Kementerian Pertanian Ingin Merubah 500.000 Hektar Pekarangan Menjadi Areal Lahan Tanaman Pangan

Pemerintah menyiapkan langkah memanfaatkan 500.000 hektar lahan pekarangan masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempercepat diversifikasi pangan. Pemanfaatan pekarangan itu juga dapat mendorong terciptanya ekonomi produktif dan menekan belanja pangan masyarakat.

Menteri Pertanian Suswono menyampaikan itu, Sabtu (9/4), seusai mengunjungi kawasan percontohan pemanfaatan lahan pekarangan di Dusun Jelok, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Model pemanfaatan lahan pekarangan di Dusun Jelok melibatkan 65 rumah tangga. Namanya kawasan rumah pangan lestari. Kawasan ini juga merupakan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun benteng terakhir ketahanan pangan.

Berbagai macam jenis sayuran, tanaman obat, dan ternak, dibudidayakan di lahan pekarangan. Di antaranya terong, tomat, cabai, kangkung, ayam, dan ikan. Ada pula jahe, serai, kencur, dan berbagai jenis tanaman obat lain.

Suswono mengatakan, selama ini Kemtan mempunyai program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan mengatasi masalah kerawanan pangan daerah dengan mengembangkan ekonomi produktif.

Selain itu ada program Gerakan Percepatan Optimalisasi Pekarangan. Gerakan ini merupakan program Direktorat Jenderal Hortikultura Kemtan yang pada awalnya merupakan gerakan penanaman cabai, sebagai respons krisis cabai beberapa waktu lalu.

”Kedua program ini akan kita padukan, supaya lebih fokus dan langsung terasa manfaatnya,” ujar Suswono.

Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pada tingkat rumah tangga. Selain itu mempercepat diversifikasi pangan dari semula bertumpu pada beras ke sumber pangan lain berbasis lokal, seperti sayuran, buah, dan pangan asal hewan.

Peneliti senior terkait iklim dan lingkungan Badan Ketahanan Pangan, Irsal Las, mengatakan, luas lahan pekarangan secara nasional mencapai 5,5 juta hektar.

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Mulyono Machmur mengatakan, tahun 2010 badannya memulai program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan untuk 2.000 kelompok

Read more »

Info Pertanian, Ketahanan Pangan, Pangan,

{[['']]}

TNI Ternyata Ikut Peduli Soal Ketahanan Pangan Nasional

Apa hubungan militer dengan ketahanan pangan? Secara langsung memang tidak ada. Namun, seseorang bisa membela negerinya jika perutnya terisi. Karena itu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merasa perlu untuk terlibat dalam urusan ketahanan pangan itu.

Dan, TNI AD menggandeng Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mendorong swasembada pangan sebagai bagian dari strategi membangun ketahanan nasional. Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta di Jakarta hari Jumat (8/4) menjelaskan, TNI AD bersinergi dengan HKTI untuk mendampingi petani serta memanfaatkan lahan milik TNI AD yang belum dimanfaatkan.

”Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan menjalankan fungsi pembinaan teritorial. Prajurit akan diberi pelatihan pertanian dan peternakan oleh HKTI. Pada gilirannya, mereka akan membantu masyarakat,” ujar Toisutta.

Dia mengatakan, Indonesia kaya potensi pertanian dan kelautan, tetapi tidak dikelola dengan baik. Bahkan, bidang pertanian tidak dianggap sebagai pekerjaan bergengsi. Jumlah personel TNI AD yang lebih dari 300.000 orang dapat menjadi potensi strategis membangun ketahanan pangan.

Ketua Umum HKTI Oesman Sapta Odang menjelaskan, Indonesia masih mengimpor bahan pangan pertanian, hasil laut, dan produk olahan sebesar Rp 110 triliun per tahun. ”Bahan pangan seperti kedelai, susu, dan buah masih diimpor dalam jumlah besar. Kalau sepertiga dana impor itu digunakan untuk membangun pertanian, perkebunan, dan perikanan, kita dapat menciptakan kemandirian pangan dalam waktu lima tahun,” ujar Oesman Sapta.

Oesman Sapta menerangkan, kerja sama HKTI dan TNI AD sudah dijalankan di sejumlah wilayah. Membangun swasembada pangan adalah tugas penting di masa damai bagi HKTI dan TNI. Apalagi, 70 persen masyarakat Indonesia masih hidup di sektor pertanian. Toisutta pun mendukungnya.

Sumber: Kompas

Oesman Sapta menerangkan, kerja sama HKTI dan TNI AD sudah dijalankan di sejumlah wilayah. Membangun swasembada pangan adalah tugas penting di masa damai bagi HKTI dan TNI. Apalagi, 70 persen masyarakat Indonesia masih hidup di sektor pertanian. Toisutta pun mendukungnya.

Read more »

Info Pertanian, Ketahanan Pangan, Pangan,

{[['']]}

Sulawesi Tenggara Menambah Pasokan 12.700 Ton Beras

Akibat menipisnya stok, Bulog Sulawesi Tenggara harus mendatangkan pasokan beras sebanyak 12.700 ton dari sejumlah daerah pada bulan ini. Stok itu diperlukan untuk memenuhi program beras buat rakyat miskin atau raskin, serta kebutuhan cadangan daerah.

”Saat ini stok beras di Bulog mencapai 4.150 ton. Padahal, kebutuhan untuk distribusi raskin saja 3.900 ton per bulan. Karena itu, kami harus mendatangkan beras tambahan,” kata Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sulawesi Tenggara (Sultra) Bambang Napitupulu, Jumat (8/4).

Ia mengatakan, beras harus didatangkan dari daerah lain di Indonesia, terutama Makassar, dikarenakan kebanyakan petani Sultra saat ini masih dalam proses tanam. Panen raya di Sultra diperkirakan Mei dan Juni.

Diharapkan, tambahan 12.700 ton beras akan mencukupi kebutuhan hingga lima bulan ke depan, khusunya untuk program raskin dan cadangan beras daerah.

Kepala Dinas Pertanian Sultra Mansur mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) 580.000 ton, atau meningkat dari hasil produksi tahun 2010 yang mencapai 455.000 ton GKG.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Jatim) dan sekitarnya, serangan sundep dan keong mas semakin meningkat akibat perubahan cuaca ekstrem yang tidak menentu. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun, Suharno, mengatakan, kedua jenis hama ini menyerang tanaman padi yang berumur kurang dari satu bulan. Tanaman rusak bahkan mati.

Read more »

Beras, Info Pertanian, Pangan,

{[['']]}

Kementerian Pertanian Akan Optimalkan 2 Juta Hektar Lahan Pertanian

Menteri Pertanian Suswono menyatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan pihaknya akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan 2 juta hektar di daerah tertinggal. Komoditas yang bisa dikembangkan tidak hanya beras, jagung dan kedelai, tetapi juga pangan lokal.

”Tahun ini diharapkan sudah ada program dari Kementerian Pertanian untuk daerah tertinggal. Memang sebelumnya sudah ada usul dari kepala dinas pertanian di daerah-daerah tertinggal sehingga kami tinggal menyinkronkan saja dengan kebijakan yang ada. Anggaran bisa masuk dalam APBN-Perubahan 2011,” katanya, Kamis (31/3).

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, di 183 daerah tertinggal terdapat rata-rata 15.000 hektar sampai 20.000 hektar lahan yang belum dimanfaatkan. Dari lahan sebanyak itu, sekitar 70 persen sesuai untuk pengembangan pertanian.

Lahan tersebut statusnya di luar 7,3 juta hektar lahan telantar yang diputuskan untuk diambil alih pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan tersebut, akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sana dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah tertinggal.

Dalam merealisasikan pembangunan pertanian untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kementerian Pertanian dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal menandatangani nota kesepahaman, yakni kerja sama terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pendampingan di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah tertinggal melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Adapun antisipasi krisis pangan yang mengancam Indonesia tak hanya peningkatan produksi. Persoalan distribusi dan pengelolaan pascapanen juga memegang peranan penting agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu mencolok.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta. ”Distribusi pangan saat ini masih banyak terkendala infrastruktur, misalnya saja distribusi pangan ke luar Jawa. Akibatnya, harga pangan di luar Jawa masih tinggi,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan supaya distribusi lebih lancar. Tak hanya itu, pelabuhan dan bandara juga perlu dibenahi termasuk moda transportasinya. Jika distribusi lancar, disparitas harga seharusnya tidak terlalu tinggi.

Menurut Mari, selain distribusi faktor penting lainnya adalah pengelolaan pascapanen. Pengelolaan dilakukan dengan memaksimalkan gudang penyimpanan. Gudang berfungsi untuk perencanaan stok sehingga pasokan stabil.

Read more »

Info Pertanian, Pangan,

{[['']]}

PAGAR HIDUP SEBAGAI PENGHASIL PAKAN TERNAK

Hijauan merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba), sehingga untuk meningkatkan produksi ternak ruminansia harus diikuti oleh peningkatan penyediaan hijauan pakan yang cukup baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.

Hijauan pakan ternak yang umum diberikan untuk ternak ruminansia adalah rumput-rumputan yang berasal dari padang penggembalaan atau kebun rumput, tegalan, pematang serta pinggiran jalan. Bagi sebagian besar peternak, pakan ternak merupakan salah satu kendala untuk mengembangkan usaha peternakannya termasuk juga dalam hal penyediaan hijauan pakan ternak.

