Tanaman Palawija Diserang Tikus

Purbalingga, Kompas - Hama tikus tidak hanya menyerang tanaman padi, tetapi juga palawija. Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, binatang pengerat ini memangsa aneka palawija, seperti kedelai, kacang panjang, dan sayuran lain. Luas serangan mencapai 60 hektar.

Serangan terparah terjadi di Kecamatan Padamara dan Kalimanah. Di Desa Kalitinggar, Padamara, hama tikus memakan habis kacang panjang yang ditanam petani secara tumpang sari dengan tanaman padi.

”Semula tikus-tikus itu menyerang padi. Karena sering digropyok dan banyak padi yang dibabat, tikus lalu menyerang palawija. Mereka rakus sekali,” kata Wandi (45), petani di Desa Kalitinggar, Selasa (1/6).Kawanan tikus berjumlah ribuan itu bersarang di pematang sawah. Namun, mereka kerap berpindah tempat sehingga sulit dideteksi keberadaannya.

Di Desa Sokawera dan Karangpule, tikus menyerang tanaman kedelai. Seiring dengan mulai habisnya tanaman padi karena dibabat, kedelai menjadi sasaran tikus. Serangan terhadap kedelai berlangsung sangat cepat. Seminggu terakhir, sekitar 10 hektar kedelai petani di Desa Karangpule ludes.

Koordinator Pengamat Hama pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jateng wilayah Purbalingga, Katiran, mengatakan, pada musim tanam kedua ini umumnya petani menanam palawija. Di saat yang sama, perkembangbiakan tikus berlangsung cepat seiring tak menentunya cuaca dan musim tanam padi yang tak serempak. ”Akibatnya, tanaman palawija yang berdampingan dengan tanaman padi ikut diserang,” katanya.

Serangan wereng

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Aris Budiono di Kota Semarang menyatakan, hama wereng menyerang setidaknya 5.900 hektar tanaman padi di 28 kabupaten dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Akibatnya, tanaman padi yang puso mencapai 760 hektar.

Menurut Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia Jateng Riyono, kerugian petani di Jateng setidaknya mencapai Rp 11,4 miliar. Perhitungannya, produksi 5-6 ton gabah per hektar dan harga gabah Rp 3.000 per kilogram.

Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jateng, daerah terparah yang terkena hama wereng adalah di Kabupaten Klaten seluas 1.442 hektar. Daerah sentra padi di Jateng, seperti Sukoharjo, Boyolali, Pekalongan, Demak, dan Kendal, juga terserang.

”Di Klaten, petani bahkan sudah lima sampai enam kali gagal tanam karena terkena wereng,” kata Aris.

Menurut Aris, cara paling efektif untuk membasmi wereng adalah dengan memutus siklus, yaitu dengan mengubah pola tanam. Petani harus mengubah pola tanam dari padi-padi-padi menjadi padi-palawija-padi atau padi-padi-palawija. Untuk itu, Pemprov Jateng menyediakan bantuan benih palawija seperti jagung dan kedelai, serta pupuk. (HAN/UTI)

Read more »

