”Tahun ini diharapkan sudah ada program dari Kementerian Pertanian untuk daerah tertinggal. Memang sebelumnya sudah ada usul dari kepala dinas pertanian di daerah-daerah tertinggal sehingga kami tinggal menyinkronkan saja dengan kebijakan yang ada. Anggaran bisa masuk dalam APBN-Perubahan 2011,” katanya, Kamis (31/3).
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, di 183 daerah tertinggal terdapat rata-rata 15.000 hektar sampai 20.000 hektar lahan yang belum dimanfaatkan. Dari lahan sebanyak itu, sekitar 70 persen sesuai untuk pengembangan pertanian.
Lahan tersebut statusnya di luar 7,3 juta hektar lahan telantar yang diputuskan untuk diambil alih pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan tersebut, akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sana dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah tertinggal.
Dalam merealisasikan pembangunan pertanian untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kementerian Pertanian dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal menandatangani nota kesepahaman, yakni kerja sama terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pendampingan di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.
Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah tertinggal melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
Adapun antisipasi krisis pangan yang mengancam Indonesia tak hanya peningkatan produksi. Persoalan distribusi dan pengelolaan pascapanen juga memegang peranan penting agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu mencolok.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta. ”Distribusi pangan saat ini masih banyak terkendala infrastruktur, misalnya saja distribusi pangan ke luar Jawa. Akibatnya, harga pangan di luar Jawa masih tinggi,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan supaya distribusi lebih lancar. Tak hanya itu, pelabuhan dan bandara juga perlu dibenahi termasuk moda transportasinya. Jika distribusi lancar, disparitas harga seharusnya tidak terlalu tinggi.
Menurut Mari, selain distribusi faktor penting lainnya adalah pengelolaan pascapanen. Pengelolaan dilakukan dengan memaksimalkan gudang penyimpanan. Gudang berfungsi untuk perencanaan stok sehingga pasokan stabil.