Info Terbaru :
Terbaru

RI Kembali Impor Gula

Senin, 7 Desember 2009 | 04:09 WIB

Jakarta, Kompas - Hanya setahun menikmati swasembada, Indonesia harus kembali mengimpor gula untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Produksi gula putih tahun 2009 turun 70.000 ton dibanding 2008, yaitu dari 2,74 juta ton menjadi 2,67 juta ton.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, Minggu (6/12) di Surabaya, turunnya produksi gula merupakan dampak dari harga gula tahun 2008 yang tidak menguntungkan petani tebu, yaitu Rp 4.800-Rp 4.900 per kilogram, padahal harga gula talangan yang ditetapkan pemerintah Rp 5.000 per kg. Petani jadi tidak bersemangat menanam tebu.

Apabila pemerintah saat itu mau menetapkan dana talangan gula petani Rp 5.500 per kg, seperti perhitungan Tim Independen Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor, penurunan produksi gula tahun ini kecil kemungkinan terjadi.

Pendapat senada disampaikan Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Ahmad Mangga Barani. Rendahnya pendapatan petani tebu tahun 2008, kata dia, selain karena harga gula rendah, kadar rendemen gula dalam tebu juga rendah karena revitalisasi pabrik gula 2008 tidak berjalan.

Rendahnya harga jual gula putih, kata Magga Barani, menyebabkan luas areal panen tebu menyusut 20.000 hektar, yakni 440.000 hektar pada tahun 2008.

Menurut Deputi Direktur Agro PT Rajawali Nusantara Indonesia Agung P Murdanoto, dalam pertemuan di Kadin Indonesia, petani tebu perlu mendapat jaminan. Ini untuk menjaga produksi gula nasional.

Tahun 2009, misalnya, kata Agung, harga gula menembus Rp 9.000 per kg, tetapi dana talangan gula hanya Rp 5.000 per kg. ”Lalu, apa yang mau ditalangi,” ujar dia.

Tidak mudah

Rencana impor gula pada tahun 2010 sebanyak 500.000 ton dinyatakan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar. Namun, tidak dijelaskan dari negara mana impor itu dilakukan.

Menurut Mangga Barani, saat ini tidak mudah mengimpor gula. Masing-masing negara di dunia kini membutuhkan gula. ”Impor tidak mudah dilakukan. Di pasar dunia tidak ada gula,” kata dia.

India, lanjut Mangga Barani, semula eksportir, tahun ini justru impor sekitar 6 juta ton gula.

Adapun impor dari Thailand belum ada jaminan. Thailand

baru memasuki musim giling pada Januari atau Februari 2010.

Guna menjaga stok gula nasional dalam posisi aman, kata Mangga Barani, diperlukan persediaan 800.000 ton gula. Ini untuk memenuhi kebutuhan Januari-April 2010, saat berhenti musim giling.

Di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, pada Januari-Februari 2010 sudah musim giling tebu. Namun, produksinya terbatas.

Kebutuhan gula konsumsi per tahun rata-rata 2,7 juta ton, atau 225.000 ton per bulan sehingga untuk memenuhi kebutuhan pada Januari-April 2010 diperlukan ketersediaan 900.000 ton gula. ”Kebutuhan bulanan bervariasi sehingga stok yang aman sekitar 800.000 ton,” kata dia. (MAS)
{[['']]}

Keuntungan Petani Berkurang


Jakarta, Kompas - Harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras sudah seharusnya dilakukan. Bila tidak, keuntungan petani padi akan berkurang karena naiknya pupuk bersubsidi yang bakal terjadi pada tahun 2010.

Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta, Senin (23/11). Sutarto menjadi Dirut Perum Bulog menggantikan Mustafa Abubakar yang kini menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ditegaskan, bila harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi naik, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras harus naik. ”Itu sudah aksiomanya. Kalau HPP tidak naik, keuntungan petani akan berkurang. Prinsip keseimbangan itu yang akan ditentukan pemerintah dan DPR,” kata Sutarto yang sampai kemarin masih menjadi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian.

