Info Terbaru :
Terbaru

Petani Minta Harga Jagung Dikawal


Jakarta, Kompas - Para pemangku kepentingan yang terhimpun dalam Dewan Jagung Nasional tengah menyusun strategi baru pengembangan komoditas jagung nasional.

Caranya, mengajak pemerintah daerah bersama-sama mengembangkan komoditas jagung melalui pendampingan ”keroyokan” atau intensif mulai dari input sampai output.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Dewan Jagung Nasional Anton J Supit di Jakarta, awal pekan ini, Dewan Jagung Nasional (DJN) akan mendatangi kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, yang berminat menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan di daerahnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

Saat ini harga jagung pipilan kering sekitar Rp 2.500 per kilogram. Harga jagung ini tergolong bagus.

”Dewan Jagung Nasional bisa menjadi perekat antarpemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan produksi jagung nasional dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui efisiensi produksi,” ujar Anton.

Daerah potensial untuk pengembangan jagung antara lain Kediri, Majalengka, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan, yang diperlukan petani saat ini adalah perbaikan tata niaga jagung. Caranya, dengan menjamin komoditas jagung petani bisa dibeli dalam harga yang wajar dan menguntungkan.

”Yang diperlukan petani bagaimana agar harga jagung bisa dikawal meski tidak ada harga pembelian pemerintah. Dengan adanya jaminan harga dan pasar, tanpa disuruh, petani akan memperluas area penanaman jagung sendiri,” katanya.

Selama ini para petani yang menanam jagung dengan produksi 1 ton-5 ton kesulitan dalam menjual jagung. (MAS)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/18/03125323/petani.minta.harga.jagung.dikawal
{[['']]}

Pilih Menanam Selain Padi


Jakarta, Kompas - Untuk menekan dampak kerugian petani akibat musim kemarau 2010 yang bakal datang lebih awal, petani diminta menanam komoditas pangan yang lebih efisien menyerap air. Menanam jagung, singkong, dan umbi-umbian lain merupakan pilihan terbaik bagi petani.

Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Rabu (10/3) di Jakarta, menyarankan agar petani lahan kering menanam umbi-umbian dan singkong, bukan padi. ”Tanaman umbi-umbian atau singkong lebih sedikit memerlukan air sehingga dapat menekan risiko kegagalan panen,” katanya.

Menurut pengamat perberasan Husein Sawit, menanam jagung relatif lebih hemat air ketimbang menanam padi. ”Apalagi jagung sat ini harganya bagus, Rp 2.500 per kilogram,” ujarnya.

Direktur Irigasi Kementerian Pekerjaan Umum Imam Agus mengatakan, volume beberapa bendungan selama musim hujan tidak terlalu penuh. ”Untuk bendungan yang airnya hanya untuk irigasi, kami dapat tampung air lebih lama. Tetapi, bila air bendungan itu juga untuk pembangkit listrik, mau tak mau kami gelontorkan airnya,” katanya.

Bila petani memaksakan diri menanam padi, sementara pasokan air kurang, dikhawatirkan petani akan merugi akibat gagal panen. Selain itu, biaya produksi padi akan relatif tinggi.

Karena itu, Agusdin dan Husein meminta pemerintah secepatnya melakukan sosialisasi kepada petani terkait kondisi iklim yang bakal terjadi. ”Saya yakin banyak petani yang tidak tahu dan menganggap iklim seperti biasa. Kalau ketidaktahuan ini dibiarkan, petani akan menderita kerugian,” kata Agusdin.

Mengacu ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal. Luas lahan pertanian beririgasi yang bakal terkena kemarau lebih awal mulai Maret-Mei 2010 sekitar 209.051 hektar, adapun lahan nonirigasi 2.902.920 hektar.

Husein berpendapat, musim kemarau yang maju akan berdampak serius pada produksi beras nasional. Apalagi, produksi beras musim tanam gadu mencapai 35 persen dari rata-rata produksi setahun. Tahun 2009 produksi padi 63,8 juta ton gabah kering giling (GKG).