hama penyakit,

{[['']]}

Pedoman Pelaksanaan Pengujian Keamanan Hayati

Rekayasa genetik melalui teknik transgenik telah lama digunakan pada hewan baik pada taraf penerapan maupun eksperimental. Tujuan utama dari pemanfaatan teknik transgenik adalah terjadinya perubahan fenotipik yang dapat bersifat menyeluruh maupun parsial. Dua aspek yang dapat diharapkan dalam pemanfaatan teknik transgenik adalah:
(1) “perbaikan” kinerja atau produktivitas ternak/hewan secara lebih cepat dibandingkan teknik pemuliabiakan konvensional, (2) “introduksi” komponen keunggulan tertentu yang sama sekali baru. Termasuk dalam kategori pertama misalnya adalah usaha untuk menyisipkan gen yang merangsang pertumbuhan dan produksi susu. Sementara itu, untuk kategori ke dua adalah penyisipan gen untuk produksi protein farmasetik melalui susu, produksi organ tubuh untuk pencangkokan pada manusia, ketahanan terhadap penyakit tertentu, sistem kekebalan tubuh, dan kemampuan pemanfaatan pakan yang lebih baik. Berbagai upaya tersebut di atas, disamping mendatangkan manfaat yang besar, diduga membawa pula konsekuensi yang merugikan/membahayakan. Bahaya atau kerugian yang terjadi dapat berupa ancaman terhadap eksistensi hewan tersebut, lingkungan meliputi manusia, alam dan ekosistem hewani di sekitarnya. Dalam rangka pengaturan keamanan hayati suatu produk bioteknologi, Departemen Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No:856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (PBPHRG). Salah satu jenis dari PBPHRG adalah hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik hasil rekayasa genetik. Pemanfaatan hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik di Indonesia harus dilakukan secara seksama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa kemungkinan hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik tersebut bisa berdampak negatif. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan adanya uji keamanan hayati hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik. Keamanan hayati yang dimaksud dalam SK Menteri Pertanian tersebut adalah keadaan yang dihasilkan melalui upaya pencegahan terhadap hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik yang dapat mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan bagi manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Proses produksi hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik melalui rekayasa genetik melibatkan beberapa tahap kegiatan di tingkat laboratorium dan lapangan. Dalam kaitannya dengan keamanan hayati, maka kegiatan pelaksanaan penelitian rekayasa genetik harus dilakukan di Fasilitas Uji Terbatas (FUT). Penampilan transgen dari hewan transgenik dan bahan asal hewan transgenik perlu dikarakterisasi dengan pengujian yang dilakukan di FUT. Apabila berdasarkan uji di laboratorium dan kandang terbatas tidak ditemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, maka dapat dilanjutkan dengan uji di lapangan terbatas. Contoh hewan transgenik, bahan asal hewan transgenik, protein hasil rekayasa genetik dan beberapa ekspresi transgen.

Sumber: Indonesia Biotechnology Information Center (http://atanitokyo.blogspot.com/)

Read more »

Bioteknologi Pertanian,

{[['']]}

Pengadaan Beras Baru 40 Persen

Jakarta, Kompas - Sampai 31 Mei 2010, pembelian gabah dan beras Perum Bulog baru 40 persen atau 1.289.661 ton setara beras. Sementara target pengadaan beras tahun ini 3,2 juta ton. Jumlah pembelian ini baru sekitar 40 persen dari target pengadaan beras 2010 sebanyak 3,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Selasa (1/6) di Jakarta, mengungkapkan, pengadaan beras Bulog sangat bergantung pada peningkatan produksi padi nasional.”Bila produksi beras 2010 naik kurang dari 1 persen, ada kemungkinan pembelian beras Bulog maksimal hanya 2 juta ton,” katanya.

Namun, jika ada peningkatan produksi padi 1,5-2 persen, pengadaan beras Bulog diperkirakan bisa mencapai 2,4 juta ton. Sutarto mengakui, pengadaan beras Bulog kali ini tidak akan bisa seperti tahun 2009.

Saat itu produksi padi nasional naik 5,83 persen, jauh di atas peningkatan jumlah penduduk yang hanya 1,3 persen.

Saat ini jumlah pembelian beras harian Bulog rata-rata 20.000 ton atau turun 5.000-6.000 ton dibandingkan pembelian harian saat panen raya padi. Padahal, panen raya padi sudah berlalu.

Sutarto juga menyatakan, pada panen padi saat ini banyak gabah yang kualitasnya kurang bagus. Hal itu tidak memungkinkan Bulog untuk membeli karena akan berdampak pada kualitas raskin.

Stok beras tipis

Rendahnya pembelian beras Bulog akan berdampak pada tipisnya stok beras nasional. Pada awal tahun 2010 stok beras Bulog 1,7 juta ton.

Dengan tambahan pembelian beras 2010 yang diperkirakan 2 juta ton, akan terkumpul beras di Bulog sebanyak 3,7 juta ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 2,8 juta ton akan disalurkan untuk raskin, 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP), dan sekitar 400.000 ton merupakan stok beras Bulog. Panen padi musim gadu diharapkan bagus karena iklim mendukung.

Untuk mengejar pembelian, Bulog juga akan melakukan percepatan pembelian beras sepanjang panen gadu 2010. Caranya dengan menggenjot pengadaan di luar Jawa.

Di Pulau Jawa, target pengadaan sudah tercapai 92,52 persen atau sebanyak 951.663 ton. Sementara di luar Pulau Jawa baru 65,9 persen. Pengadaan terendah di Sulawesi Selatan, yakni hanya 61,15 persen.