Sutarto menyarankan kenaikan HPP beras dan gabah yang akan ditetapkan pemerintah memperhitungkan harga beras di pasar dunia. ”Perlu keselarasan harga beras dalam negeri dengan beras yang diperdagangkan di pasar dunia,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Sutarto, diperlukan bila Indonesia ingin mengekspor beras, seiring meningkatnya produksi beras di dalam negeri. ”Selisih harga beras dalam negeri dengan harga di pasar dunia harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai harga di dalam negeri terlalu mahal,” katanya.

Selain beras

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, pemerintah mencari formula bagi Perum Bulog untuk menangani komoditas pangan pokok selain beras, yaitu gula, minyak goreng, kedelai, dan jagung.

Mustafa menyatakan, saat ia menjadi Dirut Perum Bulog, konsep bagi Bulog menangani bahan pangan pokok selain beras telah diajukan ke Kementerian Negara BUMN. ”Kita akan meminta konsep dibicarakan bersama lintas departemen,” kata Mustafa.

Dijelaskan, untuk penanganan minyak goreng, misalnya, Bulog menawarkan diri untuk menjadi distributor, seperti yang dilakukan dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin.

”Kedua, kalau ada kemauan politik dari pemerintah, Bulog menawarkan diri membentuk stok penyangga,” tutur Mustafa.

Dengan membentuk stok penyangga, menurut Mustafa, akan memudahkan pemerintah melakukan stabilisasi harga minyak goreng.

Terkait kedelai, konsep yang diajukan oleh Bulog belum konkret. ”Peluang yang paling mungkin adalah menjalin kerja sama secara bussiness to bussiness. Adapun untuk gula, Bulog menawarkan diri untuk menjadi agen pemasaran. Terkait jagung belum ada konsep yang matang,” kata Mustafa. (MAS)
{[['']]}

Sawah Petani Tergenang


Selasa, 24 November 2009 | 10:03 WIB

Cilacap, Kompas - Setidaknya 525 hektar sawah tadah hujan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilanda banjir. Akibatnya, petani belum dapat menggarap lahan. Mereka memperkirakan baru dapat menebar benih pada bulan Januari 2010.

Rohudin (34), petani di Desa Gentasari, belum dapat mengolah sawahnya seluas 1.400 meter persegi karena masih tergenang air setinggi 70 sentimeter.

Di beberapa areal sawah lain yang sudah mengering, petani mulai menebar benih. Seperti dilakukan Sudiro (50), petani di Desa Mujur, Minggu (22/11).

Namun, Sudiro tidak dapat memastikan benihnya akan membuahkan hasil karena hujan masih berlangsung. ”Kalau bisa panen lumayan. Kalau gagal ya tidak apa-apa,” katanya.

Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kroya Risun mengatakan, pihaknya telah meminta petani agar tidak menanam padi di sawah yang tergenang banjir jika hujan. Areal sawah itu dipastikan akan tergenang banjir lagi selama musim hujan belum berlalu karena berada di cekungan dan tidak memiliki saluran pembuangan.

Pemilik sawah irigasi teknis masih dapat menanam padi karena memiliki saluran irigasi yang baik dan berada cukup tinggi di atas permukaan air irigasi.

Banjir lumpur

Sementara itu, banjir lumpur masih menggenangi ruas jalan Cimanggu-Majenang di Cilacap bagian barat yang menjadi jalan utama Jawa Tengah-Jawa Barat di jalur selatan. Banjir lumpur itu datang dari bukit pembenihan Perum Perhutani.

Wakil Administratur Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Barat Asep Ruskandar mengatakan, pihaknya menanam hampir 1.000 pohon penguat di areal bukit pembenihan tersebut. Namun, pohon-pohon itu masih belum dapat menahan luncuran tanah yang luruh bersama air hujan di bukit karena baru ditanam.

”Areal itu masih akan ditanami pohon penguat sampai 5.000 pohon,” katanya.