Beberapa faktor yang menghambat penyediaan hijauan pakan adalah terjadinya perubahan fungsi lahan yang sebelumnya sebagai sumber hijauan pakan menjadi lahan pemukiman, lahan untuk tanaman pangan dan tanaman industri.

Di lain pihak, sumberdaya alam untuk peternakan berupa padang penggembalaan di Indonesia semakin berkurang. Di samping itu secara umum di Indonesia ketersediaan hijauan pakan juga dipengaruhi oleh iklim, sehingga pada musim kemarau terjadi kekurangan hijauan pakan ternak dan sebaliknya di musim hujan jumlahnya melimpah.

Untuk mengatasi kekurangan hijauan pakan ternak salah satunya adalah dengan memanfaatkan pagar hidup sebagai penghasil pakan ternak. Dilihat dari potensi Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pagar hidup dengan menghasilkan hijauan yang cukup.

Pagar hidup adalah tanaman tahunan yang ditanam mengikuti batas pemilikan lahan yang mempunyai berbagai fungsi seperti mengamankan lahan dari masuknya ternak, sebagai penahan angin, penahan erosi, sumber kayu bakar dan sumber bahan organik/mulsa dapat diperbaiki menjadi sistem pagar hidup.

Pagar hidup berfungsi sebagai umber pakan ternak, bahan mulsa penyubur tanah, melindungi tanaman dari angin kencang dan untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan bila ditanam di lahan yang berlereng curam.

Sumber: http://sinartani.com/mimbarpenyuluh/pagar-hidup-sebagai-penghasil-pakan-ternak-1294640449.htm

Gadjet, free ebook download, traffic, laptop, ipad, handphone, free journal, free ebook, free ebook pertanian, blogging, make money, bisnis internet

Read more »

Pangan, Peternakan,

{[['']]}

Rendemen Gula Jatuh, Para Petani Kecewa

Jakarta, Kompas - Petani tebu memperkirakan produksi gula kristal putih nasional yang bersumber dari tebu dalam negeri tidak akan mencapai 2 juta ton. Itu terjadi karena rendemen gula jatuh. Para petani tebu juga kecewa dengan sikap pemerintah yang menelantarkan mereka.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid, Rabu (3/11), saat dihubungi di Kudus, Jawa Tengah, mengatakan, jika melihat panen tebu sekarang sulit, produksi gula nasional bisa di bawah 2 juta ton.Dari pengamatan di lapangan dan hasil laporan petani tebu di daerah-daerah, rendemen gula dalam tebu turun drastis. Bahkan ada sekitar 80.000 hektar tebu yang tidak bisa dipanen akibat kesulitan memanen.

Tebu sebanyak itu setara dengan gula 350.000 ton.

Dalam kondisi petani yang serba sulit, kata Wachid, pemerintah tidak berbuat apa-apa.

Petani dibiarkan telantar sendiri menghadapi berbagai kesulitan. Rapat-rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan juga tidak dilakukan. Petani bahkan tidak pernah diundang untuk mencari solusinya.

Penurunan produksi gula juga menimpa PT Perkebunan Nusantara X. Direktur Produksi PTPN X Tarsisius Sutaryanto menyatakan, produksi gula PTPN X diperkirakan turun dari 428.000 ton tahun 2009 menjadi 392.000 ton tahun ini.

Ketua Umum APTRI Arum Sabil mengatakan, yang diharapkan petani dari pemerintah adalah langkah nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan arahan, tetapi bisa mengimplementasikan kebijakannya. (MAS)

Read more »

Info Pertanian, Pangan, Petani dan Pertanian,

{[['']]}

Peluang Usaha Ternak Ayam Kampung Terbuka

Peluang usaha skala kecil, mikro, dan koperasi dalam pengembangan bisnis unggas lokal jenis ayam kampung terbuka. Permintaan daging ayam kampung terus meningkat, sementara hanya sebagian kecil yang baru bisa dipenuhi.

Pangsa Pasar ayam kampung
Permintaan daging ayam kampung per hari di wilayah Ja¬karta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sekitar 280.000 ekor, dan baru dipenuhi 5 persen. Pangsa pasar daging ayam kampung di Jabodetabek sekitar 45 persen dari total pasar unggas nasional. Karena itu, peluang usahanya masih sangat terbuka.

Peningkatan pasar ayam kampung tidak akan mengganggu pasar ayam pedaging yang selama ini sudah eksis karena karakteristik konsumennya berbeda Konsumen daging ayam kampung umumnya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik. Sebagian lainnya karena telah memiliki kesadaran tinggi untuk mengonsumsi produk daging ayam organik atau yang tidak melalui proses rekayasa genetika.Cetak biru pengembangan ayam kampung
Kementerian Pertanian, saat ini tengah menyusun cetak biru pengembangan ayam kampung. Melalui cetak biru itu akan tertuang sistem pengembangan ayam kampung. Selain itu, juga memberikan proteksi usaha ternak ayam kampung dari investor besar.

Usaha ternak ayam kampung mendapat perlindungan dari pemerintah. Hanya peternak skala kecil, mikro, dan koperasi yang boleh masuk, pemodal besar tidak boleh. Kapasitas pemeliharaan maksimal 10.000 ekor. Melalui pembatasan ini diharapkan usaha ternak rakyat akan tumbuh berkembang. Diharapkan blue print sudah ditandatangani Oktober 2010.

Melalui cetak biru itu, dalam 10 tahun mendatang diharapkan pangsa pasar daging ayam kampung mencapai 25 persen dari total konsumsi daging ayam nasional, yang saat ini sebesar 5,5 persen.

Gerakkan ekonomi rakyat dan pedesaan
Dengan target pasar 25 persen, diharapkan pasokan ayam kampung dalam 10 tahun mendatang mencapai 400 juta ekor setiap tahun. Bila satu ekor ayam kampung Rp 60.000, total perdagangan ayam kampung mencapai Rp 2,4 triliun. Ini tentu akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan pedesaan. Belum lagi nilai perdagangan dari pakan ataupun jasa pengolahan. Saat ini baru ada 3.400 peternak ayam kampung secara intensif. Di luar itu masih ada 1 juta rumah tangga yang memelihara ayam kampung sekitar 35 ekor. Dengan pengembangan, diharapkan 100.000 rumah tangga akan beralih menjadi peternak ayam kampung intensif.

Bibit ayam buras
1. Bibit ayam buras yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas seperti Avian influenza, Newcastle disease, Fowl chollera, Fowl pox, Infectious bursal disease, dan Salmonellosis.
2. Bibit ayam buras yang dipelihara diutamakan yang berasal dari dari daerah lokasi usaha setempat.
3. Penyediaan dan pengembangan bibit ayam buras hasil persilangan antara ayam buras asli dari daerah setempat dengan ayam buras dari daerah lain atau yang disilangkan dengan ayam ras dapat dilakukan dibawah bimbingan Dinas Peternakan setempat atau lembaga / instansi teknis yang berwenang.

Untuk memperoleh bibit induk dan pejantan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Bibit harus sehat dan tidak cacat;
2. Lincah dan gesit;
3. Penampilan tegap;
4. Mata bening dan bulat;
5. Rongga perut elastis;
6. Bulu halus dan mengkilat;
7. Produksi dan daya tetas tinggi;
8. Tidak mempunyai sifat kanibal;
9. Umur bibit antara 5-12 bulan untuk Induk dan 8-15 bulan untuk Pejantan.

Pakan ayam buras
1. Pakan yang digunakan harus cukup dan sehat.
2. Sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan obat alami dapat digunakan pada usaha peternakan ayam buras dan telah mendapat nomor pendaftaran.

Obat hewan ayam buras
1. Obat-obat, bahan kimia, hormon dan bahan biologik untuk ternak ayam buras yang digunakan adalah yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian.
2. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Siapa berminat ekspor ayam kampung lezat tanpa residu antibiotik?


Sumber Referensi:
1. Kompas halaman 18, tanggal 15 September 2010.
2. Kepmentan nomor 420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman budidaya ternak ayam buras yang baik (Good farming practice).
sumber:

Read more »

Pangan, Peternakan,

{[['']]}

Peran BBPMSOH dalam Program Swasembada Daging Sapi

Dalam Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian telah membuat lima program (kegiatan pokok) untuk mencapai swasembada daging sapi 2014 yaitu :

A. Penyediaan Sapi Bakalan/ daging Sapi Lokal Secara Berkelanjutan;

B. Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Sapi Lokal;

C. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif;

D. Penyediaan Bibit Sapi Lokal; dan

E. Pengaturan Stock Daging Sapi Dalam Negeri.


Lima kegiatan pokok dijabarkan menjadi 13 kegiatan operasional.

Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayan kesehatan hewan merupakan Kegiatan Operasional yang ke tujuh dibawah program (kegiatan pokok) Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Ternak Sapi Lokal.Kegiatan operasional yang ke tujuh ini ditargetkan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi sapi betina produktif yang telah dikawin/diinseminasi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Penanggulangan gangguan reproduksi, dengan cara :

1) Pemeriksaan akseptor terhadap status penyakit Brucellosis (khusus di daerah yang belum bebas Brucellosis).
2) Penigkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi.
3) Pengadaan obat-obatan hormonal.
4) Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi.
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.


b. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan cara :

1) Pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah pada ternak.
2) Pemeriksaan, identifikasi, dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet.
3) Pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan.