Majunya musim kemarau di lahan beririgasi akan berdampak buruk terhadap tanaman padi di ujung pengairan sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Adapun di lahan nonirigasi sebaiknya dilakukan pengalihan jenis komoditas yang ditanam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata produktivitas tanaman padi nasional 4,97 ton per hektar. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, produktivitas padi di lahan nonirigasi tahun 2007 sebanyak 2,6 ton per hektar.

Ancaman kekurangan pasokan air di lahan nonirigasi berdampak pada potensi kehilangan produksi padi hingga 7,54 juta ton GKG, adapun di lahan irigasi 1,02 juta ton GKG. Hasil perhitungan itu terjadi dengan catatan bila pengalihan jenis tanaman dilakukan dan terjadi gagal panen.

Gencar beli beras

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar menyatakan akan ada ancaman berkurangnya produksi komoditas tanaman pangan akibat ketersediaan air di daerah. Ini terutama di lahan yang belum beririgasi teknis, atau prateknis, atau tadah hujan.

Datangnya musim kemarau yang lebih awal berdampak pada meningkatnya biaya produksi untuk pembelian input produksi. Hal ini terjadi karena belum semua barang kebutuhan produksi tersedia lebih awal. ”Ketidakpastian produksi menimbulkan biaya. Bagi konsumen, itu akan berdampak pada kenaikan harga barang produksi,” kata Hermanto.

Menurut pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, Billy Haryanto, pedagang mulai gencar membeli gabah petani untuk disimpan. Diperkirakan kenaikan harga beras akan lebih awal terjadi. ”Bisa jadi pertengahan tahun harga mulai naik,” katanya. (MAS/RYO)
{[['']]}

Menjamin Pasar Buah dan Sayur


Hermas E Prabowo

Apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan petani buah dan sayur dari dulu hingga saat ini? Bila pertanyaan itu diajukan langsung kepada petani tanpa tendensi apa pun, mereka pasti menyebutkan, yang paling mereka butuhkan adalah adanya jaminan pasar dalam bentuk jaminan barang dan harga.

Jaminan pasar inilah yang selama ini terasa mahal bagi petani buah dan sayur di negeri ini. Saat mereka panen cabai, misalnya, harga cabai bisa jatuh hanya Rp 3.000 per kilogram. Akan tetapi, ketika musim panen berakhir, harga cabai melambung hingga enam kali lipat, bahkan lebih.

Ketika para petani minta jaminan pasar, yang diberikan pemerintah melalui berbagai bantuan dana APBN ataupun APBD justru permodalan, benih, pupuk, dan bantuan teknis lain. ”Bukannya tidak perlu, tapi kalau boleh milih, lebih baik harganya yang dijamin,” kata Anwar, petani sayur dari Malang, Jawa Timur.

Tidak seiramanya keinginan petani dan pemerintah salah satunya mendorong komoditas hortikultura Indonesia tidak berkembang dan kalah dengan Thailand ataupun China. Ini terjadi karena tidak ada insentif bagi petani untuk menggenjot produksi dan kualitas buah-buahan dan sayur-sayuran.

Asep Tasrip Hidayat, pemasok manggis ekspor dari Segalaherang, Subang, Jawa Barat, menyebutkan, ”Lebih baik saya menunda pengiriman manggis ke Singapura saat manggis Thailand sedang panen. Pasti manggis saya enggak laku.”

Bagaimana produk mereka bisa berdaya saing jika insentif yang diberikan pemerintah tidak sesuai kehendak petani?

Melihat tak adanya kesesuaian tujuan antara petani dan pemerintah, PT Mitratani Agro Unggul (MAU) mencoba meringankan beban petani. Caranya dengan menjalin kemitraan dengan petani buah dan sayur untuk memberikan jaminan pasar.

Risiko usaha tani

Manajer Umum PT MAU Bagyo Joko Setyanto mengungkapkan, risiko usaha tani buah dan sayur petani besar. Di tingkat budidaya, mereka dihadapkan pada ketidakpastian iklim, benih, modal, pasokan air, dan serangan hama penyakit.