Menurut Asep, banjir lumpur di bukit agak sulit ditangani karena tanah yang meluncur bersama air berasal dari bekas areal yang longsor awal tahun 2009.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Asep mengatakan, parit di tepi jalan harus diperlebar sehingga dapat menampung luncuran banjir lumpur. Dengan demikian, ruas jalan tidak lagi digenangi banjir lumpur. ”Namun, pelebaran parit merupakan wewenang pekerjaan umum,” katanya. (MDN)
{[['']]}

Pemuda Petani Indonesia Siap Belajar di Jepang

*Oleh: Muhamad Nasrul Pradana

Pada hari Kamis (4/23), bertempat di National Olympics Memorial Youth Center (NYC), Shibuya Ward, Tokyo telah diadakan upacara penerimaan trainee yang berasal dari Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina untuk mengikuti pelatihan kepemimpian di Jepang selama satu hingga tiga tahun ke depan. Program pelatihan ini terselenggara atas dukungan dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) sebagai bentuk realisasi atas bantuan dana yang diberikan Jepang untuk pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang berupa “Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance, ODA)”. Adapun pelaksana program utama pelatihan ini adalah Japan Agricultural Exchange Council (JAEC), disamping JICA (Japan International Cooperation Agency) yang telah lama memberikan bantuan dalam proyek kerjasama teknik untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Para peserta trainee yang datang ke Jepang ini, sebelumnya telah mengikuti proses seleksi yang sangat ketat di negara mereka masing-masing selama kurang lebih satu tahun. Untuk trainee Indonesia dikoordinir oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Pertanian, RI. Kemudian, mereka juga telah belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sebelum berangkat ke Jepang agar dapat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mereka datang ke Jepang, mereka langsung diberikan pembekalan ilmu-ilmu dasar pertanian di Jepang yang sangat berguna selama kegiatan pelatihan berlangsung.

Mereka juga diikutsertakan kembali dalam pembelajaran khusus bahasa Jepang dengan para guru dan pelatih yang siap membantu mereka sebelum ditempatkan di berbagai daerah, antara lain: Prefektur Chiba, Aichi, Wakayama, Nara, Nagano, Niigata, Kumamoto, Gifu, Miyagi dan lain sebagainya . Namun karena singkatnya waktu belajar, hanya sekitar tiga minggu, mereka masih memiliki banyak kendala dalam berkomunikasi dengan orang Jepang. Disinilah, para trainee perlu berusaha keras untuk selalu belajar dan menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari sambil bekerja di lapangan nantinya, ungkap salah seorang staf JAEC, Mr. Sakamoto. Tidak ada jalan lain selain belajar keras untuk dapat menerima segala ilmu yang akan diajarkan oleh para induk semang (petani) selama di Jepang.

Peserta trainee ini sengaja dikirimkan dari Indonesia ke Jepang untuk menuntut ilmu pertanian, terutama mengenai teknik bercocok tanam, teknologi pertanian, manajemen pertanian sampai dengan pemasaran produk di sentra-sentra penjualan. Atase Pertanian, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo – Jepang, Bapak Pudjiatmoko, PhD melalui sambutan tertulis karena berhalangan hadir pada upacara pembukaan ini, menyampaikan bahwa tidak hanya ilmu bertani saja yang akan mereka pelajari, namun budaya kerja keras, disiplin dan kerjasama yang kuat perlu juga dipelajari untuk kemudian diterapkan dalam membangun pertanian negara Indonesia. Hasil pelatihan yang didapat oleh para peserta trainee diharapkan dapat berguna dalam melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik “change for the better (kaizen)” dan membangun pertanian di daerah masing-masing setelah kembali ke Indonesia serta menjadi bekal dimasa depan untuk menjadi petani yang tangguh dan teladan.

Diharapkan melalui program pelatihan kepemimpinan petani ini, hubungan persahabatan Indonesia – Jepang dapat semakin meningkat terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia serta “transfer of technology” yang dimiliki oleh petani Jepang kepada para petani Indonesia.

Ketigabelas peserta trainee dari Indonesia ini akan berusaha keras dalam mempelajari teknik pertanian Jepang yang dimulai dari proses produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Beberapa trainee mengungkapkan permasalahan utama Pertanian Indonesia saat ini lebih terletak pada proses penentuan harga yang tidak seimbang (terkadang berat sebelah) antara para petani dan tengkulak. Selain itu, dari segi strategi pemasaran juga masih terdapat berbagai kendala bagi petani-petani kecil yang salah satunya disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah sehingga para petani juga terpaksa menjual produknya dengan harga rendah agar masyarakat kecil dapat mengkonsumsi produk mereka.