Percepatan peningkatan pengadaan beras akan dilakukan dengan membeli lebih banyak gabah dengan memanfaatkan unit pengolahan gabah dan beras Bulog. Terkait sulitnya petani menjual gabah kering giling secara tunai, Sutarto menyatakan bahwa hal itu akibat ulah tengkulak.

”Tengkulak banyak menimbun beras sehingga kehabisan modal. Bulog selalu siap membeli secara tunai,” katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan menyatakan, nilai tukar petani padi (NTP) pada Mei 2010 turun 0,08 persen dibandingkan dengan NTP bulan lalu. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. Semakin menurun NTP, semakin rendah daya beli petani.

Sementara harga gabah kering panen naik 0,64 persen menjadi Rp 2.825,29 per kilogram. Harga gabah kering giling naik 3,98 persen atau menjadi Rp 3.443,51 per kilogram di tingkat petani.(MAS/RYO)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Rp 22,8 Miliar untuk Pengembangan Ettawa

Jakarta, Kompas - Kementerian Pertanian akan memanfaatkan dana Rp 22,8 miliar untuk bantuan sosial paket pengembangan kambing Peranakan Ettawa atau PE. Dana itu dari Pos Anggaran 999.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan, program pengembangan kambing PE sejalan dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerja ke Tulung Agung, Jawa Timur.Dalam temu wicara dengan para peternak kambing PE, Presiden mendorong perlunya pengembangan ternak kambing PE. Kambing ini merupakan kambing hasil persilangan kambing Ettawa dari India dengan kambing kacang lokal.

”Kambing PE terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pemenuhan pasar ekspor serta pemenuhan kebutuhan protein melalui konsumsi susu,” kata Suswono, Jumat (30/4) pekan lalu.

Terkait anggaran, sebagaimana dalam rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR pada 28 April terungkap bahwa terdapat anggaran untuk Kemtan pada Pos Anggaran 999 sebesar Rp 22,8 miliar.

”Kami mohon persetujuan anggota dewan agar dana Rp 22,8 miliar dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial paket pengembangan kambing PE,” katanya.

Direktur Jenderal Peternakan Tjeppy D Sudjana menyatakan, anggaran Rp 22,8 miliar itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membentuk 100 kelompok peternak kambing PE. Setiap kelompok akan mendapatkan bantuan 48 kambing PE betina dan 2 jantan. (MAS)

Read more »

Peternakan,

{[['']]}

Tinjau Ulang Kebijakan Budidaya Pangan oleh Swasta

Jakarta, Kompas - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman harus ditinjau ulang. Sebab, menyerahkan usaha budidaya pangan sepenuhnya kepada swasta akan menimbulkan masalah serius dalam pengendalian pangan di kemudian hari.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, Selasa (27/4) di Jakarta, tanpa menyempurnakan PP tersebut, lahan pangan sekaligus usaha budidayanya bisa dikuasai swasta dan asing. Ini telah terjadi pada pengembangan kelapa sawit.Awalnya, pada tahun 1970-an pengembangan kelapa sawit dirancang melalui pola PIR-Trans. Perusahaan swasta sebagai inti mendapat penguasaan lahan usaha 30 persen, selebihnya dikuasai petani rakyat.

Namun, sejak muncul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, industri kelapa sawit dikuasai sepenuhnya oleh swasta nasional dan asing. ”Saat ini 2,1 juta hektar perkebunan sawit dikuasai asing. Dari luasan itu ada yang 100 persen milik asing atau negara lain. Ini kecerobohan pemerintah. Hal yang sama bisa terjadi pada pangan bila tidak diatur,” kata Siswono.

Pola kerja sama yang paling baik dalam pengembangan pangan, menurut Siswono, dengan menyatukan program reforma agraria dengan kawasan pangan (food estate). Namun, itu hanya untuk daerah tertentu yang memang perlu dilakukan ekstensifikasi pertanian. Di Jawa tak mungkin dilaksanakan.

Kerja sama inti plasma untuk pengembangan kawasan pangan dilakukan dalam skala luas. Petani plasma minimal mengusahakan 5 hektar agar bisa menggarap lahan dengan menggunakan traktor. Adapun pola pengusahaan lahan, plasma, atau petani 60 persen dan inti, yakni swasta, 40 persen.