Peran BBPMSOH

Peran Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dalam kegiatan operasional ini dalam penanggulangan gangguan reproduksi yaitu pengadaan obat-obatan hormonal yang bermutu baik dan juga melakukan pemeriksaan status penyakit reproduksi.

BBPMSOH telah melaksanakan pengujian mutu obat-obatan hormonal yang biasa digunakan untuk penanggulangan gangguan reproduksi.

Dalam peningkatan pelayanan kesehatan hewan BBPMSOH telah melakukan pemeriksaan status penyakit reproduksi pada sapi, yaitu melaksanakan pengkajian penyakit reproduksi yang disebabkan Brucella abortus maupun Chlamydophila abortus di 6 propinsi.

Dalam pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan BBPMSOH telah melaksanakan pengujian mutu obat-obatan tersebut. BBPMSOH berperan menjamin mutu obat hewan yang beredar di Indonesia melalui pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.

Sumber Bacaan:
1. Buletin Pengujian Mutu Obat Hewan no. 15, tahun 2010.
2. Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tahun 2010.
sumber:

Read more »

Pangan, Peternakan,

{[['']]}

Energi Berbahan Baku Produk Pertanian

Krisis pangan global yang dipicu booming harga komoditas telah menyadarkan banyak negara begitu pentingnya mengurangi ketergantungan pasokan pangan pada impor. Faktor penting yang menjadi kendala produksi, yakni faktor iklim dan kompetisi penggunaan lahan antara komoditas pangan dan bio-fuel.

Banyak kalangan korporasi multinasional meramaikan perburuan ”Emas Baru” yang difasilitasi habis-habisan oleh pemerintah negaranya. Bahkan, bank-bank investasi, hedge funds, dan equity funds swastapun tak ketinggalan. Rabobank menyebutkan, saat ini ada lebih dari 90 lembaga investasi baru di dunia yang dibentuk khusus dengan tujuan investasi langsung di lahan pertanian negara berkembang.Kebutuhan Bio-diesel dan Bio-fuel di Indonesia

Menurut DJLPE tahun 2006, perkiraan permintaan bio-fuel di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Total keperluan bahan bakar diesel pada tahun 2010 sebayak 34,89 juta liter dimana diperlukan substitusi 5% bio-fuel sebanyak 1,74 juta liter dan substitusi 10% bio-fuel sebanyak 3,48 juta liter. Sedangkan Total keperluan bahan bakar gasoline sebanyak 38,27 juta liter diperlukan substitusi 5% bio-fuel sebanyak 1,91 juta liter dan 10% bio-fuel sebanyak 3,82 juta liter.


Target pemanfaatan bahan bakar biomassa

Menurut DJLPE tahun 2006, target pemanfaatan bahan bakar biomassa di Indonesia pada tahun 2010 sebagai substitusi bio-diesel (pengganti solar) sebanyak 2,41 juta kiloliter, substitusi Bio-ethanol (pengganti bensin) sebanyak 1,48 juta kiloliter. Sedangkan substitusi pengganti minyak tanah dan fuel oil (minyak bakar) masing-masing sebanyak 0,96 juta kiloliter dan 0,4 juta kiloliter. Sehingga total target substitusi bahan bakar biomassa pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 5,25 juta kiloliter. Dan ditargetkan total substitusi bahan bakar biomassa tersebut pada tahun 2025 sebanyak 22,26 juta kiloliter.


Potensi Indonesia memproduksi Bio-diesel dan Bio-fuel

Menurut APROBI, pada tahun 2009 dari 9 perusahaan di Indonesia berpotensi memproduksi Bio-diesel dengan kapasitas sebanyak 2.171.000 kiloliter per tahun. Untuk kebutuhan lokal diperlukan sebanyak 981.000 kiloliter.

Bahan Baku Bio-diesel dan Bio-fuel

Indonesia mempunyai sederet bahan baku produk pertanian yang bisa diolah menjadi bio-fuel dan bio-diesel. Banyak contoh pemanfaatan berbagai jenis Biomassa dan limbah Biomassa di Negara tercinta ini. CPO yang saat ini sebagai bahan baku industri pangan dan kosmetik dipromosikan menjadi bahan Bio-diesel. Serat sawit dan tandan kosong (FEB) digunakan sebagai bahan bakar boiler. Lumpur sawit yang saat ini sebagai pakan ternak sapi bisa bersaing menjadi Bio-briket. Jagung pada mulanya bahan makanan dan pakan ternak saja, sekarang komoditi tersebut sudah diperebutkan sebagai bahan baku Bio-ethanol.

Bagase bisanya untuk bahan pupuk dapat juga dijadikan bahan bakar boiler dan bahan dasar Bio-briket. Bonggol jagung bisa dijadikan bahan bakar tungku dan Bio-briket. Tetes tebu biasa untuk bahan bumbu masak dapat diolah menjadi Bio-ethanol. Sekam padi biasa digunakan untuk pakan ternak kalau diolah dapat menjadi Cogen, Bio-briket, bahan umpan gasifikasi, briket arang sekam.

Kelapa sebagai bahan pangan dan obat dapat dijadikan minyak bakar dan Bio-diesel. Serat kelapa bisasa digunakan sebagai bahan kemawan dan furniture bisa menjadi Bio-briket dan bahan bakar boiler. Batok kelapa bisa digunakan untuk arang aktif juga bisa dijadikan bahan bakar tungku dan bahan umpan gasifikasi. Limbah kandang peternakan dan rumah potong hewan bisa dijadikan Bio-gas.

Peluang Nyamplung

Nyamplung (Calophyllum inophyllum) merupakan tanaman pohon hutan yang potensial menjadi sumber energi Bio-fuel. Biji Nyamplung mempunyai rendemen tinggi, bisa mencapai 74%. Salah satu kelebihannya dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Produktifitas biji Nyamplung cukup tinggi yaitu 20 ton/ha/masa panen. Tanaman Nyamplung tumbuh dan tersebar merata secara alami hampir di seluruh daerah di Indonesia terutama pada daerah pesisir pantai. Regenerasinya mudah dan menunjukkan daya survival yang tinggi terhadap lingkungan. Cocok di daerah beriklim kering, pemudaan alami banyak, dan berbuah sepanjang tahun. Siapa berani berinvestasi?

Read more »

Info Pertanian, Pangan,

{[['']]}

Kekosongan Kebijakan Pangan

Oleh Didik J Rachbini

Tulisan ini membahas masalah pangan dari dua sisi: permintaan dan suplai. Sisi permintaan memperlihatkan, masih banyak kerawanan pangan karena faktor kemiskinan meski sudah lebih dua dekade Indonesia mencapai swasembada pangan. Sisi suplai, ada pengalaman kebijakan Bimas yang berharga dalam mengelola produksi pangan.

Namun, ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari suplai dan permintaan saja. Masih ada faktor daya beli konsumen dan aksesnya terhadap pangan. Suatu daerah di Sumatera Utara, misalnya, masih rawan pangan bukan karena produksi atau pasokan pangan kurang, tetapi karena faktor daya beli.Padahal, Sumatera Utara tergolong sebagai provinsi maju dengan basis ekonomi perkebunan, industri, dan perdagangan. Akan tetapi, dari sisi daya beli, provinsi ini masih bermasalah, terutama pada masyarakat golongan bawah. Tingkat kecukupan gizi masyarakat berada di bawah 70 persen tingkat kebutuhan gizi normal 2.000 kalori per kapita per hari.

Rawan pangan

Provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur lebih buruk lagi sehingga kondisi rawan pangan bisa berubah menjadi kelaparan, seperti kasus Yahukimo beberapa waktu lalu.

Tingkat kemiskinan versi Badan Pusat Statistik yang relatif masih tinggi, 31 juta orang di bawah garis kemiskinan, merupakan salah satu tolok ukur luasnya kondisi rawan pangan di Indonesia. Bahkan, pada kasus yang ekstrem, tingkat kemiskinan Provinsi Papua mendekati 40 persen. Hampir separuh dari rakyat provinsi ini miskin meski sudah dikucurkan dana Otonomi Khusus tidak kurang dari Rp 29 triliun.

Namun, tingkat kemiskinan yang sebenarnya jauh lebih luas. Kementerian Kesehatan yang mengukur dengan cara lain menemukan, tidak kurang dari 76 juta orang masuk kategori miskin, rawan kesehatan, dan rawan pangan.

Fondasi cukup kuat

Pada sisi suplai pangan, sebenarnya sistem pertanian padi di Indonesia sudah ada fondasinya dan cukup memadai sejak tiga dekade lalu. Pemerintah Orde Baru sudah memulainya dengan kebijakan sistematis melalui Bimas, yang diberlakukan terintegrasi secara nasional.

Fondasi pertama adalah pembangunan pabrik pupuk untuk mendukung sistem pertanian beras. Pabrik pupuk dibangun akhir tahun 1960-an di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Aceh. Program Bimas tidak hanya mengandalkan produksi dan distribusi pupuk, tetapi juga distribusi benih unggul yang deras muncul bersamaan dengan Revolusi Hijau tahun 1970-an dan 1980-an. Tugas pemerintah waktu itu mengenalkan benih unggul dan cara bertani yang lebih modern agar produksi meningkat.