Di sela-sela waktu diskusi, salah satu peserta trainee menceritakan pengalamannya dalam menjual produk beras. Para petani menginginkan harga beras tersebut dapat dijual cukup tinggi di pasaran. Namun, jika dijual dengan harga tinggi maka rata-rata karyawan pabrik tidak mampu untuk membeli karena upah yang terlalu minim, sehingga memungkinkan terjadinya masalah kelaparan di suatu daerah. Masalah lainnya, para petani harus siap bersaing dengan hasil produk pertanian murah yang diimpor dari negara-negara tetangga, seperti China dan Thailand. Akibat persaingan harga di pasar setempat, para petani harus menurunkan harga produknya untuk dapat bersaing dengan harga produk impor. Hal ini membuat para petani merasa dirugikan karena terkadang hasil penjualan produk pertanian mereka tidak mampu menutupi biaya produksinya. Permasalahan ini merupakan suatu dilema bagi para petani terutama dalam mencari jalan keluar yang terbaik.

Untuk memecahkan masalah-masalah pertanian Indonesia yang ada saat ini, para peserta trainee bertekad untuk berusaha menemukan jawabannya

Petani teladan selama mengikuti kegiatan program pelatihan ini yang akan memakan waktu sekitar 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun ke depan di Jepang ini. Para petani juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat selalu mendukung usaha bisnis pertanian mereka sepulang dari Jepang nantinya. Tanpa dukungan dari pemerintah, para petani tidak dapat berbuat banyak karena terbentur dengan kebijakan perdagangan produk pertanian yang berbelit serta modal yang sangat terbatas. Ketigabelas petani juga mengajak seluruh penduduk Indonesia untuk dapat “mencintai produk dalam negeri” dan mereka akan selalu berusaha memproduksi produk pertanian yang berkulitas agar dapat bersaing dengan produk impor.

Mr. Sakamoto-san dari JAEC juga menambahkan, jika rekan-rekan ingin melakukan perubahan terhadap pertanian Indonesia, hal-hal yang harus dilakukan oleh para peserta trainee adalah selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan selalu berpikir maju ke depan dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Sakamoto-san juga mengharapkan kepada para trainee agar memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat dalam mengikuti program pelatihan ini dengan baik, sehingga para induk semang (petani Jepang) merasa sangat senang dan bangga atas jerih payah yang dilakukan oleh rekan-rekan trainee sekalian selama di lapangan nantinya. Satu hal penting yang harus ditanamkan adalah jagalah nama baik bangsa negara Indonesia selama tinggal di negeri Sakura ini. Ditambahkan pula bahwa para trainee diharapkan “banyak belajar, banyak bekerja dan banyak makan” selama program pelatihan ini berlangsung.

Akhir kata, hal sekecil apapun yang kita pelajari pasti mempunyai makna dan arti, sehingga kita tetap harus terus belajar dan berkarya secara positif untuk menjadi petani kebanggaan bangsa Indonesia.

Minasan, Ganbatte kudasai!!!

*Sekretaris Umum IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) /
Interpreter JAEC (Japan Agricultural Exchange Council)
Tokyo University of Agriculture, Graduate School of Agriculture, Department of International Bio-Business (MSc. Candidate)
3-9-37, Sakuragaoka, Setagaya-ku, Tokyo 156-0054

Sumber: IASA, 26 April 2009 cit. atanitokyo.blogspot.com
{[['']]}

Hortikultura Diabaikan Pasar Domestik Dibanjiri Produk Impor

Sabtu, 11 April 2009 | 03:26 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh mengembangkan pertanian hortikultura. Ini yang membuat banyak pengusaha besar tidak berminat di bidang hortikultura. Padahal, sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Koesbini, Jumat (10/4) di Cianjur, Jawa Barat, menegaskan, para pengusaha besar tidak tertarik menekuni hortikultura karena masalahnya kompleks. Selain risiko yang relatif besar, sektor usaha ini juga tidak banyak menjanjikan keuntungan.

