efisiensi produksi,” ujar Anton.

Daerah potensial untuk pengembangan jagung antara lain Kediri, Majalengka, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan, yang diperlukan petani saat ini adalah perbaikan tata niaga jagung. Caranya, dengan menjamin komoditas jagung petani bisa dibeli dalam harga yang wajar dan menguntungkan.

”Yang diperlukan petani bagaimana agar harga jagung bisa dikawal meski tidak ada harga pembelian pemerintah. Dengan adanya jaminan harga dan pasar, tanpa disuruh, petani akan memperluas area penanaman jagung sendiri,” katanya.

Selama ini para petani yang menanam jagung dengan produksi 1 ton-5 ton kesulitan dalam menjual jagung. (MAS)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/18/03125323/petani.minta.harga.jagung.dikawal
{[['']]}

Petani Tebar Ulang Benih


Karawang, Kompas - Lahan persemaian tanaman padi di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, beberapa kali terendam banjir 10 hari ini. Bibit padi pun mati sehingga petani menebar benih lagi untuk kedua kali awal musim ini.

Toni, petani di Desa Sukatani, Minggu (10/1), mengatakan, banjir menggenangi persemaian untuk 25 hektar sawah di Blok Bengkok, 10 hektar di Blok Ash Shidiqiyah, dan 8 hektar Blok Wagir. Persawahan itu umumnya baru selesai diolah dan persemaian dengan usia bibit bervariasi antara 10 dan 15 hari.

”Hujan deras yang turun beberapa jam membuat sungai meluap dan menggenangi sawah-sawah yang posisinya rendah di sekitarnya. Itu terjadi beberapa kali sehingga bibit layu dan mati,” ujar Toni.

Luapan air berasal dari Kali Cermin dan Kali Masamah. Setiap musim hujan, dua sungai itu sering meluap dan memicu banjir di sebagian persawahan Kecamatan Cilamaya Wetan. Selain dangkal, tinggi tanggul sungai umumnya pendek dan saluran menyempit di beberapa titik.

Menurut Kepala Desa Sukatani Awang Taswan, areal yang kini puso adalah sebagian dari sekitar 150 hektar sawah rawan banjir di desanya. Saat banjir awal tahun lalu, seluas 158 hektar dari total 550 hektar sawah Desa Sukatani tergenang banjir selama beberapa hari dan membuat padi menjadi puso.

”Petani menebar benih lagi dengan dana pribadi pada awal musim ini. Kami masih menginventarisasi kerugian petani untuk mengusulkan bantuan benih ke pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian Karawang,” ujar Awang.

Meski masih berisiko banjir, petani memilih segera menebar benih lagi. Mereka tidak ingin ketinggalan dari petani lain. Masa tanam yang tidak serempak dikhawatirkan memicu serangan hama dan membuat hasil panen anjlok.

Petani-petani di Kecamatan Indramayu, Balongan, dan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, hari Minggu kemarin tampak mengolah lahan sebelum ditanami bibit padi. Sebagian petani juga telah menyemai bibit.

Namun, di Kecamatan Kandanghaur dan Patrol, sebagian lahan sawah yang telah diolah terendam air yang meninggi. Sebagian persemaian bibit juga terendam. Kondisi serupa tampak di sebagian lahan persawahan di Kecamatan Pamanukan dan Ciasem, Kabupaten Subang.

Tunda tanam

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang Ijam Sujana menyatakan, sebagian persawahan di pesisir utara rawan banjir karena faktor geografis dan buruknya kondisi saluran pembuang. Kondisi saluran di muara sungai dangkal, memiliki tanggul rendah, dan menyempit karena bantarannya digarap warga.

Ijam menambahkan, petani di daerah golongan air IV dan V di pesisir utara memilih menunda penanaman hingga pertengahan Februari untuk menghindari banjir. Mereka, antara lain, tinggal di Kecamatan Tempuran, Pedes, Cilebar, Batujaya, Tirtajaya, dan Pakisjaya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Karawang Kadarisman mengatakan, data total luas tanaman yang puso akibat banjir belum ada.

