Info Terbaru :
Terbaru

Pemuda Petani Indonesia Siap Belajar di Jepang

*Oleh: Muhamad Nasrul Pradana

Pada hari Kamis (4/23), bertempat di National Olympics Memorial Youth Center (NYC), Shibuya Ward, Tokyo telah diadakan upacara penerimaan trainee yang berasal dari Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina untuk mengikuti pelatihan kepemimpian di Jepang selama satu hingga tiga tahun ke depan. Program pelatihan ini terselenggara atas dukungan dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) sebagai bentuk realisasi atas bantuan dana yang diberikan Jepang untuk pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang berupa “Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance, ODA)”. Adapun pelaksana program utama pelatihan ini adalah Japan Agricultural Exchange Council (JAEC), disamping JICA (Japan International Cooperation Agency) yang telah lama memberikan bantuan dalam proyek kerjasama teknik untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Para peserta trainee yang datang ke Jepang ini, sebelumnya telah mengikuti proses seleksi yang sangat ketat di negara mereka masing-masing selama kurang lebih satu tahun. Untuk trainee Indonesia dikoordinir oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Pertanian, RI. Kemudian, mereka juga telah belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sebelum berangkat ke Jepang agar dapat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mereka datang ke Jepang, mereka langsung diberikan pembekalan ilmu-ilmu dasar pertanian di Jepang yang sangat berguna selama kegiatan pelatihan berlangsung.

Mereka juga diikutsertakan kembali dalam pembelajaran khusus bahasa Jepang dengan para guru dan pelatih yang siap membantu mereka sebelum ditempatkan di berbagai daerah, antara lain: Prefektur Chiba, Aichi, Wakayama, Nara, Nagano, Niigata, Kumamoto, Gifu, Miyagi dan lain sebagainya . Namun karena singkatnya waktu belajar, hanya sekitar tiga minggu, mereka masih memiliki banyak kendala dalam berkomunikasi dengan orang Jepang. Disinilah, para trainee perlu berusaha keras untuk selalu belajar dan menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari sambil bekerja di lapangan nantinya, ungkap salah seorang staf JAEC, Mr. Sakamoto. Tidak ada jalan lain selain belajar keras untuk dapat menerima segala ilmu yang akan diajarkan oleh para induk semang (petani) selama di Jepang.

Peserta trainee ini sengaja dikirimkan dari Indonesia ke Jepang untuk menuntut ilmu pertanian, terutama mengenai teknik bercocok tanam, teknologi pertanian, manajemen pertanian sampai dengan pemasaran produk di sentra-sentra penjualan. Atase Pertanian, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo – Jepang, Bapak Pudjiatmoko, PhD melalui sambutan tertulis karena berhalangan hadir pada upacara pembukaan ini, menyampaikan bahwa tidak hanya ilmu bertani saja yang akan mereka pelajari, namun budaya kerja keras, disiplin dan kerjasama yang kuat perlu juga dipelajari untuk kemudian diterapkan dalam membangun pertanian negara Indonesia. Hasil pelatihan yang didapat oleh para peserta trainee diharapkan dapat berguna dalam melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik “change for the better (kaizen)” dan membangun pertanian di daerah masing-masing setelah kembali ke Indonesia serta menjadi bekal dimasa depan untuk menjadi petani yang tangguh dan teladan.

Diharapkan melalui program pelatihan kepemimpinan petani ini, hubungan persahabatan Indonesia – Jepang dapat semakin meningkat terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia serta “transfer of technology” yang dimiliki oleh petani Jepang kepada para petani Indonesia.

Ketigabelas peserta trainee dari Indonesia ini akan berusaha keras dalam mempelajari teknik pertanian Jepang yang dimulai dari proses produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Beberapa trainee mengungkapkan permasalahan utama Pertanian Indonesia saat ini lebih terletak pada proses penentuan harga yang tidak seimbang (terkadang berat sebelah) antara para petani dan tengkulak. Selain itu, dari segi strategi pemasaran juga masih terdapat berbagai kendala bagi petani-petani kecil yang salah satunya disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah sehingga para petani juga terpaksa menjual produknya dengan harga rendah agar masyarakat kecil dapat mengkonsumsi produk mereka.