Kementerian Pertanian dalam kebijakan dan program Bimas dikerahkan juga untuk membangun kultur petani pedesaan menjadi modern dan melek teknologi benih. Para penyuluh lapangan hadir di berbagai pelosok Tanah Air untuk mendidik petani pedesaan yang awam teknologi. Lambat laun, petani pedesaan bisa mempraktikkan teknologi modern sehingga produktivitasnya meningkat meskipun pemilikan tanah tidak bertambah.

Pembangunan infrastruktur juga sangat agresif sehingga perluasan lahan sawah beririgasi bertumbuh pesat, baik yang dapat ditanami sekali maupun dua kali. Kementerian Pekerjaan Umum diserahi tugas untuk membangun infrastruktur yang mendukung usaha mencapai swasembada pangan nasional.

Hasilnya tidak mengecewakan. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang sukses mencapai swasembada dengan sistem produksi kecil tradisional atau sering disebut liliput agriculture. Pemilikan rata-rata setiap petani hanya 0,3 hektar. Selain pemerintah, IPB juga sangat berjasa dalam mengenalkan program Bimas.

Jadi, pemerintah sekarang tidak perlu keluar, tetapi belajar pada sejarah kebijakan ini. Kebijakan pangan merupakan pilihan yang tepat sejak awal tahun 1970-an ketika pemerintah menghadapi kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan kesejahteraan rakyat yang rendah. Pemerintah pada waktu itu mengambil strategi fokus yang jelas, yakni mengatasi masalah pangan lebih dahulu dengan jargon pembangunan sehingga pada dekade berikutnya Presiden Soeharto disebut Bapak Pembangunan.

Jadi, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan adalah taruhan pemerintah ketika itu. Saya pernah mendengar ceramah Prof Dr Emil Salim (sekarang Ketua Dewan Pertimbangan Presiden) bahwa di Gunung Kidul pada tahun 1970-an banyak tengkorak berjalan. Gambaran itu menunjukkan bahwa rakyat kurang pangan dan gizi sehingga kurus kerontang. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah memulai pembangunan dengan menyelesaikan masalah pangan rakyat terlebih dahulu.

Kebijakan ketahanan pangan ini kemudian sukses setelah berjuang dua dekade ketika FAO menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia, yang awalnya banyak mengimpor beras kemudian menjadi swasembada. Jadi, bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman sangat berarti dalam kebijakan pembangunan pangan terutama beras.

Kebijakan lama

Akan tetapi, kebijakan yang sistematis seperti itu tidak ada lagi sekarang sehingga semuanya seperti dibiarkan begitu saja. Tidak ada paket program seperti Bimas yang komprehensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Ada sedikit program, tapi sekadar subsidi pupuk untuk meringankan petani. Itu pun hanya merupakan rembukan instan antara pemerintah dan Komisi V DPR yang kepastian keberlanjutannya tidak jelas.

Bimbingan penyuluhan yang universal tidak ada lagi karena sudah bubar akibat desentralisasi. Infrastruktur irigasi bukan hanya tidak lagi agresif dibangun seperti masa lalu, tetapi yang ada pun dibiarkan terbengkalai dengan kondisi mengenaskan di berbagai daerah. Setelah dilemahkan kekuatannya oleh IMF, Bulog yang seharusnya ikut menjadi penyangga pangan nasional sekarang bekerja apa adanya. Stok pangan yang dikumpulkannya tidak cukup memadai, bahkan mengkhawatirkan.

Jadi, ada banyak pertanyaan terhadap kebijakan sekarang, bahkan tidak sedikit mengkritik kekosongan kebijakan pangan ini. Tidak usah mencari jauh-jauh, belajarlah pada pengalaman sendiri.

Didik J Rachbini Ekonom dan Ketua Majelis Wali Amanat IPB Bogor

Read more »

Ekonomi Pertanian, Pangan,

{[['']]}

Petani Kedelai Beralih Menanam Padi

MAKASSAR, KOMPAS - Tingginya curah hujan di Sulawesi Selatan membuat para petani kedelai di Kabupaten Maros dan Kabupaten Soppeng beralih menanam padi. Kondisi itu menyebabkan petani kehilangan pendapatan 30 persen tahun ini.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sipakatau di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Maros, Mustari (39), Rabu (13/10), mengatakan, keputusan beralih menanam padi diambil petani sejak musim tanam kedua Juni lalu. Kala itu, setengah dari 600 hektar lahan kedelai milik 497 anggota Gapoktan Sipakatau terendam banjir. Para petani terpaksa menanam padi di lahan yang tak kunjung kering itu.Menurut Mustari, kedelai yang dihasilkan dari lahannya seluas 1 hektar berkisar 1,2-1,5 ton. Dengan harga kedelai jenis calon benih dan jenis konsumsi Rp 5.000 per kilogram (kg), ia meraup pendapatan bersih Rp 4,5 juta. Jika menanam padi, penghasilan bersih yang diperoleh hanya Rp 3 juta karena biaya produksi lebih besar.

Pengelolaan tanaman kedelai relatif lebih mudah daripada padi. Kedelai hanya perlu dipupuk dua kali dalam 85-90 hari masa tanam. Proses penanaman pun tidak membutuhkan pengolahan tanah seperti tanaman padi. Setelah ditebari jerami, lahan yang akan ditanami kedelai dilubangi untuk bibit lalu diberi air.

Keluhan terhadap anomali cuaca juga diutarakan Ketua Kelompok Tani Lapenneh di Desa Panincong, Kecamatan Maruliawa, Soppeng, Riswan (42). Hujan yang masih berlangsung membuat petani gagal menanam kedelai tahap ketiga tahun ini. Separuh dari lahan seluas 200 hektar yang dikelola 55 anggota kelompok tani Lapenneh terpaksa ditanami padi.

Kemitraan

”Kami berharap pemerintah menjamin pasar dan harga eceran tertinggi (HET) kedelai,” kata Riswan seusai menerima bantuan dana kemitraan sebesar Rp 100 juta dari PT Telkom Divisi Regional VII di Makassar, Rabu.

Menurut dia, pola kemitraan perlu dikembangkan untuk menjamin HET kedelai. Hal ini dinilai efektif mendorong petani untuk memprioritaskan kedelai jenis calon benih di lahan mereka.

Selama ini dari rata-rata 1,5 ton kedelai yang dihasilkan petani per hektar, sekitar 80 persen kedelai berjenis calon benih. Sisanya kedelai jenis konsumsi yang dijual kepada para pembuat tahu dan tempe.

Kepala Dinas Pertanian Sulsel Lutfi Halide mengatakan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan PT Sang Hyang Seri, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan benih, agar bersedia menampung kedelai dari petani. ”Kerja sama ini akan menjamin HET kedelai sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak,” katanya.

Lutfi menambahkan, anomali cuaca mengganggu produksi kedelai di Sulsel. Tingginya curah hujan membuat target produksi 63.450 ton kedelai tahun ini sulit tercapai. Hingga bulan September 2010, produksi kedelai dari 45.000 hektar areal tanam di Sulsel baru mencapai 35.000 ton. Produksi kedelai tahun lalu mencapai 41.000 ton dan produksi nasional 925.000 ton. (RIZ)

Read more »

Pangan, Petani dan Pertanian,

{[['']]}

Mewujudkan Ambisi Swasembada Gula

Dalam pertemuan di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, Minggu awal Juli lalu, perwakilan dari 11 Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat se-PTPN X membahas rencana menunda pengiriman tebu ke pabrik gula. Mereka meminta jaminan rendemen tebu minimal 7 atau lebih. Apabila tak dipenuhi sampai Senin, tebu berhenti dikirim.

Tak semua perwakilan bersuara sama karena ada yang sudah puas dengan rendemennya. Kesepakatan akhirnya dicapai, penghentian pengiriman dilakukan dua hari. Menurut peserta rapat dari wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Watoe Toelis, Suwandi, penghentian tak bisa lebih lama karena petani akan rugi.”Kami kirim ke mana lagi kalau tidak ke PG,” kata Suwandi saat dihubungi kembali, Kamis (19/8). Upaya itu tak membawa banyak perubahan, hitungan rendemen tak berubah.

Rendemen hanyalah salah satu permasalahan industri gula Indonesia setelah merosot dari masa keemasan tahun 1930-an. Ambisi mencapai swasembada gula pada 2014 diupayakan melalui intensifikasi industri tebu yang sudah ada, ditambah penambahan lahan dan PG baru.

Intensifikasi berhubungan dengan rendemen yang diakui Menteri Pertanian Suswono masih jadi perdebatan karena ditentukan kualitas tanaman tebu, kemampuan PG mengambil kristal gula dari tebu, dan faktor manusia penghitung rendemen.

”Kenekatan” petani mengultimatum PG mencerminkan juga belum terbangunnya kemitraan setara. Padahal, keduanya saling butuh karena petani tebu tak mudah berganti ke tanaman lain. Upaya petani itu, terutama yang rendemennya di bawah 6, didesak turunnya pendapatan yang, menurut Suwandi, besarnya Rp 1 juta-Rp 2 juta daripada tahun lalu.

