Cara Baru Membudidayakan Jamur dengan Media Kapas
Hama Ulat Bulu Meluas, Bagaimana Cara Mengatasinya?
PROBOLINGGO – Pertumbuhan ulat bulu yang sangat cepat diperkirakan bakal menjalar ke sejumlah daerah lain di sekitar Kabupaten Probolinggo. Ini disebabkan fase perubahan cuaca yang masih akan berlangsung dalam satu atau dua bulan mendatang. Saat ini,Dinas Pertanian Probolinggo mencatat ulat bulu telah menyebar di 60 desa pada delapan kecamatan.Kedelapan kecamatan itu Leces, Tegalsiwalan, Bantaran, Sumberasih, Wonomerto, Dringu, Banyuanyar,dan Tongas.
Menurut Arif Kurniadi,Kasi Penanggulangan Hama Disperta Kabupaten Probolinggo, untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran ulat bulu, Disperta terus menggiatkan penyemprotan disinfektan ke daerah-daerah yang terserang ulat bulu.”Hari ini petugas menyemprotkan disinfektan ke 14 titik.
Cuaca yang cerah sangat membantu mengatasi perkembangan ulat bulu,” tandas Arif Kurniadi. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, ulat bulu juga menyebabkan produksi pertanian terancam menurun.Mangga, produk unggulan Probolinggo yang saat ini sedang berbunga, diperkirakan tidak akan berbuah lantaran menjadi kering.
Berdasar catatan Dinas Pertanian, sebanyak 8.877 pohon mangga milik warga dan yang tersebar dibeberapa perkebunan terserang ulat bulu dan terancam gagal panen. Setiap panenan satu pohon mangga setara dengan Rp500.000. Dengan demikian, potensi kerugian dari ancaman gagal panen tersebut mencapai lebih dari Rp4,4 miliar.
Didukung Cuaca
Kepala Laboratorium Hama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Dr Ir Totok Himawan menjelaskan, fenomena ”serangan” ulat bulu ini tak lepas dari pengaruh cuaca.Tingginya curah hujan di penghujung musim menyebabkan predator ulat bernama Braconid dan ‘Apateles’ tak mampu bertahan hidup.
Akibatnya, ulat bulu berkembang sangat cepat. Selain pengaruh cuaca, ulat bulu berkembang karena residu pestisida yang membunuh predatornya. ”Dugaan kita petani di Kabupaten Probolinggo terlalu banyak menyemprotkan pestisida.Nahresidunya itubisa menghambat pertumbuhan dan membunuh predator alami ulat. Lantas predator alami itu tidak bisa mengontrol perkembangbiakan ulat,”jelas Totok.
Meski begitu, dia menjelaskan warga tak perlu panik. Sebab jenis ulat bulu di Probolinggo itu tidak membahayakan. ”Ulat bulu yang ada di Kabupaten Probolinggi itu dari spesies Dasychira Inclusa atau sejenis ulat bulu yang tidak gatal dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit,”ujar Totok. Sobari, dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menerangkan, ada tiga cara membasmi ulat bulu,yaitu cara fisik, kimia dan biologi.
”Cara fisik dengan cara memukuli seluruh ulat sampai mati atau bisa juga dengan menggunakan api untuk membakar ulatnya. Kalau cara kimia dengan menyemprotkan insektisida tertentu. Kemudian cara biologi,berarti harus memasukkan salah satu hewan yang bertugas memangsa seluruh ulat itu,”terang dia.
Sumber: Koran Sindo
Desakan Menolak "Golden Rice"
”Padi transgenik
Indah bersama Koordinator Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, dalam konferensi pers menyampaikan tema ”Pangan Transgenik Bukan Solusi Pangan Indonesia: Kasus Golden Rice”.
Menurut Indah, rencana pemerintah memasukkan produk tanaman pangan transgenik sekaligus menunjukkan lemahnya perhatian di bidang penelitian. Para petani bahkan diarahkan bergantung pada perusahaan produsen benih.
”Pemerintah sebaiknya mendukung para petani pemulia yang selama ini menyilangkan tanaman pangan sendiri untuk mendapatkan kesesuaian varietas yang diinginkan,” kata Indah.
Tejo menambahkan, kasus
”Saat ini konsumsi beras Indonesia terbesar di dunia, mencapai 139 kilogram per kapita per tahun,” kata Tejo.
Menurut dia, tak ada sedikit pun upaya pemerintah menekan jumlah konsumsi beras tersebut, meski saat ini masih memiliki 77 jenis komoditas yang bisa menjadi pengganti beras.
”Masih punya sukun atau umbi-umbian. Namun, ini tak pernah diperhatikan untuk substitusi beras atau mengurangi jumlah konsumsi beras,” kata Tejo.