Di sela-sela waktu diskusi, salah satu peserta trainee menceritakan pengalamannya dalam menjual produk beras. Para petani menginginkan harga beras tersebut dapat dijual cukup tinggi di pasaran. Namun, jika dijual dengan harga tinggi maka rata-rata karyawan pabrik tidak mampu untuk membeli karena upah yang terlalu minim, sehingga memungkinkan terjadinya masalah kelaparan di suatu daerah. Masalah lainnya, para petani harus siap bersaing dengan hasil produk pertanian murah yang diimpor dari negara-negara tetangga, seperti China dan Thailand. Akibat persaingan harga di pasar setempat, para petani harus menurunkan harga produknya untuk dapat bersaing dengan harga produk impor. Hal ini membuat para petani merasa dirugikan karena terkadang hasil penjualan produk pertanian mereka tidak mampu menutupi biaya produksinya. Permasalahan ini merupakan suatu dilema bagi para petani terutama dalam mencari jalan keluar yang terbaik.

Untuk memecahkan masalah-masalah pertanian Indonesia yang ada saat ini, para peserta trainee bertekad untuk berusaha menemukan jawabannya

Petani teladan selama mengikuti kegiatan program pelatihan ini yang akan memakan waktu sekitar 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun ke depan di Jepang ini. Para petani juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat selalu mendukung usaha bisnis pertanian mereka sepulang dari Jepang nantinya. Tanpa dukungan dari pemerintah, para petani tidak dapat berbuat banyak karena terbentur dengan kebijakan perdagangan produk pertanian yang berbelit serta modal yang sangat terbatas. Ketigabelas petani juga mengajak seluruh penduduk Indonesia untuk dapat “mencintai produk dalam negeri” dan mereka akan selalu berusaha memproduksi produk pertanian yang berkulitas agar dapat bersaing dengan produk impor.

Mr. Sakamoto-san dari JAEC juga menambahkan, jika rekan-rekan ingin melakukan perubahan terhadap pertanian Indonesia, hal-hal yang harus dilakukan oleh para peserta trainee adalah selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan selalu berpikir maju ke depan dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Sakamoto-san juga mengharapkan kepada para trainee agar memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat dalam mengikuti program pelatihan ini dengan baik, sehingga para induk semang (petani Jepang) merasa sangat senang dan bangga atas jerih payah yang dilakukan oleh rekan-rekan trainee sekalian selama di lapangan nantinya. Satu hal penting yang harus ditanamkan adalah jagalah nama baik bangsa negara Indonesia selama tinggal di negeri Sakura ini. Ditambahkan pula bahwa para trainee diharapkan “banyak belajar, banyak bekerja dan banyak makan” selama program pelatihan ini berlangsung.

Akhir kata, hal sekecil apapun yang kita pelajari pasti mempunyai makna dan arti, sehingga kita tetap harus terus belajar dan berkarya secara positif untuk menjadi petani kebanggaan bangsa Indonesia.

Minasan, Ganbatte kudasai!!!

*Sekretaris Umum IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) /
Interpreter JAEC (Japan Agricultural Exchange Council)
Tokyo University of Agriculture, Graduate School of Agriculture, Department of International Bio-Business (MSc. Candidate)
3-9-37, Sakuragaoka, Setagaya-ku, Tokyo 156-0054

Sumber: IASA, 26 April 2009 cit. atanitokyo.blogspot.com
{[['']]}

Hortikultura Diabaikan Pasar Domestik Dibanjiri Produk Impor

Sabtu, 11 April 2009 | 03:26 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh mengembangkan pertanian hortikultura. Ini yang membuat banyak pengusaha besar tidak berminat di bidang hortikultura. Padahal, sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Koesbini, Jumat (10/4) di Cianjur, Jawa Barat, menegaskan, para pengusaha besar tidak tertarik menekuni hortikultura karena masalahnya kompleks. Selain risiko yang relatif besar, sektor usaha ini juga tidak banyak menjanjikan keuntungan.