Anomali cuaca berupa curah hujan tinggi hingga musim kemarau diduga menurunkan rendemen. Biaya tahun ini juga meningkat, antara lain tebang-angkut, karena tanah basah akibat hujan sehingga truk tak dapat masuk jauh ke kebun. Kinerja sebagian besar PG di Jawa juga tak memuaskan. Menurut peneliti Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Ali Susmiadji, efisiensi PG mengambil sukrosa hanya 77-81 persen, sementara standar dunia 85 persen.

Deputi Menteri BUMN Agus Pakpahan mengatakan, saat ditugasi menilai PG di Jawa sebagai Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dia menemukan hanya 20 persen PG yang efisien secara ekonomis dan teknis. Usia PG yang tua—beberapa dibangun tahun 1830-an—menjadi penyebab. Saat itu diusulkan tidak memindahkan agroindustri gula Jawa ke luar Jawa seperti kesepakatan letter of intent dengan IMF tahun 1998, tetapi merestrukturisasi, merekayasa ulang, dan merevitalisasi PG.

Mengejar ambisi

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian sudah menyusun peta revitalisasi industri gula, berisi mulai dari masalah, cara mengatasi, hingga ukuran keberhasilannya. Peta itu mengenali kendala dalam kualitas tebu yang ditentukan oleh bibit, efisiensi PG, dan tata niaga. Sayangnya, peta tidak menghitung ketidakadilan perdagangan internasional.

Seperti laporan para duta besar dan kuasa usaha ad interim dalam Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia, Kajian Komparasi dari Perspektif Indonesia (Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, 2004), 10 negara yang dikaji memberlakukan kebijakan promosi dan proteksi. Mulai dari peran negara dalam penelitian dan pemberian bunga rendah pembiayaan industri hingga proteksi melalui pembatasan impor melalui kuota, bea masuk tambahan dan tarif, serta pengaturan pasokan domestik.

Dalam upaya menuju swasembada gula dengan sasaran 5,7 juta ton gula kristal putih (GKP), hampir dua kali target produksi 2010 (2,9 juta ton), kesan yang muncul adalah kurangnya koordinasi. Pernyataan Wakil Menteri Pertanian dan Kepala Bulog, pekan lalu, tentang rencana impor gula dilakukan sebelum penghitungan produksi selesai karena Agustus ini masih puncak giling.

Dari sisi tanaman, Ali Susmiadji menghitung, bila tahun ini pembibitan mulai dilakukan, tahun 2011 bibit mulai ditanam di 30 persen lahan petani sambil membangun pabrik baru. Artinya, pabrik baru beroperasi penuh tahun 2014. Nyatanya, usaha pembibitan belum tampak dan meningkatkan efisiensi industri yang ada butuh waktu lama.

Staf Ahli Asosiasi Gula Indonesia Colosewoko mengatakan, peraturan sudah memadai, hanya tinggal pelaksanaan. Contohnya, SK Menperindag No 527/2004 bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke industri menimbulkan tafsir ganda, apakah industri rumah tangga yang secara tradisional konsumen GKP juga termasuk industri seperti pada SK. Kenyataannya, sulit mengawasi gula kristal rafinasi (GKR) tak dikonsumsi langsung jika industri rumah tangga dimasukkan sebagai pemakai GKR. Alhasil, keluhan GKR masuk ke eceran dan menekan harga GKP akan terus terjadi.

Maka, seperti dikatakan Komisaris Utama PTPN X HS Dillon, yang pernah memimpin restrukturisasi PTPN, diperlukan keberpihakan kepada petani dan rakyat banyak, bukan ego sektoral. (Ninuk M Pambudy)

Read more »

Info Pertanian, Pangan,

{[['']]}

Petani Cabai Untung Besar

PROGO, KOMPAS - Para petani cabai keriting merah yang menggarap lahan pasir di kawasan pesisir selatan Kulon Progo untung besar. Musim panen kali ini harga tertinggi cabai keriting merah sempat menembus angka Rp 25.500 per kilogram.

Ketua Asosiasi Pasar Tani Kulon Progo Sudiro menuturkan, harga cabai panen kali ini membuat petani bahagia. Selama lima belas kali panen, petani di Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo, mendapat harga jual Rp 10.300 per kg hingga Rp 25.500 per kg."Harga di pasar lelang berubah setiap hari, tetapi sejak dua minggu terakhir harga jual berada di atas Rp 20.000 per kg. Puncaknya kemarin mencapai Rp 25.500 per kg," ujarnya, Rabu (23/6).

Tingginya harga jual cabai saat ini memperbesar omzet di pasar lelang. Setiap malam, omzet penjualan cabai di lima kelompok petani Desa Garongan menembus angka Rp 1 miliar.

Padahal, selain di wilayah Desa Garongan, petani di wilayah Pantai Glagah hingga Bugel juga mulai memanen cabai.

Saat ini di wilayah pesisir selatan Kulon Progo terdapat setidaknya 21 titik pelelangan cabai. Pada masa panen raya, lelang cabai berlangsung setiap malam. Pembelinya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah hingga Jakarta.

Titik impas

Menurut Sudiro, setiap petani cabai sebenarnya mencapai titik impas jika harga jual cabai pada kisaran Rp 3.500 per kg. Tingginya harga jual cabai saat ini sangat menguntungkan mereka.

"Ini rezeki dari Tuhan. Petani sudah disusahkan terus oleh pemerintah, sekarang harga cabai milik petani pesisir malah jadi tinggi," ujarnya.

Salah satu petani cabai, Mujiran, menuturkan, pertanian di pesisir selatan Kulon progo telah cukup menjamin kehidupan warga. Dengan harga jual cabai yang mencapai Rp 24.000 per kg saat ini, petani bisa menyejahterakan dirinya sendiri.

Selain itu, setiap musim panen tiba petani di wilayah pesisir juga membuka peluang kerja bagi ratusan warga dari wilayah lain di Kulon Progo. Mereka bekerja sebagai buruh petik cabai dengan upah Rp 25.000-Rp 30.000 per orang per hari.

"Pertanian adalah penopang perekonomian masyarakat di pesisir Kulon Progo. Dengan kondisi sekarang negara tidak perlu memikirkan kehidupan rakyat di wilayah pesisir," kata Mujiran.

Meski sejahtera, para petani masih gelisah seiring rencana pemda menjadikan lahan tanam mereka sebagai tambang pasir besi. (ARA) Grafis: Dicky Sumber: BPS Kulon Progo, 2009 Produksi Cabai Besar Kulon Progo (dalam ton)

Read more »

Info Pertanian, Pangan, Petani dan Pertanian,

{[['']]}

Pengadaan Beras Baru 40 Persen

Jakarta, Kompas - Sampai 31 Mei 2010, pembelian gabah dan beras Perum Bulog baru 40 persen atau 1.289.661 ton setara beras. Sementara target pengadaan beras tahun ini 3,2 juta ton. Jumlah pembelian ini baru sekitar 40 persen dari target pengadaan beras 2010 sebanyak 3,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Selasa (1/6) di Jakarta, mengungkapkan, pengadaan beras Bulog sangat bergantung pada peningkatan produksi padi nasional.”Bila produksi beras 2010 naik kurang dari 1 persen, ada kemungkinan pembelian beras Bulog maksimal hanya 2 juta ton,” katanya.

Namun, jika ada peningkatan produksi padi 1,5-2 persen, pengadaan beras Bulog diperkirakan bisa mencapai 2,4 juta ton. Sutarto mengakui, pengadaan beras Bulog kali ini tidak akan bisa seperti tahun 2009.

Saat itu produksi padi nasional naik 5,83 persen, jauh di atas peningkatan jumlah penduduk yang hanya 1,3 persen.

Saat ini jumlah pembelian beras harian Bulog rata-rata 20.000 ton atau turun 5.000-6.000 ton dibandingkan pembelian harian saat panen raya padi. Padahal, panen raya padi sudah berlalu.

Sutarto juga menyatakan, pada panen padi saat ini banyak gabah yang kualitasnya kurang bagus. Hal itu tidak memungkinkan Bulog untuk membeli karena akan berdampak pada kualitas raskin.

Stok beras tipis

Rendahnya pembelian beras Bulog akan berdampak pada tipisnya stok beras nasional. Pada awal tahun 2010 stok beras Bulog 1,7 juta ton.

Dengan tambahan pembelian beras 2010 yang diperkirakan 2 juta ton, akan terkumpul beras di Bulog sebanyak 3,7 juta ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 2,8 juta ton akan disalurkan untuk raskin, 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP), dan sekitar 400.000 ton merupakan stok beras Bulog. Panen padi musim gadu diharapkan bagus karena iklim mendukung.

Untuk mengejar pembelian, Bulog juga akan melakukan percepatan pembelian beras sepanjang panen gadu 2010. Caranya dengan menggenjot pengadaan di luar Jawa.

Di Pulau Jawa, target pengadaan sudah tercapai 92,52 persen atau sebanyak 951.663 ton. Sementara di luar Pulau Jawa baru 65,9 persen. Pengadaan terendah di Sulawesi Selatan, yakni hanya 61,15 persen.

Percepatan peningkatan pengadaan beras akan dilakukan dengan membeli lebih banyak gabah dengan memanfaatkan unit pengolahan gabah dan beras Bulog. Terkait sulitnya petani menjual gabah kering giling secara tunai, Sutarto menyatakan bahwa hal itu akibat ulah tengkulak.