Desakan perlunya perubahan PP No 18/2010 juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Tani dan Nelayan Soeryo Bawono, Sekretaris Jenderal HKTI Rachmat Pambudy, Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional sekaligus Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini, serta Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana.

Soeryo mengkhawatirkan kewenangan pemberian izin pengelolaan lahan oleh bupati/wali kota seperti tertuang dalam Pasal 11 Ayat (2). Hal ini akan memicu terjadinya jual beli surat izin.

Benny menegaskan, sulit bagi Indonesia untuk berdaulat jika yang menguasai pangan rakyat adalah negara lain. Menurut Benny, Pasal 2 huruf (b) PP No 18/2010, yang menyatakan usaha budidaya pangan food estate untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, kurang tepat. ”Seharusnya yang diutamakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya.

Benny mengingatkan, penyertaan modal asing maksimal 49 persen akan sulit dikontrol. Alasannya, bisa saja terjadi kesepakatan di bawah meja antara asing dan pemilik mayoritas saham. Oleh karena itu, porsi asing dalam budidaya pangan harus diminimalkan.

Sampai saat ini, kata Teguh, tak ada politik pertanian yang jelas dalam budidaya pertanian. PP yang ada tak berpihak kepada petani kecil.

Rachmat Pambudy mempertanyakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam pembangunan pertanian dan strategi pembangunannya. Seharusnya kebijakan yang sifatnya melayani harus diberikan kepada petani kecil, sementara kepada perusahaan yang bisa menjadi predator harus ada aturan yang membatasi.

Program Officer Agroekosistem Yayasan Kehati Puji Sumedi meminta ada aturan soal keterkaitan lahan kawasan pangan di Merauke dengan tanah adat. ”Jangan sampai investasi justru menimbulkan masalah baru dengan masyarakat adat,” katanya.

Tanpa swasta mustahil

Siswono, yang juga pemilik usaha PT Bangun Cipta Sarana, selaku investor kawasan pangan di Merauke, Papua, menyatakan, tanpa ada kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan swasta, sulit untuk mengembangkan pangan di lahan pertanian potensial yang belum dikembangkan.

”Tak mungkin mengandalkan petani saja karena perlu investasi besar untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan, jaringan irigasi, dan pelabuhan. Sementara itu, menyerahkan sepenuhnya kepada swasta juga akan menuai masalah serius kelak,” tutur Siswono.

Pengembangan sawit dengan pola kerja sama, ujar Siswono, terbukti mampu membuat Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Pola yang sama juga bisa untuk tanaman pangan,” katanya.

Siswono juga mengkhawatirkan arah pembangunan pertanian yang kini dilaksanakan pemerintah. Ia mencermati banyaknya program hibah dalam bentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat justru menjadikan petani tidak mandiri. (MAS)

Read more »

Pangan,

{[['']]}

Bisnis Ayam Ras

Jakarta, Kompas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Finlandia Matti Vanhanen sepakat meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi. Kedua negara juga berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pengelolaan hutan dan pengembangan energi terbarukan.

Yudhoyono dan Vanhanen menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers seusai pembicaraan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/4).Vanhanen menegaskan, pemerintahnya mendorong komunitas bisnis di Finlandia untuk lebih banyak berinvestasi di negara-negara Asia. ”Bagian dari itu juga investasi langsung, termasuk ke Indonesia,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, PM Vanhanen membawa delegasi bisnis. Perwakilan dunia usaha dalam delegasi ini, antara lain, bergerak di bidang pengolahan minyak sawit, biodiesel, telekomunikasi, dan permesinan. Setelah menemui Presiden Yudhoyono, PM Finlandia dan rombongan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Pada kesempatan itu juga digelar forum bisnis bagi kedua negara.

Terkait kerja sama di sektor kehutanan, Presiden Yudhoyono mengemukakan, Indonesia tengah menyusun kerja sama dengan Finlandia yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pengelolaan hutan.

Lebih dari 70 persen daratan Finlandia berupa hutan. Dari pengelolaan hutan, Finlandia juga mengembangkan biomassa sebagai sumber energi. ”Kami mengatur kembali seperlima total produksi energi melalui peningkatan energi terbarukan dan pembangkit nuklir,” ujar PM Vanhanen.