Apalagi, infrastruktur, mulai dari jalan hingga pasokan air, untuk pertanian hortikultura relatif buruk. ”Pemerintah melempar tanggung jawab dengan mengatakan, kalau swasta mau membangun infrastruktur jalan dan air, silakan. Padahal, infrastruktur dasar tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Padahal, di negara lain, seperti Belanda, Jepang, Israel, dan Polandia, sektor hortikultura dikembangkan sungguh-sungguh. Infrastruktur tersedia dengan baik. ”Bahkan di China, mobil mewah pun bisa parkir di tengah kebun,” tutur Benny.

Sementara itu, di Indonesia, infrastruktur di pusat-pusat pertanian hortikultura, seperti Dieng, Pangalengan, Brastagi, dan Jambi, relatif seadanya. ”Hanya mobil jenis jeep yang bisa masuk. Kalau kemarau, airnya susah,” kata Benny.

Buruknya infrastruktur juga menjadi kendala pengembangan hortikultura di Mamasa dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Menurut Sekretaris Jenderal DHN yang juga Ketua Asosiasi Tanaman Hias Indonesia, Karen Sjarief, selain infrastruktur, pengembangan kawasan hortikultura, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias, harus diikuti dengan peningkatan kemampuan petani memproduksi hortikultura dengan kualitas bagus. ”Banyak kebijakan pemerintah kerap kandas pada tataran implementasi karena belum ada kesungguhan mengembangkan hortikultura,” katanya.

Produk impor Kebutuhan produk hortikultura masyarakat Indonesia amat besar. Di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, tiap hari dibutuhkan pasokan sayur-sayuran sekitar 2.300 ton dan buah-buahan 1.200 ton.
”Itu baru satu pasar induk, belum supermarket, hypermarket, dan pasar tradisional lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Sektor hortikultura juga menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Untuk memenuhi 200 ton cabai, misalnya, perlu 13 hektar lahan, dengan interval panen tiap 115 hari. Tiap hektar butuh delapan tenaga kerja. ”Bayangkan, untuk 2.300 ton sayuran diperlukan 230 truk pengangkut dengan kapasitas 10 ton. Multiplier effect-nya besar untuk memutar roda perekonomian,” kata Benny.
Namun, sayang, lanjut Benny, pasar hortikultura dalam negeri yang besar dimanfaatkan negara lain. Berbagai produk hortikultura, terutama buah-buahan, justru diimpor dari negara lain. Padahal, buah-buahan itu bisa dikembangkan di dalam negeri.

”Mengapa pemerintah membiarkan buah-buahan impor masuk, sementara rakyat Indonesia perlu pekerjaan dan penghasilan dari produk hortikultura yang dihasilkan. Ada apa dengan pemerintah?” tanya Benny. (MAS)

{[['']]}

Peluang Besar Mengisi Pasar Buah Domestik

Kamis, 9 April 2009 | 03:51 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha agrobisnis buah-buahan lokal untuk mengisi pasar buah domestik, yakni dengan melakukan verifikasi terhadap semua produk buah-buahan impor, mengacu pada tingkat perlindungan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP).

Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian Hari Priyono, Rabu (8/4) di Jakarta, mengungkapkan, dengan kebijakan itu, semua produk buah-buahan yang masuk ke Indonesia diharapkan lebih terjamin keamanannya. Ini terutama dari cemaran residu pestisida.
”Begitu buah-buahan yang masuk semakin berkualitas, maka yang dapat masuk menjadi semakin terbatas sehingga akan lebih kondusif bagi produk buah lokal,” tutur Hari.
Hari menuturkan, selama ini buah impor yang masuk ke Indonesia tidak semuanya memenuhi syarat batas cemaran residu pestisida yang bisa ditoleransi. Hal ini yang membuat buah-buah impor itu bisa dijual dengan harga relatif murah sehingga ”menggusur” buah produk lokal.
Hari mengakui, buah impor yang masuk ke Indonesia tidak diverifikasi sehingga belum tentu aman bagi kesehatan, karena bisa jadi mengandung zat biologi dan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Menurut Hari, draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) akan ditandatangani bulan ini. ”Draf sedang disempurnakan, khusus yang menyangkut tata hubungan kerja dalam implementasi kebijakan tersebut,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Karen Sjarief menyatakan, hal itu akan menjadi peluang yang baik bagi pengusaha dan petani buah-buahan. ”Mereka memiliki peluang besar mengisi pasar buah domestik dengan buah lokal,” ujarnya.
Namun, Karen mengingatkan agar kebijakan itu dijalankan dengan baik dan konsisten, tidak hanya berhenti pada kebijakan. ”Tanpa ada konsistensi, akan membingungkan pengusaha dan petani yang sudah telanjur investasi,” katanya.