”Tengkulak banyak menimbun beras sehingga kehabisan modal. Bulog selalu siap membeli secara tunai,” katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan menyatakan, nilai tukar petani padi (NTP) pada Mei 2010 turun 0,08 persen dibandingkan dengan NTP bulan lalu. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. Semakin menurun NTP, semakin rendah daya beli petani.

Sementara harga gabah kering panen naik 0,64 persen menjadi Rp 2.825,29 per kilogram. Harga gabah kering giling naik 3,98 persen atau menjadi Rp 3.443,51 per kilogram di tingkat petani.(MAS/RYO)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Tinjau Ulang Kebijakan Budidaya Pangan oleh Swasta

Jakarta, Kompas - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman harus ditinjau ulang. Sebab, menyerahkan usaha budidaya pangan sepenuhnya kepada swasta akan menimbulkan masalah serius dalam pengendalian pangan di kemudian hari.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, Selasa (27/4) di Jakarta, tanpa menyempurnakan PP tersebut, lahan pangan sekaligus usaha budidayanya bisa dikuasai swasta dan asing. Ini telah terjadi pada pengembangan kelapa sawit.Awalnya, pada tahun 1970-an pengembangan kelapa sawit dirancang melalui pola PIR-Trans. Perusahaan swasta sebagai inti mendapat penguasaan lahan usaha 30 persen, selebihnya dikuasai petani rakyat.

Namun, sejak muncul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, industri kelapa sawit dikuasai sepenuhnya oleh swasta nasional dan asing. ”Saat ini 2,1 juta hektar perkebunan sawit dikuasai asing. Dari luasan itu ada yang 100 persen milik asing atau negara lain. Ini kecerobohan pemerintah. Hal yang sama bisa terjadi pada pangan bila tidak diatur,” kata Siswono.

Pola kerja sama yang paling baik dalam pengembangan pangan, menurut Siswono, dengan menyatukan program reforma agraria dengan kawasan pangan (food estate). Namun, itu hanya untuk daerah tertentu yang memang perlu dilakukan ekstensifikasi pertanian. Di Jawa tak mungkin dilaksanakan.

Kerja sama inti plasma untuk pengembangan kawasan pangan dilakukan dalam skala luas. Petani plasma minimal mengusahakan 5 hektar agar bisa menggarap lahan dengan menggunakan traktor. Adapun pola pengusahaan lahan, plasma, atau petani 60 persen dan inti, yakni swasta, 40 persen.

Desakan perlunya perubahan PP No 18/2010 juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Tani dan Nelayan Soeryo Bawono, Sekretaris Jenderal HKTI Rachmat Pambudy, Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional sekaligus Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini, serta Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana.

Soeryo mengkhawatirkan kewenangan pemberian izin pengelolaan lahan oleh bupati/wali kota seperti tertuang dalam Pasal 11 Ayat (2). Hal ini akan memicu terjadinya jual beli surat izin.

Benny menegaskan, sulit bagi Indonesia untuk berdaulat jika yang menguasai pangan rakyat adalah negara lain. Menurut Benny, Pasal 2 huruf (b) PP No 18/2010, yang menyatakan usaha budidaya pangan food estate untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, kurang tepat. ”Seharusnya yang diutamakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya.

Benny mengingatkan, penyertaan modal asing maksimal 49 persen akan sulit dikontrol. Alasannya, bisa saja terjadi kesepakatan di bawah meja antara asing dan pemilik mayoritas saham. Oleh karena itu, porsi asing dalam budidaya pangan harus diminimalkan.

Sampai saat ini, kata Teguh, tak ada politik pertanian yang jelas dalam budidaya pertanian. PP yang ada tak berpihak kepada petani kecil.

Rachmat Pambudy mempertanyakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam pembangunan pertanian dan strategi pembangunannya. Seharusnya kebijakan yang sifatnya melayani harus diberikan kepada petani kecil, sementara kepada perusahaan yang bisa menjadi predator harus ada aturan yang membatasi.

Program Officer Agroekosistem Yayasan Kehati Puji Sumedi meminta ada aturan soal keterkaitan lahan kawasan pangan di Merauke dengan tanah adat. ”Jangan sampai investasi justru menimbulkan masalah baru dengan masyarakat adat,” katanya.

Tanpa swasta mustahil

Siswono, yang juga pemilik usaha PT Bangun Cipta Sarana, selaku investor kawasan pangan di Merauke, Papua, menyatakan, tanpa ada kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan swasta, sulit untuk mengembangkan pangan di lahan pertanian potensial yang belum dikembangkan.

”Tak mungkin mengandalkan petani saja karena perlu investasi besar untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan, jaringan irigasi, dan pelabuhan. Sementara itu, menyerahkan sepenuhnya kepada swasta juga akan menuai masalah serius kelak,” tutur Siswono.

Pengembangan sawit dengan pola kerja sama, ujar Siswono, terbukti mampu membuat Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Pola yang sama juga bisa untuk tanaman pangan,” katanya.

Siswono juga mengkhawatirkan arah pembangunan pertanian yang kini dilaksanakan pemerintah. Ia mencermati banyaknya program hibah dalam bentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat justru menjadikan petani tidak mandiri. (MAS)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Ketahanan Pangan Butuh Totalitas

oleh Mukhamad Najib *

Jakarta - Pada World Summit on Food Security di Roma yang baru lalu Wakil Presiden Budiono menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi salah satu supplier pangan dunia. Keberhasilan swasembada pangan yang terjadi saat ini menjadi alasan penting mengenai kesiapan ini.

Benarkah kita siap menjadi supplier penting kebutuhan pangan dunia? Apakah kita benar-benar telah mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri? Sudah tidak ada lagikah warga Indonesia yang kesulitan dalam mengakses bahan pangan?Belum Swasembada Pangan
Jika kita mau jujur dengan keadaan sesungguhnya swasembada pangan yang saat ini terjadi masih terlalu premature untuk bisa dianggap sebagai keberhasilan dalam mengembangkan ketahanan pangan. Karena, memang apa yang disebut sebagai swasembada pangan saat itu tidak lain hanyalah sebatas kecukupan produksi beras namun bukan kecukupan pangan secara keseluruhan.

Jika kita cermati terjadinya kecukupan beras ini bukan saja disebabkan produksi beras yang berlebih. Melainkan juga didorong oleh beralihnya konsumsi beras ke produk pangan lain. Terutama gandum. Konsumsi gandum di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya industri pengolahan makanan berbasis gandum.

Pada tahun 1999 tingkat konsumsi gandum baru mencapai 17,9 gram per kapita per hari. Tahun 2003 mencapai 19,8 gram per kapita per hari. Lalu, tahun 2005 naik lagi menjadi 23,03 gram per kapita per hari. Tahun 2006 naik lagi menjadi 22,60 gram per kapita per hari. Selanjutnya di tahun 2008 sudah menjadi 38 gram per kapita per hari.

Peningkatan konsumsi gandum berbanding terbalik dengan penurunan konsumsi beras. Tahun 1999 konsumsi beras di Indonesia mencapai 319,1 gram per kapita per hari. Tahun 2003 turun menjadi 300,56 gram per kapita per hari. Kemudian tahun 2005 turun lagi menjadi 288,30 gram per kapita per hari. Selanjutnya di tahun 2006 turun lagi hingga hanya mencapai 285,04 gram per kapita per hari.

Tingkat konsumsi gandum pada saat ini telah mencapai 5 juta ton per tahun. Impor gandum diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 100% selama 10 tahun mendatang. Artinya akan ada potensi impor gandum hingga 10 juta ton.

Jika peningkatan konsumsi gandum ini terjadi secara terus menerus tentu kita tidak pernah mencapai swasembada pangan. Karena, sebagian besar bahan pangan kita harus kita penuhi dari petani-petani asing.

Sampai hari ini masih banyak kebutuhan pangan kita yang bergantung pada luar negeri. Kita membutuhkan gandum dan kedelai dari petani Amerika. Kita membutuhkan daging dan susu dari peternak Australia. Kita juga membutuhkan jagung dan kebutuhan pangan lainnya dari negara-negara asing.

Setiap tahun lebih dari 5 miliar Dolar AS atau setara Rp 50 triliun lebih devisa habis untuk mengimpor pangan. Mulai dari gandum, kedelai, jagung, daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan, bahkan garam yang kebutuhannya masih dapat dipenuhi oleh produsen garam lokal juga dimpor dengan nilai Rp 900 miliar.

Petani Aktor Utama
Usaha-usaha membangun ketahanan pangan tidak bisa dilakukan kecuali melibatkan petani sebagai aktor utama. Selama ini petani selalu diharapkan untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka agar tidak terjadi kelangkaan pangan.

Petani mendapat mandat yang tidak ringan karena mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi besarnya mandat yang diberikan kepada petani ini sama sekali tidak sebanding dengan insentif yang diperoleh petani. Khususnya insentif kesejahteraan.

Jika kita lihat kondisi petani kita saat ini, 56,5% dari 25,4 juta keluarga petani yang ada di Indonesia ternyata adalah petani gurem, yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Padahal, untuk sekedar survive petani minimal harus memiliki lahan 1 Ha. Maka tidak heran, bahwa hampir 60% dari petani Indonesia adalah masuk dalam kategori miskin (pendapatan di bawah $US 2 per hari).