Apalagi, infrastruktur, mulai dari jalan hingga pasokan air, untuk pertanian hortikultura relatif buruk. ”Pemerintah melempar tanggung jawab dengan mengatakan, kalau swasta mau membangun infrastruktur jalan dan air, silakan. Padahal, infrastruktur dasar tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Padahal, di negara lain, seperti Belanda, Jepang, Israel, dan Polandia, sektor hortikultura dikembangkan sungguh-sungguh. Infrastruktur tersedia dengan baik. ”Bahkan di China, mobil mewah pun bisa parkir di tengah kebun,” tutur Benny.

Sementara itu, di Indonesia, infrastruktur di pusat-pusat pertanian hortikultura, seperti Dieng, Pangalengan, Brastagi, dan Jambi, relatif seadanya. ”Hanya mobil jenis jeep yang bisa masuk. Kalau kemarau, airnya susah,” kata Benny.

Buruknya infrastruktur juga menjadi kendala pengembangan hortikultura di Mamasa dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Menurut Sekretaris Jenderal DHN yang juga Ketua Asosiasi Tanaman Hias Indonesia, Karen Sjarief, selain infrastruktur, pengembangan kawasan hortikultura, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias, harus diikuti dengan peningkatan kemampuan petani memproduksi hortikultura dengan kualitas bagus. ”Banyak kebijakan pemerintah kerap kandas pada tataran implementasi karena belum ada kesungguhan mengembangkan hortikultura,” katanya.

Produk impor Kebutuhan produk hortikultura masyarakat Indonesia amat besar. Di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, tiap hari dibutuhkan pasokan sayur-sayuran sekitar 2.300 ton dan buah-buahan 1.200 ton.
”Itu baru satu pasar induk, belum supermarket, hypermarket, dan pasar tradisional lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Sektor hortikultura juga menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Untuk memenuhi 200 ton cabai, misalnya, perlu 13 hektar lahan, dengan interval panen tiap 115 hari. Tiap hektar butuh delapan tenaga kerja. ”Bayangkan, untuk 2.300 ton sayuran diperlukan 230 truk pengangkut dengan kapasitas 10 ton. Multiplier effect-nya besar untuk memutar roda perekonomian,” kata Benny.
Namun, sayang, lanjut Benny, pasar hortikultura dalam negeri yang besar dimanfaatkan negara lain. Berbagai produk hortikultura, terutama buah-buahan, justru diimpor dari negara lain. Padahal, buah-buahan itu bisa dikembangkan di dalam negeri.

”Mengapa pemerintah membiarkan buah-buahan impor masuk, sementara rakyat Indonesia perlu pekerjaan dan penghasilan dari produk hortikultura yang dihasilkan. Ada apa dengan pemerintah?” tanya Benny. (MAS)

{[['']]}

Peluang Besar Mengisi Pasar Buah Domestik

Kamis, 9 April 2009 | 03:51 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha agrobisnis buah-buahan lokal untuk mengisi pasar buah domestik, yakni dengan melakukan verifikasi terhadap semua produk buah-buahan impor, mengacu pada tingkat perlindungan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP).

Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian Hari Priyono, Rabu (8/4) di Jakarta, mengungkapkan, dengan kebijakan itu, semua produk buah-buahan yang masuk ke Indonesia diharapkan lebih terjamin keamanannya. Ini terutama dari cemaran residu pestisida.
”Begitu buah-buahan yang masuk semakin berkualitas, maka yang dapat masuk menjadi semakin terbatas sehingga akan lebih kondusif bagi produk buah lokal,” tutur Hari.
Hari menuturkan, selama ini buah impor yang masuk ke Indonesia tidak semuanya memenuhi syarat batas cemaran residu pestisida yang bisa ditoleransi. Hal ini yang membuat buah-buah impor itu bisa dijual dengan harga relatif murah sehingga ”menggusur” buah produk lokal.
Hari mengakui, buah impor yang masuk ke Indonesia tidak diverifikasi sehingga belum tentu aman bagi kesehatan, karena bisa jadi mengandung zat biologi dan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Menurut Hari, draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) akan ditandatangani bulan ini. ”Draf sedang disempurnakan, khusus yang menyangkut tata hubungan kerja dalam implementasi kebijakan tersebut,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Karen Sjarief menyatakan, hal itu akan menjadi peluang yang baik bagi pengusaha dan petani buah-buahan. ”Mereka memiliki peluang besar mengisi pasar buah domestik dengan buah lokal,” ujarnya.
Namun, Karen mengingatkan agar kebijakan itu dijalankan dengan baik dan konsisten, tidak hanya berhenti pada kebijakan. ”Tanpa ada konsistensi, akan membingungkan pengusaha dan petani yang sudah telanjur investasi,” katanya.