Hingga akhir pekan lalu realisasi tanam musim rendeng di Karawang 45.000 hektar atau 47,8 persen dari target tanam 94.000 hektar. (mkn/mul)
{[['']]}

Kenaikan HPP Jauh dari Harapan Petani


Bantul, Kompas - Kenaikan harga pembelian pemerintah atas gabah sebesar 10 persen masih jauh dari harapan para petani di Bantul, DI Yogyakarta. Kenaikan tersebut belum memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi petani karena harga kebutuhan pokok terus melambung.

Siswo Raharjo (63), petani Dusun Kranginan, Desa Potorono, Banguntapan, Sabtu (2/1), mengaku senang atas kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp 2.400 per kilogram (kg) menjadi Rp 2.600 per kg. ”Meski bahagia, kenaikan itu belum sesuai dengan harapan kami,” katanya.

Menurut dia, nilai HPP untuk tahun 2010 seharusnya Rp 3.000 per kg untuk GKP. Dengan lahan sawah seluas 75 meter persegi, Siswo menghasilkan 4 kuintal GKP. Bila HPP Rp 2.600, ia memperoleh hasil sekitar Rp 1 juta. Padahal, untuk mendapatkan uang tersebut ia harus merawat padi selama tiga bulan.

”Jadi, kalau dihitung tiap bulan saya hanya mendapatkan hasil sekitar Rp 330.000. Itu belum dipotong biaya produksi seperti pupuk dan benih. Hasilnya mepet banget. Kalau HPP bisa Rp 3.000 per kg, hasil yang kami terima akan lebih besar,” katanya.

Hal senada dinyatakan Paiman (56), petani di Dusun Manding, Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Menurut dia, hasil yang diperoleh petani saat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semua harga kebutuhan terus naik, sementara kenaikan harga gabah sangat tipis.

Menurut dia, nilai HPP menjadi parameter bagi para tengkulak dalam memborong gabah petani. Selama ini mereka selalu pasang harga di bawah HPP. Meski begitu, petani lebih suka menjual kepada tengkulak karena untuk bisa menjual ke Bulog dengan harga HPP, kadar air gabah maksimal 25 persen dan kualitasnya harus bagus. (ENY)
{[['']]}

Pendapatan Per Kapita Petani China Naik


Selasa, 29 Desember 2009 | 03:10 WIB

Beijing, Senin - Rata-rata pendapatan tahunan dari petani di China mencapai rekor tertinggi menjadi 5.000 yuan atau sekitar Rp 6,9 juta per tahun. Kenaikan itu terjadi karena lebih banyak lagi pekerja migran yang mengirimkan uang ke desa tempat tinggal mereka.

Demikian laporan dari media-media lokal, Senin (28/12).

Pendapatan per kapita keluarga petani di China naik lebih dari 6 persen dibandingkan tahun lalu, demikian menurut Xinhua, mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam konferensi tahunan mengenai kebijakan di pedesaan.

Kenaikan itu sebagian besar didukung oleh pemulihan perekonomian. Para pekerja migran sudah kembali bekerja. Perusahaan-perusahaan konstruksi mulai mempekerjakan lagi para buruh karena perekonomian mulai membaik dan permintaan akan barang juga mulai berdatangan.

Awal tahun ini, hampir 20 juta pekerja migran kehilangan pekerjaan. Banyak pabrik ditutup, mengurangi pekerjanya, atau memendekkan jam kerja. Produksi juga dipangkas karena permintaan menurun. China mengekspor banyak barang ke Amerika Serikat dan Eropa. Sementara karena krisis global, permintaan dari AS dan Eropa menurun seiring dengan penurunan daya beli masyarakat di kedua pasar utama China itu.

Akan tetapi, pemerintah menyatakan bahwa 96 persen dari orang-orang yang kehilangan pekerjaannya awal tahun ini telah mendapatkan pekerjaan baru di kota-kota besar, September lalu. Catatan resmi pemerintah menyatakan, China memiliki sekitar 225 juta pekerja migran.

Konsumsi

Semakin tingginya pendapatan di daerah pedesaan juga menciptakan ”kondisi penting” menurut pemerintah. Kenaikan pendapatan itu juga menaikkan konsumsi domestik.