Bagaimana mungkin petani yang miskin akan menjadi penyangga utama penyedia pangan untuk seluruh rakyat Indonesia?

Pertanian sesungguhnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia merupakan syarat dasar bagi keberlanjutan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karenanya tidak selayaknya petani berjuang sendiri melaksanakan mandat yang berat ini. Tidak selayaknya petani berjuang sendiri untuk menyelamatkan keberlangsungan manusia yang hidup di bumi pertiwi.

Aksi Total
Kita memerlukan keterlibatan semua kalangan untuk membantu petani melaksanakan mandatnya dalam memproduksi pangan yang cukup bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Kita memerlukan aksi total untuk pertanian yang lebih produktif. Sehingga, apa yang dikatakan oleh wakil presiden di Roma mengenai kesiapan Indonesia menjadi supplier pangan dunia bukanlah sekedar wacana kosong yang tak bermakna.

Aksi total untuk pertanian diartikan sebagai adanya keterlibatan dan keberfihakan total dari segenap komponen masyarakat terhadap dunia pertanian. Seluruh kekuatan harus bisa dimobilisasi untuk membangun sektor yang mempengaruhi keberlajutan manusia ini.

Oleh karenanya semua perkembangan peradaban yang kita bangun. Semua ilmu pengetahuan yang kita kembangkan tidak boleh meninggalkan dunia pertanian dalam agendanya. Kita tidak mungkin mengkonversi semua lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan industri karena itu artinya kita berkontribusi dalam mempercepat terjadinya krisis pangan. Dan, itu juga berarti kita membiarkan dunia berakhir lebih cepat.

Sedianya kita bisa fokus untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara pertanian dan bahari. Jepang tidak memiliki lahan cukup. Namun, mereka serius mengembangkan pertaniannya.

Kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan tidak pernah melupakan dunia pertanian. Pertanian berbasis pengetahuan dan teknologi menjadikan pertanian Jepang berada pada tingkat produktifitas dan efisiensi yang tinggi. Walau lahannya sangat sempit namun Jepang mampu menyediakan pangan masyarakatnya dengan baik.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kelimpahan lahan, memiliki tanah-tanah yang subur, memiliki sumber daya air yang berlimpah seharusnya memiliki dan membangun kemampuan yang lebih besar di bidang pertanian ini. Bukankah penjajah datang silih berganti untuk menikmati benefit ekonomi dari kesuburan lahan-lahan pertanian kita?

Rasanya aneh kalau kemajuan yang ingin kita ciptakan kita lakukan dengan mengabaikan dunia pertanian. Aksi total untuk dunia pertanian sesungguhnya merupakan agenda dasar yang perlu kita lakukan segera jika kita ingin menyelamatkan negeri ini dari bahaya kebergantungan dan kelaparan di masa depan.

*Penulis adalah Dosen Institut Pertanian Bogor dan Sekretaris Indonesian Agriculture Sciences Association (IASA)
Sumber: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/01/21/101047/1283088/471/ketahanan-pangan-butuh-totalitas?882205470

http://atanitokyo.blogspot.com/

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Cengkeraman Gurita Pangan Global

Oleh Subejo 1)

Berbagai kalangan di belahan dunia kian menyadari bahwa pangan merupakan komoditas yang sangat strategis. Dengan sifatnya yang berbeda dengan barang lain, dengan pangan secara langsung menentukan kehidupan umat manusia, peran pentingnya semakin nyata.

Krisis pangan dunia yang parah sepanjang 2007-2008 memberi pelajaran berharga bahwa produksi pangan yang mencukupi kebutuhan nasional sangat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi. Dalam kondisi krisis, pihak yang menguasai pangan juga dapat meraup keuntungan sangat besar. Selain itu, ia memiliki kekuatan politik yang kuat. Tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik dan harapan memperoleh keuntungan yang besar telah mendorong para investor transnasional pemilik modal raksasa untuk melakukan investasi dan terlibat secara langsung dalam bisnis pangan dunia.

Industrialisasi pangan global

Ledakan penduduk dan kegagalan panen karena perubahan iklim global menyebabkan kebutuhan pangan dunia terus meroket. Harga pangan dunia secara otomatis juga membumbung. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi transnasional. Tidak hanya keuntungan ekonomi yang diharapkan, tapi juga potensi kekuatan geopolitiknya yang besar.

Negara Teluk yang kaya minyak tapi miskin sumber daya pertanian dan sepenuhnya menggantungkan kebutuhan pangan dari impor sangat berkepentingan untuk terlibat dalam industrialisasi pangan melalui berbagai korporasi transnasionalnya. Kelompok itu antara lain diwakili Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Selain itu, negara yang berpenduduk sangat besar tapi kapasitas sumber daya pertaniannya terbatas memiliki ketertarikan yang sama. Negara yang masuk kelompok tersebut di antaranya China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Mereka menanamkan modal mereka untuk mengakuisisi lahan pertanian secara murah dalam skala yang sangat besar bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan hektare. Mereka akan membawa produk pangannya ke negara asal atau menjualnya di pasar internasional yang lebih menguntungkan. Akuisisi lahan itu banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin.

Skenario yang umum dipakai adalah kerja sama korporasi transnasional dengan negara dengan skema pemanfaatan lahan milik negara melalui hak guna usaha yang sangat longgar hingga 90 tahun atau model menyewa lahan petani dalam skala luas untuk jangka waktu yang panjang hingga 30 tahun.

Situasi memusatnya produksi dan distribusi pangan oleh korporasi transnasional ditengarai Friedmann (2005) sebagai green capitalism. Dengan penguasaan lahan yang sangat besar, korporasi dapat memproduksi dan mengatur distribusi pangan sehingga harga pun akan diaturnya. Ideologi itu yang cenderung menjadi lawan dari gagasan kedaulatan pangan (food sovereignty).

Model akuisisi lahan pertanian secara besar-besaran dalam jaringan internasional oleh Harvey (2006) dikenal sebagai land grabbing. Kadang-kadang model itu dikenal pula dengan land rush. Laporan Jesica Silver-Greenberg di Business Week (2009) menunjukkan bahwa keterlibatan investor global dalam industrialisasi pangan di belahan dunia dalam batas tertentu dapat bermakna sebagai kolonialisasi baru. Sebagai contoh, seperti dilaporkan Times India (2009) sebuah korporasi besar India di bawah kelompok Karuturi Global Limited (KGL) telah mengakuisisi lahan pertanian yang sangat besar di berbagai negara miskin Afrika hingga mencapai 33 juta hektare (setara dengan luas Jerman) untuk industrialisasi pangan.

Beberapa kalangan termasuk World Bank mendukung pengembangan model land grabbing dengan harapan dapat dicapai win-win solution, yaitu kecukupan produksi pangan dunia dan juga pertumbuhan ekonomi negara yang ditempati. Dalam praktiknya, dampak positif tidak sebesar yang diharapkan. Lapangan kerja baru yang tersedia juga tidak cukup nyata mengatasi persoalan pengangguran. Ide untuk mencukupi kebutuhan pangan negara setempat juga tidak terwujud karena produksi diekspor ke negara pemilik modal. Justru dampak negatif yang bermunculan. Kehancuran pertanian lokal, perebutan sumber air, pencemaran air karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, banjir akibat pembabatan hutan dan lain sebagainya.

Food estate dan gurita pangan

Peluncuran pengembangan pangan skala besar atau dikenal dengan food estate oleh Kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini perlu direspons dengan sangat serius. Model food estate ini sejatinya tidak lain dan tidak bukan adalah wujud land grabbing. Keterlibatan transnasional dalam food estate nampak dengan tingginya minat korporasi dari Uni Emirat Arab, Kuwait, China, dan Korea. Kekhawatiran banyak pihak adalah potensi hancurnya pertanian rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung pangan. Petani gurem tidak mungkin dapat bersaing dengan korporasi pemilik modal besar dan teknologi yang efisien.

Komitmen pemerintahan baru sebagaimana juga amanat konstitusi untuk membangun ekonomi tangguh berbasis kerakyatan justru dipertanyakan dengan peluncuran food estate yang sangat jelas memfasilitasi sepenuhnya green capitalism. Kondisi itu justru dikhawatirkan akan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Food estate ini sejatinya menunjukkan cengkeraman gurita pangan global di negeri ini. Mengapa justru kebijakan pemerintahan baru lebih memprioritaskan fasilitasi food estate ketimbang serius menggarap 42 juta petani gurem. Peluncuran program monumental mewujudkan pertanian rakyat yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing akan sangat diapresiasi. Tentu saja diperlukan kebijakan lain yang mampu meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan yang mampu mengurangi tekanan pada sektor pertanian.

1) Dosen pertanian UGM, kandidat PhD dari The University of Tokyo

Sumber : Media Indonesia 18 Maret 2009
http://www.mediaindonesia.com/%20read/2010/%2003/18/129894/%2068/11/Cengkeraman-Gurita-%20Pangan-Global
cit.http://atanitokyo.blogspot.com/

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Beras Organik Banyak Dicari Pasar

Bantul, Kompas - Minimnya suplai beras organik membuat peluang pengembangan komoditas ini terbuka lebar. Sayang, petani tidak memanfaatkan kesempatan. Mereka masih enggan mengembangkan pertanian organik karena terbiasa pertanian serba instan dengan bantuan pupuk kimia pabrik.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto, Kamis (14/1). "Produksi beras yang benar-banar murni organik di Bantul belum bisa melebihi angka 10 ton. Masih sangat terbatas. Yang banyak beredar adalah semiorganik," katanya.