Investasi Finlandia di Indonesia di urutan ke-8 dari kawasan Eropa Barat. Realisasi investasi periode 1990–2009 total 22,521 juta dollar AS. Sebagian besar di bidang industri kehutanan, kertas dan pulp, serta bahan kimia.

Volume perdagangan kedua negara pada 2008 468,14 juta dollar AS—tumbuh 4,04 persen dari tahun 2007. Tahun 2009 turun 38,43 persen (288,21 juta dollar AS) akibat krisis ekonomi dunia.

Komoditas ekspor utama Finlandia ke Indonesia: peralatan mesin untuk industri, kertas, dan alat telekomunikasi. Indonesia mengekspor lemak hewan dan minyak sayur, mebel, sepatu, serta kayu, dan produk kayu.

Tercatat 112 perusahaan Finlandia bermitra dengan pengusaha Indonesia, antara lain Nokia (telekomunikasi), Vaisala (navigasi dan meteorologi), Kemira (kimia), dan Wartsila (turbin pabrik dan kapal). (DAY)

Read more »

Peternakan,

{[['']]}

Ketahanan Pangan Butuh Totalitas

oleh Mukhamad Najib *

Jakarta - Pada World Summit on Food Security di Roma yang baru lalu Wakil Presiden Budiono menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi salah satu supplier pangan dunia. Keberhasilan swasembada pangan yang terjadi saat ini menjadi alasan penting mengenai kesiapan ini.

Benarkah kita siap menjadi supplier penting kebutuhan pangan dunia? Apakah kita benar-benar telah mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri? Sudah tidak ada lagikah warga Indonesia yang kesulitan dalam mengakses bahan pangan?Belum Swasembada Pangan
Jika kita mau jujur dengan keadaan sesungguhnya swasembada pangan yang saat ini terjadi masih terlalu premature untuk bisa dianggap sebagai keberhasilan dalam mengembangkan ketahanan pangan. Karena, memang apa yang disebut sebagai swasembada pangan saat itu tidak lain hanyalah sebatas kecukupan produksi beras namun bukan kecukupan pangan secara keseluruhan.

Jika kita cermati terjadinya kecukupan beras ini bukan saja disebabkan produksi beras yang berlebih. Melainkan juga didorong oleh beralihnya konsumsi beras ke produk pangan lain. Terutama gandum. Konsumsi gandum di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya industri pengolahan makanan berbasis gandum.

Pada tahun 1999 tingkat konsumsi gandum baru mencapai 17,9 gram per kapita per hari. Tahun 2003 mencapai 19,8 gram per kapita per hari. Lalu, tahun 2005 naik lagi menjadi 23,03 gram per kapita per hari. Tahun 2006 naik lagi menjadi 22,60 gram per kapita per hari. Selanjutnya di tahun 2008 sudah menjadi 38 gram per kapita per hari.

Peningkatan konsumsi gandum berbanding terbalik dengan penurunan konsumsi beras. Tahun 1999 konsumsi beras di Indonesia mencapai 319,1 gram per kapita per hari. Tahun 2003 turun menjadi 300,56 gram per kapita per hari. Kemudian tahun 2005 turun lagi menjadi 288,30 gram per kapita per hari. Selanjutnya di tahun 2006 turun lagi hingga hanya mencapai 285,04 gram per kapita per hari.

Tingkat konsumsi gandum pada saat ini telah mencapai 5 juta ton per tahun. Impor gandum diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 100% selama 10 tahun mendatang. Artinya akan ada potensi impor gandum hingga 10 juta ton.

Jika peningkatan konsumsi gandum ini terjadi secara terus menerus tentu kita tidak pernah mencapai swasembada pangan. Karena, sebagian besar bahan pangan kita harus kita penuhi dari petani-petani asing.

Sampai hari ini masih banyak kebutuhan pangan kita yang bergantung pada luar negeri. Kita membutuhkan gandum dan kedelai dari petani Amerika. Kita membutuhkan daging dan susu dari peternak Australia. Kita juga membutuhkan jagung dan kebutuhan pangan lainnya dari negara-negara asing.