Peningkatan permintaan domestik ini sangat penting bagi Beijing karena mereka hendak mengurangi ketergantungan pasar ekspornya untuk menggerakkan perekonomian. Tidak seperti AS yang sangat menggantungkan pertumbuhan dari permintaan domestik, pertumbuhan China sebagai eksportir sangat bergantung pada permintaan di luar negeri. Wacana agar China semakin banyak membelanjakan uangnya untuk konsumsi dan AS semakin sedikit mengonsumsi dan lebih rajin menabung disebut-sebut sebagai salah satu persyaratan terjadinya keseimbangan global.

Pertanda semakin pentingnya konsumsi di pedesaan terhadap pertumbuhan ekonomi China tecermin dari pernyataan pemerintah, awal bulan ini, yang akan terus memberikan subsidi bagi para petani yang akan membeli barang-barang peralatan rumah tangga. (AFP/joe)
{[['']]}

Keuntungan Petani Berkurang


Jakarta, Kompas - Harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras sudah seharusnya dilakukan. Bila tidak, keuntungan petani padi akan berkurang karena naiknya pupuk bersubsidi yang bakal terjadi pada tahun 2010.

Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta, Senin (23/11). Sutarto menjadi Dirut Perum Bulog menggantikan Mustafa Abubakar yang kini menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ditegaskan, bila harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi naik, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras harus naik. ”Itu sudah aksiomanya. Kalau HPP tidak naik, keuntungan petani akan berkurang. Prinsip keseimbangan itu yang akan ditentukan pemerintah dan DPR,” kata Sutarto yang sampai kemarin masih menjadi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian.

Sutarto menyarankan kenaikan HPP beras dan gabah yang akan ditetapkan pemerintah memperhitungkan harga beras di pasar dunia. ”Perlu keselarasan harga beras dalam negeri dengan beras yang diperdagangkan di pasar dunia,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Sutarto, diperlukan bila Indonesia ingin mengekspor beras, seiring meningkatnya produksi beras di dalam negeri. ”Selisih harga beras dalam negeri dengan harga di pasar dunia harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai harga di dalam negeri terlalu mahal,” katanya.

Selain beras

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, pemerintah mencari formula bagi Perum Bulog untuk menangani komoditas pangan pokok selain beras, yaitu gula, minyak goreng, kedelai, dan jagung.

Mustafa menyatakan, saat ia menjadi Dirut Perum Bulog, konsep bagi Bulog menangani bahan pangan pokok selain beras telah diajukan ke Kementerian Negara BUMN. ”Kita akan meminta konsep dibicarakan bersama lintas departemen,” kata Mustafa.

Dijelaskan, untuk penanganan minyak goreng, misalnya, Bulog menawarkan diri untuk menjadi distributor, seperti yang dilakukan dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin.

”Kedua, kalau ada kemauan politik dari pemerintah, Bulog menawarkan diri membentuk stok penyangga,” tutur Mustafa.

Dengan membentuk stok penyangga, menurut Mustafa, akan memudahkan pemerintah melakukan stabilisasi harga minyak goreng.

Terkait kedelai, konsep yang diajukan oleh Bulog belum konkret. ”Peluang yang paling mungkin adalah menjalin kerja sama secara bussiness to bussiness. Adapun untuk gula, Bulog menawarkan diri untuk menjadi agen pemasaran. Terkait jagung belum ada konsep yang matang,” kata Mustafa. (MAS)
{[['']]}

Sawah Petani Tergenang


Selasa, 24 November 2009 | 10:03 WIB

Cilacap, Kompas - Setidaknya 525 hektar sawah tadah hujan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilanda banjir. Akibatnya, petani belum dapat menggarap lahan. Mereka memperkirakan baru dapat menebar benih pada bulan Januari 2010.

Rohudin (34), petani di Desa Gentasari, belum dapat mengolah sawahnya seluas 1.400 meter persegi karena masih tergenang air setinggi 70 sentimeter.