Menurutnya, beras murni organik ditanam tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, dan menggunakan air tanah sehingga terhindar dari berbagai jenis limbah cair. Di pasar, kriteria beras seperti itu sulit dijumpai. Yang ada adalah semiorganik, yakni sudah menggunakan pupuk organik, tapi masih memakai pestisida dan air sungai.

Edy menuturkan, masih enggannya petani mengembangkan beras organik karena terbiasa dengan sistem instan. Soal penggunaan pupuk organik dampaknya memang diperoleh dalam jangka waktu lama. Sementara itu, hasil pupuk kimia bisa segera terlihat.

"Tak heran, meski Bantul sudah memiliki pabrik pupuk organik sendiri, serapannya baru sekitar 30 persen. Tahun lalu yang dialokasikan untuk Bantul sebanyak 6.000 ton, tetapi baru terserap 2.000 ton," katanya.

Di pasaran, harga beras organik berkisar Rp 8.000-Rp 10.000. Bagi petani, harga tersebut menggiurkan. "Kelompok kami sedang mencoba membudidayakan beras organik. Kami berharap mendapatkan pendampingan agar hasilnya panennya memuaskan," kata Sudirman, petani di Dusun Sawahan, Pendowoharjo, Bantul.

Peluang kerja sama antara petani dan pengusaha produk pertanian organik terbuka di Kulon Progo. Penjualan beras dan sayuran organik lebih menguntungkan petani karena nilai jualnya lebih tinggi.

CV Pro Petani Sejahtera, misalnya, siap membeli produk-produk pertanian organik dari petani dengan harga tinggi. "Harga yang kami tawarkan rata-rata Rp 2.000 lebih tinggi dari harga produk biasa. Misalnya, untuk beras organik kami beli Rp 10.000 per kilogram, lebih tinggi dari beras lain yang hanya Rp 7.500 per kg," kata Direktur CV Pro Petani Sejahtera Sri Maryono.

Kendati demikian, syarat yang ditetapkan dirasa memberatkan petani karena tidak mudah menerapkan pertanian organik murni. (ENY/YOP)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Harga Beras di Pasar Naik

Tangerang, Kompas - Dalam dua pekan terakhir, harga beras di tingkat agen mengalami kenaikan sekitar Rp 200 per kilogram. Sementara di tingkat pengecer harga naik hingga Rp 400 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh seretnya pasokan dari daerah produksi beras.

Selain beras, harga gula pasir dan komoditas tomat juga naik. Berdasarkan pengamatan, Sabtu (9/1) dan Minggu (10/1), kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok itu terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Pasar Ciputat, Tangerang Selatan; serta Pasar Baru Ciledug dan Pasar Lama, Kota Tangerang.

”Pasokan beras dari Jawa belum ada karena saat ini sebagian tanaman padi masih hijau dan sebagian petani baru memasuki musim tanam,” kata Ilham, agen beras di Pasar Kebayoran Lama.

Okian, pedagang beras di Pasar Ciputat, mengatakan, sudah dua minggu terakhir pasokan beras dari Pasar Induk Beras Cipinang berkurang. Hal itu memengaruhi pengiriman produk tersebut ke tingkat agen dan pengecer.

”Menurut pedagang di pasar induk, barang dari daerah kosong sehingga persediaannya semakin terbatas,” kata Okian.

Menurut Abdul, agen beras di Pasar Baru Ciledug, terbatasnya persediaan beras karena jatah pasokan beras untuk agen di pasar-pasar kini dibatasi. Dalam kondisi normal, dirinya mendapatkan jatah pengiriman 1 ton beras setiap kali pengiriman atau seminggu sekali. Sejak dua pekan terakhir, kata Abdul, dirinya hanya mendapatkan jatah separuh dari pengiriman normal.



Harga beras

Harga beras di tingkat agen mengalami kenaikan rata-rata Rp 200 per kg. Harga beras Ramos 3 naik dari Rp 4.800 menjadi Rp 5.000 per kg dan Rp 5.000 naik menjadi Rp 5.200 per kg.

Harga beras Pandan Wangi naik bervariasi dari Rp 6.500 menjadi Rp 6.700 per kg, dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.000 per kg, dan dari Rp 7.200 menjadi Rp 7.400 per kg.

Untuk harga beras Ramos I naik dari Rp 5.400 menjadi Rp 5.600 per kg dan Rp 5.600 menjadi Rp 5.800 per kg. Sementara harga beras Ramos II Rp 5.500 menjadi Rp 5.700 per kg serta beras Sengon asal Bandung naik dari Rp 5.800 menjadi Rp 6.200 per kg.

Sementara itu, harga di tingkat pengecer naik rata-rata sebesar Rp 400 per kg.



Gula dan tomat

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula pasir dan tomat. Harga gula pasir naik bervariasi Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per kg menjadi Rp 9.000-Rp 9.500 per kg. Namun, besarnya kenaikan itu juga bergantung pada merek dagang produk tersebut. Sementara di warung kecil harga gula naik hingga mencapai Rp 11.000-Rp 12.000 per kg.

Kenaikan harga terus terjadi dalam sepekan terakhir untuk komoditas sayuran, yakni tomat. Sepekan lalu harga tomat Rp 4.000-Rp 5.000 per kg, tetapi dalam sepekan terakhir ini naik menjadi Rp 6.000-Rp 7.000 per kg dan kini menjadi Rp 9.000-Rp 10.000 per kg.

Sementara harga komoditas terigu masih stabil. ”Saya pusing karena harga gula naik tinggi. Namun, beruntung harga terigu masih stabil,” kata Syarif, pedagang martabak di Jalan HOS Cokroaminoto, Paninggilan Utara, Ciledug.

Menurut Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, sampai saat ini harga terigu tidak naik. Sejauh ini Bogasari belum pernah menaikkan harga terigu.

Terakhir kali pihaknya menaikkan harga jual terigu pada Juli 2007. Bahkan, setelah itu perlahan-lahan harga jual terigu turun.

”Terakhir penurunan harga jual terigu terjadi pada November 2009,” ujar Franciscus, akhir pekan lalu. (PIN)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Harga Jual Beras Bakal Naik

Jakarta, Kompas - Harga jual beras tahun ini diperkirakan naik 2 persen dibanding 2009. Hal ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah atas gabah dan beras.

Pemerintah menetapkan HPP atas gabah dan beras tahun 2010 naik 10 persen dibanding 2009. Kenaikan HPP tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas di luar negeri dan menjaga agar keuntungan usaha tani tetap tinggi.

”Kenaikan HPP atas gabah dan beras itu sudah memperhitungkan asumsi laju inflasi, mempertimbangkan kenaikan harga pupuk setelah masa tanam Oktober 2009-Maret 2010, serta kemungkinan lonjakan harga pangan dunia,” ujar Wakil Menteri Pertanian sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Rabu (31/12).

Bayu memaparkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, yang berlaku mulai 1 Januari 2010.

Dijelaskan, selama ini harga jual beras sudah jauh di atas HPP. ”Ini bagus artinya untuk petani, penghasilan mereka menjadi terjaga,” ujar Bayu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Suswono menyebutkan, harga gabah kering panen di tingkat petani dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa atau kotoran 10 persen, Rp 2.640 per kg, sebelumnya Rp 2.400 per kg.

Adapun harga GKP di penggilingan Rp 2.685 per kg, sebelumnya Rp 2.440 per kg.

Suswono menjelaskan, akibat kenaikan HPP, terjadi kekurangan anggaran pengadaan beras di Bulog. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah anggaran bagi Bulog Rp 1,2 triliun. ”Ini akan kami bicarakan dalam pembahasan APBN Perubahan 2010,” ujar Suswono.

Subsidi pupuk

Selain anggaran pengadaan beras Bulog, pada APBN-P 2010 juga akan dibicarakan tentang

anggaran subsidi pupuk. Hal ini karena pemerintah ingin tidak ada kenaikan harga pupuk hingga Maret 2010.

”Pada masa panen Oktober 2009-Maret 2010 kami upayakan tidak ada kenaikan harga pupuk. Apakah perlu menambah anggaran atau tidak, akan dibahas di APBN-P 2010. Saat ini, pasokan pupuk berlimpah,” ujar Mentan.

Pagu anggaran subsidi pupuk 2010 ditetapkan Rp 11,3 triliun atau turun Rp 7,137 triliun dibandingkan APBN-P 2009.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, cadangan beras Bulog saat ini 1,7 juta ton, lebih tinggi dibanding 2008 yang hanya 1,2 juta ton.

Dari cadangan tersebut, 500.000 ton untuk cadangan jika terjadi bencana alam. Sisanya, 1,2 juta ton untuk program beras bagi rakyat miskin 2010, yaitu 300.000 ton per bulan. ”Dengan cadangan yang ada, itu cukup untuk raskin selama empat bulan,” ujar Sutarto. (OIN)

Read more »

Pangan,

{[['']]}