Sumber: Kompas
Mekanisasi Pertanian Saat Ini Masih Terganjal Masalah Sosial
Mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, hingga pengolahan hasil pertanian belum bisa dijalankan secara optimal karena ada hambatan sosial. Padahal, mekanisasi dapat menekan biaya produksi petani hingga 25 persen. Menurut Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Astu Unadi, Jumat (1/4) di Jakarta, hingga saat ini mekanisasi pertanian baru bisa berjalan setengahnya, terutama mekanisasi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian.
Pemrosesan padi dari gabah menjadi beras juga sudah menggunakan mesin, tidak lagi ditumbuk karena bila ditumbuk tingkat kehilangan hasilnya tinggi, kualitas beras jelek, dan biaya tenaga kerja besar serta lamban.
”Meskipun butuh puluhan tahun untuk mengubah budaya, traktor dan mesin penggilingan padi akhirnya diterima petani dan masyarakat,” katanya. Petani sekarang tidak mau lagi mencangkul karena itu pekerjaan berat, begitu pula dengan menumbuk gabah.
Pada tingkatan lain, mekanisasi pertanian sulit berkembang, terutama pada tahap penanaman dan panen.
”Kalau mekanisasi sudah masuk, biaya produksi bisa ditekan lebih rendah sampai 12,5 persen lagi,” katanya.
Sulitnya mekanisasi masuk karena terbentur masalah sosial. Astu mencontohkan, bila menggunakan tenaga manusia untuk penanaman dan panen butuh tenaga kerja 30 orang per hektar per hari dengan upah Rp 40.000 per hari.
Bila menggunakan mesin, selain lebih cepat biaya tanam dan panen bisa ditekan lebih dari separuhnya. Akan tetapi, tenaga kerja akan berkurang banyak.
Investasi mesin pertanian juga sekarang tidak begitu mahal karena sebagian besar sudah diproduksi di dalam negeri.
Mekanisasi penanaman dan pemanenan sulit diterapkan. Bahkan, di beberapa lokasi seperti di wilayah pantai utara Jawa, pernah ada kasus mesin pemanen padi dibakar massa.
Sumber: Kompas
Kementerian Pertanian Akan Optimalkan 2 Juta Hektar Lahan Pertanian
Menteri Pertanian Suswono menyatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan pihaknya akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan 2 juta hektar di daerah tertinggal. Komoditas yang bisa dikembangkan tidak hanya beras, jagung dan kedelai, tetapi juga pangan lokal. ”Tahun ini diharapkan sudah ada program dari Kementerian Pertanian untuk daerah tertinggal. Memang sebelumnya sudah ada usul dari kepala dinas pertanian di daerah-daerah tertinggal sehingga kami tinggal menyinkronkan saja dengan kebijakan yang ada. Anggaran bisa masuk dalam APBN-Perubahan 2011,” katanya, Kamis (31/3).
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, di 183 daerah tertinggal terdapat rata-rata 15.000 hektar sampai 20.000 hektar lahan yang belum dimanfaatkan. Dari lahan sebanyak itu, sekitar 70 persen sesuai untuk pengembangan pertanian.
Lahan tersebut statusnya di luar 7,3 juta hektar lahan telantar yang diputuskan untuk diambil alih pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan tersebut, akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sana dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah tertinggal.
Dalam merealisasikan pembangunan pertanian untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kementerian Pertanian dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal menandatangani nota kesepahaman, yakni kerja sama terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pendampingan di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.
Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah tertinggal melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
Adapun antisipasi krisis pangan yang mengancam Indonesia tak hanya peningkatan produksi. Persoalan distribusi dan pengelolaan pascapanen juga memegang peranan penting agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu mencolok.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta. ”Distribusi pangan saat ini masih banyak terkendala infrastruktur, misalnya saja distribusi pangan ke luar Jawa. Akibatnya, harga pangan di luar Jawa masih tinggi,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan supaya distribusi lebih lancar. Tak hanya itu, pelabuhan dan bandara juga perlu dibenahi termasuk moda transportasinya. Jika distribusi lancar, disparitas harga seharusnya tidak terlalu tinggi.
Menurut Mari, selain distribusi faktor penting lainnya adalah pengelolaan pascapanen. Pengelolaan dilakukan dengan memaksimalkan gudang penyimpanan. Gudang berfungsi untuk perencanaan stok sehingga pasokan stabil.
1.500 Hektar Lahan Tergenang
Dua pintu dari 11 pintu bendung pembagi banjir Wilalung, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rusak. Kerusakan itu menyebabkan 1.500 hektar lahan pertanian di Kecamatan Undaan dan Jekulo tergenang. Pengelola Bendung Wilalung Balai Sumber Daya Air Jawa Tengah, Noor Kholish, Kamis (31/3), di Kudus, mengatakan, kerusakan terjadi pada pintu delapan dan sembilan. Pintu delapan kondisi miring di bagian bawah, sehingga air bendung berkapasitas 50 liter per detik keluar dari celah kemiringan pintu.