Di beberapa areal sawah lain yang sudah mengering, petani mulai menebar benih. Seperti dilakukan Sudiro (50), petani di Desa Mujur, Minggu (22/11).

Namun, Sudiro tidak dapat memastikan benihnya akan membuahkan hasil karena hujan masih berlangsung. ”Kalau bisa panen lumayan. Kalau gagal ya tidak apa-apa,” katanya.

Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kroya Risun mengatakan, pihaknya telah meminta petani agar tidak menanam padi di sawah yang tergenang banjir jika hujan. Areal sawah itu dipastikan akan tergenang banjir lagi selama musim hujan belum berlalu karena berada di cekungan dan tidak memiliki saluran pembuangan.

Pemilik sawah irigasi teknis masih dapat menanam padi karena memiliki saluran irigasi yang baik dan berada cukup tinggi di atas permukaan air irigasi.

Banjir lumpur

Sementara itu, banjir lumpur masih menggenangi ruas jalan Cimanggu-Majenang di Cilacap bagian barat yang menjadi jalan utama Jawa Tengah-Jawa Barat di jalur selatan. Banjir lumpur itu datang dari bukit pembenihan Perum Perhutani.

Wakil Administratur Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Barat Asep Ruskandar mengatakan, pihaknya menanam hampir 1.000 pohon penguat di areal bukit pembenihan tersebut. Namun, pohon-pohon itu masih belum dapat menahan luncuran tanah yang luruh bersama air hujan di bukit karena baru ditanam.

”Areal itu masih akan ditanami pohon penguat sampai 5.000 pohon,” katanya.

Menurut Asep, banjir lumpur di bukit agak sulit ditangani karena tanah yang meluncur bersama air berasal dari bekas areal yang longsor awal tahun 2009.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Asep mengatakan, parit di tepi jalan harus diperlebar sehingga dapat menampung luncuran banjir lumpur. Dengan demikian, ruas jalan tidak lagi digenangi banjir lumpur. ”Namun, pelebaran parit merupakan wewenang pekerjaan umum,” katanya. (MDN)
{[['']]}

Empat Kabupaten Rawan Pangan Kronis

SEMARANG, KOMPAS
Jumat, 20 Februari 2009 | 10:40 WIB

Empat kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan penilaian Badan Ketahanan Pangan setempat tergolong daerah rawan pangan kronis. Hal ini antara lain karena tingkat kemiskinan penduduk melebihi 30 persen sehingga akses pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat lemah.

"Daerah yang tergolong rawan adalah Wonosobo, Brebes, Rembang, dan Purworejo. Hal itu berdasarkan hasil penilaian meliputi 14 indikator," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani pada Pertemuan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten atau Kota Se-Jawa Tengah, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (19/2).

Menurut dia, indikator tersebut antara lain ketersediaan pangan, akses menuju pasar, atau penyerapan pangan jenis serealia oleh masyarakat. Selain daerah kronis itu, ada pula sejumlah daerah yang rawan pangan transient, yaitu terjadi jika terkena bencana.

Gayatri mengatakan, rawan pangan kronis di empat kabupaten tersebut tidak berlangsung menyeluruh, tetapi tersebar di sejumlah desa atau kecamatan. Upaya mengentaskan dari kerawanan pangan melalui program aksi desa mandiri pangan. Diharapkan masyarakat bergerak, memanfaatkan potensi di desa guna meningkatkan pendapatan sehingga akses pangan masyarakat juga meningkat.

"Perlu memperjelas sinyalemen itu, jangan keliru. Purworejo itu ijo royo-royo, Brebes juga. Wonosobo kentangnya besar-besar. Coba renungkan data itu. Kalau benar, berarti harus bekerja lebih keras lagi," ujar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Bibit mengakui, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Jateng masih tinggi. Namun, dia ragu ada warga yang sampai tidak dapat makan sama sekali di Jateng.
Bibit justru balik bertanya kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan yang melaporkan bahwa beras, jagung, dan ubi kayu di Jateng surplus 2,3 juta ton.