Di tingkat pascapanen, mereka kembali dihadapkan pada minimnya infrastruktur jalan, listrik, ataupun sarana penyimpanan dan pengangkutan yang baik dalam bentuk rantai dingin. Begitu pula saat memasarkan produk pertanian, posisi tawar mereka lemah sehingga mudah dipermainkan.

Memasok komoditas langsung ke pasar juga tidak bisa karena dihadapkan pada buruknya struktur pasar yang menolerir pungutan liar dan premanisme di mana-mana, baik di jalan maupun di lingkungan pasar. Ekspor langsung tak punya modal dan pengalaman.

Mau memasok ke pasar modern, sistem pembayarannya tidak menguntungkan. Kondisi hidup segan mati tak mau ini dialami petani buah dan sayuran dari dulu hingga sekarang.

Melihat kenyataan itu, PT MAU menawarkan kerja sama produksi buah dan sayur. Petani menyediakan lahan, tenaga kerja, dan sebagian modal usaha.

Adapun PT MAU memberikan dukungan permodalan, pendampingan tenaga teknis, benih unggul, dan yang penting jaminan pasar. Khusus pupuk, kerja sama dengan koperasi atau kelompok tani.

Melalui kerja sama ini, petani berkomitmen menanam komoditas sesuai kesepakatan bersama. Komoditas itu lalu dijual kepada mitra kerjanya sesuai kesepakatan harga di muka.

Karena ada pendampingan teknis, risiko budidaya karena serangan hama penyakit juga relatif kecil. Petani pun bersemangat. Terbukti sejak dirintis tahun 1998, luas area pertanian dalam bentuk kemitraan terus meningkat.

Jika semula PT MAU hanya memiliki lahan garapan sendiri 5 hektar, sekarang sudah ada kerja sama penanaman cabai 150 ha, kentang 45 ha, dan jagung 3.000 hektar.

Jangkauan kerja samanya menyebar, mulai dari Cipanas dan Garut (Jawa Barat). Juga di Jawa Timur, yakni di Malang, Pasuruan, Pacitan, Blitar, hingga Nganjuk.

Komoditas yang dikembangkan pun bervariasi, mulai dari cabai, wortel, bawang daun, tomat, kentang, brokoli, kol, dan seledri. Juga ubi jepang dan jagung.

Komoditas itu untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor, antara lain ke Singapura, Taiwan, China, dan negara-negara Timur Tengah.

”Kebutuhan industri besar, tetapi petani dalam negeri belum bisa memenuhinya. Di sisi lain, produk sayuran dalam negeri kerap ’terbuang’ sia-sia atau bahkan tak bernilai karena harganya jatuh akibat tak terserap pasar. Kemitraan diperlukan untuk menjembatani dua kepentingan, yakni petani dan industri,” katanya.

Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini menyatakan, meski kemitraan sangat membantu meningkatkan pendapatan petani, dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap pola itu masih lemah.

Misalnya, pasokan listrik untuk petani kerap terganggu. Kemudian minimnya dukungan sarana pengairan untuk lahan-lahan petani.

Permodalan dan transportasi juga masih menjadi kendala. Selain itu, akibat distribusi terhambat di jalan, kualitas buah dan sayur jadi menurun.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/05/04015846/menjamin.pasar.buah.dan.sayur
{[['']]}

Perluasan Area Tebu Terganjal Tata Ruang


Jakarta, Kompas - Peningkatan produksi gula kristal putih melalui perluasan area tanam tebu di kawasan pangan (food estate) terganjal rencana tata ruang dan wilayah.

Sampai sekarang belum ada kesepakatan soal pemanfaatan lahan untuk perluasan area tanam tebu, baik antara pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo di Jakarta, Kamis (4/3), masalah RTRW provinsi harus segera diselesaikan agar ada kejelasan pemanfaatan lahan.