Setiap tahun lebih dari 5 miliar Dolar AS atau setara Rp 50 triliun lebih devisa habis untuk mengimpor pangan. Mulai dari gandum, kedelai, jagung, daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan, bahkan garam yang kebutuhannya masih dapat dipenuhi oleh produsen garam lokal juga dimpor dengan nilai Rp 900 miliar.

Petani Aktor Utama
Usaha-usaha membangun ketahanan pangan tidak bisa dilakukan kecuali melibatkan petani sebagai aktor utama. Selama ini petani selalu diharapkan untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka agar tidak terjadi kelangkaan pangan.

Petani mendapat mandat yang tidak ringan karena mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi besarnya mandat yang diberikan kepada petani ini sama sekali tidak sebanding dengan insentif yang diperoleh petani. Khususnya insentif kesejahteraan.

Jika kita lihat kondisi petani kita saat ini, 56,5% dari 25,4 juta keluarga petani yang ada di Indonesia ternyata adalah petani gurem, yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Padahal, untuk sekedar survive petani minimal harus memiliki lahan 1 Ha. Maka tidak heran, bahwa hampir 60% dari petani Indonesia adalah masuk dalam kategori miskin (pendapatan di bawah $US 2 per hari).

Bagaimana mungkin petani yang miskin akan menjadi penyangga utama penyedia pangan untuk seluruh rakyat Indonesia?

Pertanian sesungguhnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia merupakan syarat dasar bagi keberlanjutan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karenanya tidak selayaknya petani berjuang sendiri melaksanakan mandat yang berat ini. Tidak selayaknya petani berjuang sendiri untuk menyelamatkan keberlangsungan manusia yang hidup di bumi pertiwi.

Aksi Total
Kita memerlukan keterlibatan semua kalangan untuk membantu petani melaksanakan mandatnya dalam memproduksi pangan yang cukup bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Kita memerlukan aksi total untuk pertanian yang lebih produktif. Sehingga, apa yang dikatakan oleh wakil presiden di Roma mengenai kesiapan Indonesia menjadi supplier pangan dunia bukanlah sekedar wacana kosong yang tak bermakna.

Aksi total untuk pertanian diartikan sebagai adanya keterlibatan dan keberfihakan total dari segenap komponen masyarakat terhadap dunia pertanian. Seluruh kekuatan harus bisa dimobilisasi untuk membangun sektor yang mempengaruhi keberlajutan manusia ini.

Oleh karenanya semua perkembangan peradaban yang kita bangun. Semua ilmu pengetahuan yang kita kembangkan tidak boleh meninggalkan dunia pertanian dalam agendanya. Kita tidak mungkin mengkonversi semua lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan industri karena itu artinya kita berkontribusi dalam mempercepat terjadinya krisis pangan. Dan, itu juga berarti kita membiarkan dunia berakhir lebih cepat.

Sedianya kita bisa fokus untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara pertanian dan bahari. Jepang tidak memiliki lahan cukup. Namun, mereka serius mengembangkan pertaniannya.

Kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan tidak pernah melupakan dunia pertanian. Pertanian berbasis pengetahuan dan teknologi menjadikan pertanian Jepang berada pada tingkat produktifitas dan efisiensi yang tinggi. Walau lahannya sangat sempit namun Jepang mampu menyediakan pangan masyarakatnya dengan baik.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kelimpahan lahan, memiliki tanah-tanah yang subur, memiliki sumber daya air yang berlimpah seharusnya memiliki dan membangun kemampuan yang lebih besar di bidang pertanian ini. Bukankah penjajah datang silih berganti untuk menikmati benefit ekonomi dari kesuburan lahan-lahan pertanian kita?

Rasanya aneh kalau kemajuan yang ingin kita ciptakan kita lakukan dengan mengabaikan dunia pertanian. Aksi total untuk dunia pertanian sesungguhnya merupakan agenda dasar yang perlu kita lakukan segera jika kita ingin menyelamatkan negeri ini dari bahaya kebergantungan dan kelaparan di masa depan.

*Penulis adalah Dosen Institut Pertanian Bogor dan Sekretaris Indonesian Agriculture Sciences Association (IASA)
Sumber: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/01/21/101047/1283088/471/ketahanan-pangan-butuh-totalitas?882205470

http://atanitokyo.blogspot.com/

Read more »

Pangan,

{[['']]}