"Tadi mereka melaporkan surplus pangan. Mengapa katanya ada kerawanan pangan? Sing bener sing endi (yang benar yang mana)?" tanya Bibit.
Bibit menyesalkan kondisi irigasi dan waduk di Jateng yang semakin parah, tetapi kurang mendapat perhatian dari wali kota dan bupati. Menurut dia, dari sembilan waduk utama di Jateng, hanya satu waduk yang tetap berfungsi saat musim kemarau, yaitu Waduk Kedung Ombo.

"Kalau hujan air penuh sampai meluber, tetapi kalau kemarau hanya satu yang berfungsi, yang lain senen-kemis. Saya minta perhatian dari pemerintah pusat karena dana yang dibutuhkan bukan lagi miliaran, tetapi mungkin triliunan. Jateng adalah penyangga pangan nasional," katanya. (GAL)

{[['']]}

Meratapi Nasib sebagai Petani

Oleh: Munawir Aziz


DI TENGAH deru pembangunan daerah, petani menjadi komunitas yang terabaikan serta miskin perhatian. Petani menjalani kehidupan dalam lorong waktu sempit, dengan tikaman permusuhan dari berbagai pihak. Di era reformasi ini, dengan meluapnya krisis, hidup petani menjadi terlunta. Di zaman berlari kencang ini, petani hidup terseok dan tertatih untuk meraih kesejahteraan. Itulah sebentuk kekejaman hidup yang harus ditanggung petani.

Ketika musim tanam tiba, kekeringan membentang dan memusingkan petani. Penggarap sawah dan perkebunan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyegarkan tanaman, karena cadangan air dalam tanah semakin menipis. Merebaknya usaha kemasan air minum di berbagai daerah, menjadikan cadangan air di dalam tanah semakin berkurang. Semakin menipisnya lahan hutang lindung untuk menjaga debit air, juga menjadi bagian kegelisahan petani. Bahkan, ketika tanaman membutuhkan pasokan nutrisi, petani kesulitan mencari pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan subsidi dan pengawasan distribusi pupuk bagi petani. Namun, pupuk tetap saja menjadi komoditas langka.

Itulah yang menjadikan petani di berbagai daerah melakukan demonstrasi. Mahalnya harga pupuk di pasaran, menikam kesejahteran petani miskin. Bahkan, di beberapa daerah, ditemukan pupuk yang disalurkan lewat jalur partai, bertuliskan nama dan gambar caleg. Pupuk menjadi komoditas politik untuk meraih massa, namun mengorbankan kegelisahan petani.

Apa yang dilakukan oleh petani di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menjadi tragedi pada masa krisis pupuk ini. Puluhan petani mencegat dan menurunkan paksa pupuk yang ada di atas truk, pada Km 9,5 Pati-Kayen, akhir bulan lalu. Mereka mengaku kesulitan mencari pupuk serta telah berusaha ke berbagai daerah. Adapun lahan pertanian yang digarap, membutuhkan pupuk untuk menambah kesuburan dan mempercepat perkembangan tanaman.

Luapan Emosi

Tentu, tindakan petani Pati bukan merupakan sebentuk anarkisme membabi-buta. Mereka hanya terjepit kegelisahan dan krisis. Tindakan yang dilakukan hanya luapan emosi atas tragedi dalam ruang hidup serbakrisis ini. Perlu tindakan cepat untuk menghentikan hal serupa di daerah lain. Pemerintah seharusnya bertindak cepat dan kerja keras untuk menghentikan tragedi yang menghantam eksistensi petani. Petani terlalu lama akrab dengan tragedi.

Tragedi petani tidak hanya terbatas pada menipisnya air dan pupuk; ketika musim panen dirayakan, harga gabah dan produk pertanian lainnya turun drastis. Akibatnya, penjualan produk pertanian tak mampu menutup modal petani selama menggarap lahan. Petani menjadi komunitas termajinalkan. Pemerintah seakan hanya merasakan setengah hati, tak mendengarkan keluhan petani. Isu impor beras pun masih senantiasa berdengung, walupun bangsa ini bangga sebagai negara agraris.

Kegelisahan petani semakin memuncak; ketika lahan pertanian tergusur oleh pembangunan rumah dan industri, masa depan petani semakin suram.