”Memang tidak semua RTRW bermasalah, hanya di beberapa tempat, seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tetapi akan segera diselesaikan,” kata Siswono, yang juga anggota Komisi IV DPR.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ahmad Mangga Barani menyatakan, jika rencana pemanfaatan lahan tebu tidak selesai di tingkat eselon I, akan dibawa ke tingkat menteri.

Pemerintah menyiapkan 500.000 hektar untuk perluasan tanaman tebu. Lahan itu diperlukan untuk menambah area tanam tebu dari yang saat ini 422.935 hektar menjadi 766.613 hektar pada tahun 2014.

Sementara itu, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko mengkritik kebijakan pemerintah soal food estate. ”Pengembangan food estate oleh swasta hanya akan mengejar untung. Terlalu riskan bila menyerahkan urusan pangan ke swasta,” katanya. (MAS)

sumber: www.cetak/kompas.com
{[['']]}

Bulog Mulai Beli Beras dari Petani


Jakarta, Kompas - Perum Bulog mulai membeli gabah dan beras menyambut panen raya padi tahun 2010. Pada pembelian tahun ini, Bulog menargetkan peningkatan volume pembelian gabah secara besar-besaran untuk mendorong perbaikan harga jual gabah di tingkat petani.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Minggu (21/2) di Jakarta, Bulog telah menyalurkan surat kredit (L/C) ke Divisi Regional ataupun Subdivisi Regional Bulog di berbagai daerah senilai Rp 3 triliun. L/C itu setara dengan pengadaan beras 600.000 ton.

”Besaran L/C akan disesuaikan dengan pembelian beras di lapangan dan pasti akan meningkat nilainya,” kata Sutarto. Tahun 2010 Bulog menargetkan pembelian gabah dan beras sebanyak 3,2 juta ton setara beras.

Dari jumlah itu, 1,920 juta ton merupakan pembelian dalam bentuk beras. Sekitar 2 juta ton akan dibeli dalam bentuk gabah kering giling (GKG). Jumlah ini setara dengan 1,28 juta ton beras.

Tahap awal pembelian beras dilakukan di Nusa Tenggara Barat dan Papua, menyusul Jawa Tengah. Di ketiga wilayah itu, panen padi berlangsung Februari 2010.

Sutarto mengakui, tahap pertama pengadaan belum besar, baru 160 ton dari 18.000 ton target pembelian Februari. Namun seiring dengan meluasnya areal panen, volume pembelian akan naik.

Dibandingkan sebelumnya, target pengadaan gabah Bulog tahun ini lebih besar 40 persen dari total pengadaan selama setahun. ”Dengan memperbesar pengadaan gabah, diharapkan mendongkrak harga gabah di tingkat petani, pendapatan petani akan meningkat,” ujar Sutarto yang juga Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Guru besar ekonomi industri pertanian UGM, M Maksum, menyambut baik niat Bulog memperbesar proporsi pembelian gabah. Namun, dia khawatir niat Bulog terganjal kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, di mana ga- bah ”lebih mahal” daripada beras.

Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp 2.640 per kg, GKG di penggilingan Rp 3.345, sedangkan beras Rp 5.060. Proporsi HPP gabah dan beras baru tercapai saat rendemen GKG sebesar 65 persen. Faktanya, rendemen tidak sebesar itu.

Panen raya Maret-April

Sutarto memperkirakan, panen raya padi baru Maret 2010 mengingat musim tanam padi musim rendeng 2009/2010 mundur satu hingga satu setengah bulan. Mundurnya musim tanam berdampak pada panen raya padi yang biasanya Januari-Februari kali ini mundur ke Maret-April.

Mengacu pada data Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, luas areal panen Januari 500.999 hektar (ha). Pada Februari naik menjadi 1.098.458 ha, Maret naik menjadi 1.801.759 ha, dan April menjadi 1.818.913 hektar. Adapun panen Mei dan Juni mulai turun berturut-turut 1.180.614 ha dan 897.260 ha.

Terkait dengan bakal tidak tercapainya target produksi padi 2010 akibat iklim, Sutarto mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga langkah antisipasi: percepatan tanam, penanaman padi umur pendek, dan pompanisasi.