Dengan penduduk 230 juta jiwa, seharusnya Indonesia tidak perlu berpikir untuk mengekspor buah karena kebutuhan domestik sudah relatif besar.
”Produk buah-buahan dalam negeri seharusnya bisa diserap pasar dalam negeri,” kata Karen.

Impor meningkat

Data Departemen Pertanian menunjukkan, impor buah-buahan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2003, total impor buah-buahan hanya 228,45 juta ton dengan nilai 194,86 juta dollar AS, tahun 2006 menjadi 427,48 juta ton senilai 337,52 juta dollar AS.
Tahun 2007, impor sudah mencapai 475,46 juta ton dengan nilai 387,95 juta dollar AS, atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2003.
Ironisnya, buah yang paling banyak diimpor bisa dikembangkan di dalam negeri, antara lain, jeruk, pisang, mangga, nenas, durian, pepaya, jambu biji, dan lainnya.
Oleh karena itu, kata Karen, kebijakan pemerintah itu sebaiknya diimbangi peningkatan kapabilitas petani dan pengusaha dalam memproduksi buah-buahan dengan kualitas bagus. (MAS)

{[['']]}

Ekspor Beras Organik Tidak Akan Mengganggu

Pemerintah berniat terus membuka keran ekspor beras, terbatas beras organik. Ekspor beras organik —selain beras premium dan aromatik sebanyak 100.000 ton—tidak akan mengganggu pasokan beras nasional.



”Yang prospektif adalah ekspor khusus beras organik yang ternyata minatnya cukup besar. Para pengusaha ingin agar ekspor beras (secara umum) dilakukan. Namun, untuk beras organik sangat sedikit jumlahnya dan sertifikasinya sangat ketat. Jadi akan kami lihat setelah Juni kemungkinan ekspornya,” ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, Senin (6/4) di Jakarta.



Menurut dia, ekspor beras organik sangat menarik karena harga jualnya sangat tinggi, yakni Rp 15.000-Rp 20.000 per kilogram di pasar internasional.

Namun, kendalanya adalah sangat sulit mendapatkan sertifikasi organiknya karena ditetapkan setiap tahun.



Ketahanan pangan



Menanggapi rencana itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengatakan, ekspor beras organik tahun 2009 bisa dilakukan sampai dengan 300.000 ton di luar rekomendasi ekspor beras premium dan aromatik 100.000 ton.

”Ekspor beras organik maksimal 300.000 ton tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional,” katanya.



Sutarto mengakui, sampai sekarang produksi beras organik memang belum dihitung secara cermat. Pasalnya, fokus pemerintah pada peningkatan produksi beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.



Menurut Sutarto, beras organik adalah beras yang dihasilkan dari sistem budidaya padi yang menggunakan pupuk organik dan pestisida nonkimia sintetis.

Bayu menambahkan, penghasil beras organik yang sudah memperoleh sertifikasi internasional adalah petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Tahun ini, Pemerintah Indonesia memutuskan ekspor beras premium dan aromatik sebanyak 100.000 ton. (OIN/MAS)



http://cetak.kompas.com

Selasa, 7/4/2009





{[['']]}

126 Ha Padi Diserang Penggerek Batang

Klaten (KR)
20/02/2009 08:20:08

Hama penggerek batang mengganas di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten. Hal ini menyebabkan kerugian besar pada petani, karena tanaman padi mereka menjadi kering dan mati. Hingga Kamis (19/2) luas serangan diperkirakan mencapai 126 hektar.

Serangan hama penggerek batang atau yang oleh petani sering disebut sebagai hama ingser/beluk, antara lain telah menyerang hamparan tanaman padi di wilayah Kaligawe Kecamatan Juriwing. Tanaman padi yang baru berumur sekitar satu minggu hingga dua minggu tampak seperti terbakar, layu dan akhirnya mati. Beberapa patok di antaranya dibiarkan, tidak dirawat lagi, karena petani sudah kesulitan untuk memberantas hama tersebut.