Utopia

Pada titik itu, pemerintah hendaknya sigap bertindak untuk menormalkan rantai distribusi pupuk, mengintensifkan kebijakan berkait dengan air, mengelola hutan lindung, dan menormalkan harga produksi pertanian. Kegelisahan petani yang memuncak akan memungkinkan terjadinya demonstrasi dan kerusuhan massal di berbagai daerah. Itulah tragedi di sekujur ruang kehidupan petani negeri ini.

Pemerintah perlu merancang ulang kebijakan pemberdayaan petani dan warga kecil. Subsidi yang diberikan kepada petani sering meleset ke komunitas lain yang lebih sejahtera. Hak bantuan petani miskin digagalkan oleh pemegang otoritas distribusi di berbagai strata. Bantuan pemerintah berupa uang dan barang, hanya akan menyisakan derita dan kericuhan bagi petani dan kaum marginal di ranah grassroot.

Berulang kali, pinjaman lunak diberikan untuk membantu petani dan warga miskin. Akan tetapi, yang menjaring untung hanyalah pejabat dan pengusaha kaya. Sebaliknya, petani dan rakyat miskin dengan usaha kecil tak tersentuh.
Hal itu relevan dengan yang diungkapkan William Easterly (2005); upaya mengakhiri kemiskinan lewat pemberian pinjaman adalah utopia. Masalah yang terjadi di negara-negara miskin acap kali berakar pada institusi di negara mereka sendiri, tempat pasar tidak bekerja, dan politikus maupun pelayan publik (governance) tidak bertanggung jawab.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan bagi petani dan kaum marginal negeri ini bergantung kepada political will pemerintah sendiri. Apakah pemerintah mau bersikap jujur, berani, bersungguh-sungguh, dan disiplin?

Sikap aktif-progresif dalam membantu petani dan kaum marginal, harus menjadi kerangka kebijakan dan gerakan pemerintah. Sikap itulah, yang disebut Koentjaraningrat (1974) sebagai “mentalitas pembangunan”. Yakni, pola pemerintahan yang memungkinkan adanya hasrat orientasi masa depan, spirit mengeksplorasi dan inovasi, serta kesadaran penghargaan terhadap karya.

Menurut Kentjaraningrat, mentalitas pembangunan yang menjadi pola dasar politik pemerintahan akan menyingkirkan îmentalitas menerabasî, yang merupakan ciri khas pemerintah korup.

Kerja Keras

Pada titik itu, semua pihak hendaknya bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan semua elemen bangsa secara merata. Pembangunan berbasis pertanian seharusnya tak hanya menjadi cahaya di langit impian. Pemerintah dapat menciptakan sistem dan kebijakan, agar sektor agraris dapat berdampingan dengan industri serta sektor usaha lain.

Pembangunan berbasis usaha terpadu, akan menjadikan visi masa depan negeri ini lebih konkret. Petani hendaknya menjadi basis penting dalam merancang Indonesia masa depan. Kerja keras petani dan kaum marginal, seharusnya ditopang dengan kebijakan fungsional.

Di Jawa Tengah, visi “Bali Desa Mbangun Desa” yang dilontarkan Gubernur Bibit Waluyo seharusnya menjadikan petani sebagai bagian penting. Program yang diimplementasikan seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Krisis pupuk, menipisnya hutan lindung, sempitnya lahan pertanian, dan beberapa tragedi lain, menjadi ujian visi gubernur untuk membantu kaum marginal. Jangan sampai semakin banyak warga negeri ini yang meratapi diri menjadi petani.(68)

– Munawir Aziz, bergiat di Divisi Riset Sampak ’’Gus Uran’’, dan Wakil Direktur Lembaga Kajian al-Hikmah Pati.

SM. 29/01/09
http://c-tinemu.blogspot.com/


{[['']]}
 
Support : Produksi Pertanian | Produksi Pertanian | Produksi Pertanian
Copyright © 2011. Produksi Pertanian - All Rights Reserved
Template Created by Produksi Pertanian Published by Produksi Pertanian
Proudly powered by Produksi Pertanian