Percepatan tanam dilakukan di wilayah yang kini panen. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketersediaan air saat sedang musim hujan. Penanaman padi umur pendek dilakukan di daerah yang rawan kekeringan. Pompanisasi dilakukan untuk mengantisipasi jika pasokan air berkurang.

”Kalau melihat adanya fenomena iklim El Nino yang cenderung melemah, ada harapan hujan masih akan berlangsung hingga bulan Juli. Tak khawatir kekeringan,” katanya.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan Winarno Tohir sebelumnya memperkirakan, target produksi padi 2010 sebanyak 65,10 juta ton tidak akan tercapai mengingat dampak iklim tak bersahabat yang menyebabkan mundurnya musim tanam dan panen. Produksi padi diperkirakan 2 juta-3 juta ton lebih rendah daripada target.

Menurut Sutarto, pencapaian produksi padi 2009 fantastis, yakni 63 juta ton, naik 5,84 persen dari tahun 2008. Karena itu, target produksi rata-rata yang naik 3,2 persen per tahun selama 2010- 2014 merupakan hal luar biasa.

Meski begitu, pihaknya yakin target produksi masih bisa dicapai dengan cara-cara khusus, seperti disebutkan di atas. Tentunya dia berharap musim hujan berlangsung normal dan masih terjadi hingga Juli. Kondisinya bakal lain jika kemarau datang lebih awal. (MAS)
{[['']]}

Benih Masih Impor dari China


Jakarta, Kompas - Hingga kini Indonesia masih bergantung pada impor induk benih padi hibrida dari China. Ini semakin membuat Indonesia ketinggalan dari China dalam produksi padi hibrida. China telah melakukan komersialisasi benih padi hibrida lebih dari 33 tahun lalu.
Jika ketertinggalan ini terus terjadi tanpa ada upaya mengatasi, saat beras masuk Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China tahun 2015, serbuan beras murah dari China sulit dibendung.

Menurut Menteri Pertanian Suswono, ketertinggalan itu harus diatasi dengan meningkatkan produktivitas padi. Untuk itu, harus dihasilkan benih padi unggul. ”Kita akan mendorong para peneliti di Kementerian Pertanian menyiapkan semua itu (memproduksi benih unggul) agar pada 2015 tidak terjadi masalah besar bagi Indonesia,” kata Suswono di Jakarta, Kamis (4/2).

Ia menjanjikan akan memberikan dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas penelitian agar peneliti di Indonesia bisa bersaing. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada induk benih padi hibrida impor.

Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Sang Hyang Seri Nizwar Syafa’at menyatakan, perusahaannya mulai mengembangkan pejantan mandul untuk pengembangan benih padi hibrida. ”Kami harap, 4-5 tahun lagi sudah mampu menghasilkan pejantan mandul sendiri,” ujarnya.

Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada satu pun lembaga penelitian di Indonesia yang mampu menciptakan pejantan mandul sendiri dengan produktivitas tinggi. ”Produsen benih padi Indonesia mengimpor pejantan mandul (betina), lalu mengawinkan dengan pejantan lokal yang sudah adaptif dengan kondisi lingkungan di sini,” kata Nizwar.

Berbeda dengan pengembangan benih padi konvensional atau inbrida, pengembangan benih padi hibrida memerlukan proses yang relatif lama.

Proses pengembangan benih padi hibrida membutuhkan pejantan mandul agar memperoleh kemurnian dalam persilangan. Perbanyakan pejantan mandul dilakukan dengan menyilangkan induk yang memiliki sifat yang sama. Hasil persilangan ini diperlukan sebagai tetua betina. Setelah dikawinkan dengan restorer atau formula atau pejantan, dihasilkan benih padi hibrida F1 yang siap ditanam petani.

PT Sang Hyang Seri saat ini mampu menghasilkan berbagai varietas padi hibrida, seperti SL-8 dengan produktivitas 12 ton gabah kering panen per hektar.