Dengan penduduk 230 juta jiwa, seharusnya Indonesia tidak perlu berpikir untuk mengekspor buah karena kebutuhan domestik sudah relatif besar.
”Produk buah-buahan dalam negeri seharusnya bisa diserap pasar dalam negeri,” kata Karen.

Impor meningkat

Data Departemen Pertanian menunjukkan, impor buah-buahan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2003, total impor buah-buahan hanya 228,45 juta ton dengan nilai 194,86 juta dollar AS, tahun 2006 menjadi 427,48 juta ton senilai 337,52 juta dollar AS.
Tahun 2007, impor sudah mencapai 475,46 juta ton dengan nilai 387,95 juta dollar AS, atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2003.
Ironisnya, buah yang paling banyak diimpor bisa dikembangkan di dalam negeri, antara lain, jeruk, pisang, mangga, nenas, durian, pepaya, jambu biji, dan lainnya.
Oleh karena itu, kata Karen, kebijakan pemerintah itu sebaiknya diimbangi peningkatan kapabilitas petani dan pengusaha dalam memproduksi buah-buahan dengan kualitas bagus. (MAS)

{[['']]}

Ekspor Beras Organik Tidak Akan Mengganggu

Pemerintah berniat terus membuka keran ekspor beras, terbatas beras organik. Ekspor beras organik —selain beras premium dan aromatik sebanyak 100.000 ton—tidak akan mengganggu pasokan beras nasional.



”Yang prospektif adalah ekspor khusus beras organik yang ternyata minatnya cukup besar. Para pengusaha ingin agar ekspor beras (secara umum) dilakukan. Namun, untuk beras organik sangat sedikit jumlahnya dan sertifikasinya sangat ketat. Jadi akan kami lihat setelah Juni kemungkinan ekspornya,” ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, Senin (6/4) di Jakarta.



Menurut dia, ekspor beras organik sangat menarik karena harga jualnya sangat tinggi, yakni Rp 15.000-Rp 20.000 per kilogram di pasar internasional.

Namun, kendalanya adalah sangat sulit mendapatkan sertifikasi organiknya karena ditetapkan setiap tahun.



Ketahanan pangan



Menanggapi rencana itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengatakan, ekspor beras organik tahun 2009 bisa dilakukan sampai dengan 300.000 ton di luar rekomendasi ekspor beras premium dan aromatik 100.000 ton.

”Ekspor beras organik maksimal 300.000 ton tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional,” katanya.



Sutarto mengakui, sampai sekarang produksi beras organik memang belum dihitung secara cermat. Pasalnya, fokus pemerintah pada peningkatan produksi beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.



Menurut Sutarto, beras organik adalah beras yang dihasilkan dari sistem budidaya padi yang menggunakan pupuk organik dan pestisida nonkimia sintetis.

Bayu menambahkan, penghasil beras organik yang sudah memperoleh sertifikasi internasional adalah petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Tahun ini, Pemerintah Indonesia memutuskan ekspor beras premium dan aromatik sebanyak 100.000 ton. (OIN/MAS)



http://cetak.kompas.com

Selasa, 7/4/2009





{[['']]}
 
Support : Produksi Pertanian | Produksi Pertanian | Produksi Pertanian
Copyright © 2011. Produksi Pertanian - All Rights Reserved
Template Created by Produksi Pertanian Published by Produksi Pertanian
Proudly powered by Produksi Pertanian