Beberapa petani kepada KR, Kamis (19/2) kemarin mengemukakan, mereka dipusingkan oleh hama yang menyerang batang padi tersebut. Serangan sudah terjadi dalam sepekan terakhir dan cepat menyebar ke seluruh lahan dalam blok persawahan di pinggir jalan tersebut.

Semula mereka telah berupaya untuk menyelamatkan tanamannya dengan menyemprotkan insektisida, namun hal itu tidak memberikan hasil maksimal. Serangan cukup ganas, sehingga tanaman yang masih pendek itupun menjadi layu kering dan mati. “Wah sudah tidak kurang-kurang yang mengobati, tetapi ingser memang sulit diberantas,” kata Parto, salah seorang petani setempat.

Hal senada juga dikatakan oleh Tinoyo, petani di wilayah Karangdowo. Di wilayah ini hama ingser sudah menyerang beberapa waktu lalu. Serangan justru pada tanaman yang sudah mulai berbuah, dan ini lebih sulit diberantas, dan menimbulkan potensi padi yang terserang menjadi puso. “Kan batangnya yang diserang, kalau padi sudah mulai katak, batang patah, makanan tidak bisa sampai ke pucuk, akibatnya padinya gabug (puso), petani di sini menyebut hama beluk,” kata Tinoyo.

Kasubdin Pertanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Klaten Ir Wayu Prasetyo didampingi Kasi Bina Rehabilitasi Lingkungan, Joko Siswanto mengemukakan, lahan pertanian yang terserang hama penggerek batang tersebut hingga kemarin mencapai 126 hektar, tersebar di lima wilayah kecamatan.

Hama penggerek batang sebenarnya mudah dikenali. Yakni dengan banyaknya kupu-kupu putih yang beterbangan di sekitar lahan.

Apabila melihat fenomena tersebut petani diharapkan waspada. Antisipasi perlu dilakukan sejak masih dalam persemaian. Yakni benih padi di persemaian perlu disemprot dengan insektisida. Namun, apabila kupu sudah bertelur, harus disemprot dengan trichoderma, agar telur tidak menetas.

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi musim saat ini memang sangat mendukung berkembangbiaknya hama tanaman, baik penggerek batang, wereng maupun tikus. Menurut Joko Siswanto, kalau penggerek batang menyerang tanaman pada masa vegetatif (umur 1-2 minggu) masih bisa diberantas dan kemungkinan bisa panen. Namun, apabila menyerang tanaman pada masa generatif, akan menyebabkan padi tidak berbuah. (Sit)-g


{[['']]}

Empat Kabupaten Rawan Pangan Kronis

SEMARANG, KOMPAS
Jumat, 20 Februari 2009 | 10:40 WIB

Empat kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan penilaian Badan Ketahanan Pangan setempat tergolong daerah rawan pangan kronis. Hal ini antara lain karena tingkat kemiskinan penduduk melebihi 30 persen sehingga akses pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat lemah.

"Daerah yang tergolong rawan adalah Wonosobo, Brebes, Rembang, dan Purworejo. Hal itu berdasarkan hasil penilaian meliputi 14 indikator," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani pada Pertemuan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten atau Kota Se-Jawa Tengah, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (19/2).

Menurut dia, indikator tersebut antara lain ketersediaan pangan, akses menuju pasar, atau penyerapan pangan jenis serealia oleh masyarakat. Selain daerah kronis itu, ada pula sejumlah daerah yang rawan pangan transient, yaitu terjadi jika terkena bencana.

Gayatri mengatakan, rawan pangan kronis di empat kabupaten tersebut tidak berlangsung menyeluruh, tetapi tersebar di sejumlah desa atau kecamatan. Upaya mengentaskan dari kerawanan pangan melalui program aksi desa mandiri pangan. Diharapkan masyarakat bergerak, memanfaatkan potensi di desa guna meningkatkan pendapatan sehingga akses pangan masyarakat juga meningkat.

"Perlu memperjelas sinyalemen itu, jangan keliru. Purworejo itu ijo royo-royo, Brebes juga. Wonosobo kentangnya besar-besar. Coba renungkan data itu. Kalau benar, berarti harus bekerja lebih keras lagi," ujar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Bibit mengakui, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Jateng masih tinggi. Namun, dia ragu ada warga yang sampai tidak dapat makan sama sekali di Jateng.
Bibit justru balik bertanya kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan yang melaporkan bahwa beras, jagung, dan ubi kayu di Jateng surplus 2,3 juta ton.