Nizwar menegaskan, hingga kini belum ada produsen benih padi hibrida di Indonesia yang mampu memproduksi benih padi hibrida dengan produktivitas 2 ton per hektar. ”Jika produktivitas benih di bawah 2 ton, nilai keekonomiannya belum tercapai,” tuturnya.

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian menunjukkan, sejak 2002 Balitbang Pertanian menghasilkan tujuh varietas padi hibrida, yakni Galur CMS A1, Galur CMS A2, Galur Restorer R 17, Galur Restorer R 32, Hipa 5 Ceva, Hipa 6 Jete, dan IR 8025A/BR827-35. Namun, produktivitas varietas-varietas itu masih kalah dibandingkan dengan varietas yang dimiliki China.

Daya saing harga

Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, persaingan paling berat dengan China tahun 2015 terkait komoditas beras adalah pada daya saing harga dan efisiensi biaya produksi. ”Karena itu, produktivitas padi menjadi penting,” kata Bayu.

Dia menjelaskan, China yang beriklim subtropis memang lebih sedikit menghadapi serangan hama penyakit karena suhunya lebih dingin. ”Tetapi, kita punya ruang lain, yakni memiliki keragaman jenis padi,” ujarnya.

Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan adalah mengajak konsumen untuk lebih menyukai jenis-jenis beras tertentu yang dikembangkan di dalam negeri.

”Mengajak konsumen beras lokal agar seperti konsumen beras di Jepang, India, dan Timur Tengah yang lebih menyukai beras khusus, baik aroma, jenis, maupun rasa. Selain itu, diversifikasi konsumsi beras menjadi penting meski efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas juga prioritas,” tutur Bayu.

Guna mendukung program kerja 100 hari, Kementerian Pertanian menyediakan benih padi umur pendek. Tiga jenis benih dasar padi varietas unggul yang dibagikan adalah Inpari 1, Silugonggo, dan Dodokan sebanyak 20 ton untuk sembilan provinsi penghasil utama beras. Provinsi itu antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. (MAS)



{[['']]}

Belalang Sangit Serang Padi


Sajingan, Kompas - Sekitar 200 hektar tanaman padi di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terancam gagal panen karena serangan hama belalang sangit.

Kondisi ini diduga disebabkan maraknya pembukaan lahan dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di sekitar lahan pertanian.

Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan Sajingan Hasminudin, Senin (18/1), belum mengetahui berapa luas tanaman padi di empat desa lain di Kecamatan Sajingan yang juga diserang belalang sangit.

”Belalang menyerang padi milik petani yang siap berbuah. Bulir padi menjadi kosong dan hampir pasti gagal panen,” katanya.

Pengendalian hama dengan insektisida, menurut petugas penyuluh lapangan Desa Kaliau, Espa Hani, sudah dilakukan petani. Namun, upaya itu kandas karena tersapu hujan yang turun hampir setiap dua hari dalam dua pekan terakhir.

Imanuel (55), petani di Dusun Sungai Enau, Desa Kaliau, meminta pemerintah memberikan perhatian serius untuk menangani serangan belalang. Ancaman gagal panen sangat mengkhawatirkan petani.

Kepala Dusun Sungai Enau Poten AR mengaku semakin khawatir mengingat kondisi saat ini sebagian anak balita di Kecamatan Sajingan kekurangan gizi. ”Jika sampai gagal panen, dikhawatirkan anak balita yang kekurangan gizi semakin bertambah,” katanya.

Seperti diberitakan, sekitar 35 persen anak balita di Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2009 kekurangan gizi. Bahkan, 9,6 persen anak balita menderita gizi buruk.

Dari 509 anak balita yang terpantau di lima desa di Kecamatan Sajingan Besar, diketahui ada 130 anak balita yang tergolong dalam gizi kurang dan 48 anak balita tergolong gizi buruk (Kompas, 18/1). (WHY)
{[['']]}
 
Support : Produksi Pertanian | Produksi Pertanian | Produksi Pertanian
Copyright © 2011. Produksi Pertanian - All Rights Reserved
Template Created by Produksi Pertanian Published by Produksi Pertanian
Proudly powered by Produksi Pertanian