Sawah jadi kebanjiran, sehingga pengelola bendung dan kelompok petani pemakai air menyumbat celah itu dengan batang pohon kelapa. ”Kami khawatir kalau volume bendung naik, sumbatan darurat jebol. Padahal Desember 2010 pintu delapan baru saja diperbaiki,” kata Noor.
Adapun pintu sembilan terjadi kebocoran pada sejumlah titik di bagian bendung pelapis pintu. Kumpulan air bocor itu merembes melalui bagian bawah pintu utama yang sudah berlubang.
”Kami telah meminta kontraktor untuk membenahi kemiringan. Untuk pintu sembilan baru diusulkan perbaikannya,” kata Noor.
Percepat tanam
Sementara itu, petani di Sulawesi Selatan diimbau mempercepat penanaman padi pada lahan sawah tadah hujan dan irigasi nonteknis. Langkah itu untuk menghindari risiko kekeringan pada beberapa bulan lagi.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Lutfi Halide, mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau panjang akan melanda sejumlah kabupaten di Sulsel pada Juli 2011, antara lain Gowa, Takalar, Maros, dan Jeneponto. Di daerah ini terdapat sekitar 20.000 hektar lahan tadah hujan dan irigasi nonteknis.
Menurut Lutfi, sekitar 30 persen dari 53.643 hektar areal tanaman padi musim rendeng telah memasuki masa panen. Petani diharapkan langsung mengolah lahan, menebar benih, dan menanami padi untuk mengejar ketersediaan air.
”Saya berharap pada awal April petani mulai tanam agar dua bulan nanti sudah masuk pematangan,” ungkap Lutfi. Langkah ini dianggap efektif menghindari kemungkinan gagal panen akibat kemarau berkepanjangan.
Bahkan, di wilayah Tegal, Jawa Tengah, petani mulai menanam palawija dan tanaman sayur, seperti caisim dan bayam, yang tak banyak membutuhkan air. Hal itu untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu.
M Rali (45), petani di Desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, mengatakan, memilih menanam caisim, karena tanaman tersebut tidak banyak membutuhkan air. Jangka waktu tanam hingga panen hanya sekitar 20 hingga 25 hari. ”Penyiraman air yang rutin hanya sekitar seminggu pertama. Setelah itu, tanaman cukup disiram tiga atau empat hari sekali,” katanya.
Sumber: Kompas
Tanaman Tebu Cocok Ditanam di Papua
Di tengah berbagai pilihan komoditas untuk ditanam di Kabupaten Merauke, Papua, dalam program Merauke Integrated Food and Energy Estate, tanaman tebu diperkirakan cocok untuk dibudidayakan di tempat itu. Pembibitan yang telah dilakukan sejak tahun lalu hingga saat ini relatif tanpa gangguan yang berarti. Apabila tidak ada masalah, pada 2013 sudah ada pabrik gula yang terintegrasi di tempat itu.
Direktur PT Cendrawasih Jaya Mandiri FS Heru Priyono di Merauke, Rabu (30/3), mengatakan, sejak pertama kali dilakukan pembibitan di tempat itu pada November lalu, telah ada 40 hektar bibit. Dalam waktu dekat akan dikembangkan lagi menjadi 200 hektar hingga menjadi 1.000 hektar kebun bibit. Perusahaan yang termasuk dalam Grup Rajawali adalah salah satu dari perusahaan yang menjadi pionir penanaman tebu di Merauke.
”Kami optimistis apabila tidak ada halangan, dari kebun bibit nantinya kami akan memiliki kebun tebu giling 8.456 hektar. Tebu hasil kebun ini digunakan untuk bahan baku giling perdana pada 2013,” kata Heru, saat melihat kebun bibit tebu di Kampung Kurik V, Distrik Malind.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu izin prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Izin ini diperlukan agar perusahaan itu bisa menggunakan lahan untuk bibit dan pembuatan kebun tebu giling di lahan sendiri. Untuk pembibitan, saat ini mereka menyewa lahan dari penduduk.
”Lahan di sini tergolong bagus. Hanya dengan sedikit perlakuan kita bisa meningkatkan kualitas tanah sehingga cocok untuk tanaman tebu. Untuk meningkatkan kualitas tanah, kami menambah dolomite (sejenis mineral),” kata Heru. Ia menambahkan lahan di Merauke juga menguntungkan karena relatif datar sehingga tidak mempersulit pembukaan lahan. Di samping itu, berdasarkan literatur, tanaman tebu merupakan tanaman endemik di Merauke sehingga secara agroklimat tanaman tebu yang bibitnya didatangkan dari luar tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian iklim.
Ketika Kompas melihat kebun bibit di Kampung Kurik V terlihat masalah yang dialami dalam penanaman tebu adalah pasokan air yang melimpah. Hal ini sangat mengganggu pertanaman karena pada periode tertentu tanaman tebu tidak membutuhkan pasokan air.
Sumber: Kompas