"Tadi mereka melaporkan surplus pangan. Mengapa katanya ada kerawanan pangan? Sing bener sing endi (yang benar yang mana)?" tanya Bibit.
Bibit menyesalkan kondisi irigasi dan waduk di Jateng yang semakin parah, tetapi kurang mendapat perhatian dari wali kota dan bupati. Menurut dia, dari sembilan waduk utama di Jateng, hanya satu waduk yang tetap berfungsi saat musim kemarau, yaitu Waduk Kedung Ombo.

"Kalau hujan air penuh sampai meluber, tetapi kalau kemarau hanya satu yang berfungsi, yang lain senen-kemis. Saya minta perhatian dari pemerintah pusat karena dana yang dibutuhkan bukan lagi miliaran, tetapi mungkin triliunan. Jateng adalah penyangga pangan nasional," katanya. (GAL)

{[['']]}

Meratapi Nasib sebagai Petani

Oleh: Munawir Aziz


DI TENGAH deru pembangunan daerah, petani menjadi komunitas yang terabaikan serta miskin perhatian. Petani menjalani kehidupan dalam lorong waktu sempit, dengan tikaman permusuhan dari berbagai pihak. Di era reformasi ini, dengan meluapnya krisis, hidup petani menjadi terlunta. Di zaman berlari kencang ini, petani hidup terseok dan tertatih untuk meraih kesejahteraan. Itulah sebentuk kekejaman hidup yang harus ditanggung petani.

Ketika musim tanam tiba, kekeringan membentang dan memusingkan petani. Penggarap sawah dan perkebunan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyegarkan tanaman, karena cadangan air dalam tanah semakin menipis. Merebaknya usaha kemasan air minum di berbagai daerah, menjadikan cadangan air di dalam tanah semakin berkurang. Semakin menipisnya lahan hutang lindung untuk menjaga debit air, juga menjadi bagian kegelisahan petani. Bahkan, ketika tanaman membutuhkan pasokan nutrisi, petani kesulitan mencari pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan subsidi dan pengawasan distribusi pupuk bagi petani. Namun, pupuk tetap saja menjadi komoditas langka.

Itulah yang menjadikan petani di berbagai daerah melakukan demonstrasi. Mahalnya harga pupuk di pasaran, menikam kesejahteran petani miskin. Bahkan, di beberapa daerah, ditemukan pupuk yang disalurkan lewat jalur partai, bertuliskan nama dan gambar caleg. Pupuk menjadi komoditas politik untuk meraih massa, namun mengorbankan kegelisahan petani.

Apa yang dilakukan oleh petani di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menjadi tragedi pada masa krisis pupuk ini. Puluhan petani mencegat dan menurunkan paksa pupuk yang ada di atas truk, pada Km 9,5 Pati-Kayen, akhir bulan lalu. Mereka mengaku kesulitan mencari pupuk serta telah berusaha ke berbagai daerah. Adapun lahan pertanian yang digarap, membutuhkan pupuk untuk menambah kesuburan dan mempercepat perkembangan tanaman.

Luapan Emosi

Tentu, tindakan petani Pati bukan merupakan sebentuk anarkisme membabi-buta. Mereka hanya terjepit kegelisahan dan krisis. Tindakan yang dilakukan hanya luapan emosi atas tragedi dalam ruang hidup serbakrisis ini. Perlu tindakan cepat untuk menghentikan hal serupa di daerah lain. Pemerintah seharusnya bertindak cepat dan kerja keras untuk menghentikan tragedi yang menghantam eksistensi petani. Petani terlalu lama akrab dengan tragedi.

Tragedi petani tidak hanya terbatas pada menipisnya air dan pupuk; ketika musim panen dirayakan, harga gabah dan produk pertanian lainnya turun drastis. Akibatnya, penjualan produk pertanian tak mampu menutup modal petani selama menggarap lahan. Petani menjadi komunitas termajinalkan. Pemerintah seakan hanya merasakan setengah hati, tak mendengarkan keluhan petani. Isu impor beras pun masih senantiasa berdengung, walupun bangsa ini bangga sebagai negara agraris.

Kegelisahan petani semakin memuncak; ketika lahan pertanian tergusur oleh pembangunan rumah dan industri, masa depan petani semakin suram.

Utopia

Pada titik itu, pemerintah hendaknya sigap bertindak untuk menormalkan rantai distribusi pupuk, mengintensifkan kebijakan berkait dengan air, mengelola hutan lindung, dan menormalkan harga produksi pertanian. Kegelisahan petani yang memuncak akan memungkinkan terjadinya demonstrasi dan kerusuhan massal di berbagai daerah. Itulah tragedi di sekujur ruang kehidupan petani negeri ini.

Pemerintah perlu merancang ulang kebijakan pemberdayaan petani dan warga kecil. Subsidi yang diberikan kepada petani sering meleset ke komunitas lain yang lebih sejahtera. Hak bantuan petani miskin digagalkan oleh pemegang otoritas distribusi di berbagai strata. Bantuan pemerintah berupa uang dan barang, hanya akan menyisakan derita dan kericuhan bagi petani dan kaum marginal di ranah grassroot.

Berulang kali, pinjaman lunak diberikan untuk membantu petani dan warga miskin. Akan tetapi, yang menjaring untung hanyalah pejabat dan pengusaha kaya. Sebaliknya, petani dan rakyat miskin dengan usaha kecil tak tersentuh.
Hal itu relevan dengan yang diungkapkan William Easterly (2005); upaya mengakhiri kemiskinan lewat pemberian pinjaman adalah utopia. Masalah yang terjadi di negara-negara miskin acap kali berakar pada institusi di negara mereka sendiri, tempat pasar tidak bekerja, dan politikus maupun pelayan publik (governance) tidak bertanggung jawab.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan bagi petani dan kaum marginal negeri ini bergantung kepada political will pemerintah sendiri. Apakah pemerintah mau bersikap jujur, berani, bersungguh-sungguh, dan disiplin?

Sikap aktif-progresif dalam membantu petani dan kaum marginal, harus menjadi kerangka kebijakan dan gerakan pemerintah. Sikap itulah, yang disebut Koentjaraningrat (1974) sebagai “mentalitas pembangunan”. Yakni, pola pemerintahan yang memungkinkan adanya hasrat orientasi masa depan, spirit mengeksplorasi dan inovasi, serta kesadaran penghargaan terhadap karya.

Menurut Kentjaraningrat, mentalitas pembangunan yang menjadi pola dasar politik pemerintahan akan menyingkirkan îmentalitas menerabasî, yang merupakan ciri khas pemerintah korup.

Kerja Keras

Pada titik itu, semua pihak hendaknya bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan semua elemen bangsa secara merata. Pembangunan berbasis pertanian seharusnya tak hanya menjadi cahaya di langit impian. Pemerintah dapat menciptakan sistem dan kebijakan, agar sektor agraris dapat berdampingan dengan industri serta sektor usaha lain.

Pembangunan berbasis usaha terpadu, akan menjadikan visi masa depan negeri ini lebih konkret. Petani hendaknya menjadi basis penting dalam merancang Indonesia masa depan. Kerja keras petani dan kaum marginal, seharusnya ditopang dengan kebijakan fungsional.

Di Jawa Tengah, visi “Bali Desa Mbangun Desa” yang dilontarkan Gubernur Bibit Waluyo seharusnya menjadikan petani sebagai bagian penting. Program yang diimplementasikan seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Krisis pupuk, menipisnya hutan lindung, sempitnya lahan pertanian, dan beberapa tragedi lain, menjadi ujian visi gubernur untuk membantu kaum marginal. Jangan sampai semakin banyak warga negeri ini yang meratapi diri menjadi petani.(68)

– Munawir Aziz, bergiat di Divisi Riset Sampak ’’Gus Uran’’, dan Wakil Direktur Lembaga Kajian al-Hikmah Pati.

SM. 29/01/09
http://c-tinemu.blogspot.com/


{[['']]}
 
Support : Produksi Pertanian | Produksi Pertanian | Produksi Pertanian
Copyright © 2011. Produksi Pertanian - All Rights Reserved
Template Created by Produksi Pertanian Published by Produksi Pertanian
Proudly powered by Produksi Pertanian