Info Terbaru :
Terbaru

Semut Hitam untuk Pengendalian Hayati Hama Utama Tanaman Kakao


Serangga hama penggerek buah kakao (PBK, Conopomorpha cramerella) dan pengisap buah dan pucuk kakao (Helopeltis spp.) merupakan hama utama pada tanaman kakao. Kerugian akibat serangan kedua hama tersebut sangat dirasakan pada budi daya tanaman kakao. Hama PBK dapat menurunkan produksi lebih dari 80% apabila tidak dilakukan pengendalian sama sekali, sedangkan hama Helopeltis spp. mengakibatkan penurunan produksi lebih dari 60%. Serangga semut hitam (Dolichoderus thoracicus) telah lama dikenal sebagai agens hayati hama Helopeltis dan PBK. Berikut ini disampaikan potensi semut hitam untuk mengendalikan hama utama tanaman kakao dan cara pengembangbiakannya di kebun kakao.Mengenal Semut Hitam
Semut hitam, dikenal dengan nama ilmiah Dolichoderus thoracicus dahulu nama ilmiahnya adalah Dolichoderus bituberdulatus, termasuk dalam subfamili Dolichoderinae, famili Formicidae dan ordo Hymenoptera. Semut hitam dewasa pekerja berukuran 4-5 mm dan biasanya berasosiasi dengan kutu putih Cataenococcul hispidus (dulu dikenal sebagai Planococcus lilacinus).

Koloni semut hitam banyak dijumpai di pohon rambutan, sirsak, kelapa, dsb, dan ciri khas spesies ini adalah apabila istirahat seolah-olah seperti duduk dengan bagian perut (abdomen) berada menempel pada bagian batang. Semut ini tidak menggigit, hanya kadang-kadang mengeluarkan asam semut yang terasa pedas apabila mengenai mata. Oleh karena itu jenis semut ini kurang berbahaya bagi pekerja kebun.

Cara Pemapanan Semut Hitam di Kebun Kakao
Semut hitam adalah termasuk serangga yang hidup berkelompok atau disebut juga serangga sosial. Serangga demikian biasanya mendominasi lingkungan perkembangbiakannya, sehingga apabila ada kelompok serangga lain atau jenis semut lain yang mendiami tempat perkembangbiakannya pasti akan diusir atau akan saling menyerang sehingga yang bertahan hanya satu jenis semut saja. Hal ini perlu diperhatikan dalam memapankan semut hitam dalam suatu ekosistem. Apabila dijumpai jenis semut lain dalam ekosistem tersebut maka harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara dikendalikan menggunakan bahan kimia atau insektisida. Misalnya, yang sering dijumpai di pertanaman kakao adalah jenis semut angrang (Oesophylla smaragdina), semut gramang (Anoplolepis longipes) dan Crematogaster spp.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memapankan semut hitam pada pertanaman kakao adalah.
1. Apabila terdapat jenis semut lain maka semut tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara disemprot dengan insektisida yang efektif.
2. Lakukan pemasangan sarang semut menggunakan daun kelapa kering yang telah diikat atau daun kakao kering yang ditempatkan di dalam kantong plastik. Juga dapat dibuat menggunakan daun kakao kering yang digulung. Setiap pohon kakao dipasang minimal 3 buah sarang.

http://www.sinartani.com/proteksi/semut-hitam-pengendalian-hayati-hama-utama-tanaman-kakao-1271753864.htm
{[['']]}

Windia: Pertanian Belum Berfungsi Sebagai "Bumper" Inflasi


Denpasar (ANTARA News) - Pembangunan sektor pertanian di Indonesia selama ini hanya diperlakukan sebagai pemasok bahan pangan murah untuk menyubsidi orang kota dan kaum pekerja sehingga belum berfungsi sebagai "bumper" atau membendung inflasi.

Dengan demikian sektor pertanian hanya memasok tenaga kerja murah, terutama anak-anak petani yang terpaksa harus melakukan urbanisasi, akibat terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, kata Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia, MS di Denpasar Senin.Ia mengatakan, sektor pertanian hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, sehingga tidak tanggap terhadap kondisi dan perubahan pasar.

"Pola pikir yang demikian itu cenderung menganggap bahwa, perekonomian makro maupun sektor riil lainnya, tidak terkait secara erat dengan keragaan sektor pertanian," katanya.

Kondisi itu, menurut Widia, menyebabkan semakin melemahnya kemampuan pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi, sertad dampak lebih jauh menyebabkan para pelaku di sektor pertanian menjadi tidak berdaya dan frustasi menghadapi politik pertanian yang diskrimintif.

Windia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kemunduran dalam bidang pertanian itu telah mencanangkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan.

"Dokumen revitalisasi tersebut sebenarnya sangat strategis, namun belum jelas, bagaimana kebijakan revitalisasi itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah," ujar Windia.

Demikian pula dalam program pembangunan tahunan, sehingga bisa dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

"Tanpa sampai ke level kebijakan operasional dan anggaran, implementasi peletakan dasar revitalisasi sebagai proses keberlanjutan bidang pertanian sulit dilakukan," ujarnya.

Padahal revitalisasi seharusnya menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi, yakni sektor-sektor non pertanian juga diarahkan untuk mendukung pertanian, terutama menyangkut pembiayaan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, tutur Windia.(I006/K004)
{[['']]}

Petani Tolak Korporatisasi Pertanian Dan Pangan


Ogan Ilir, Sumsel (ANTARA News) - Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menolak korporatisasi sektor pertanian dan pangan di Indonesia.

Henry Saragih, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), saat memperingati Hari Petani Indonesia, di Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Kamis, mengingatkan, jangan sampai rakyat Indonesia menjadi lapar di atas lahan yang subur hanya karena kesalahan dalam kebijakan yang diambil pemerintah.Menurut dia, apabila sistem pertanian dan pangan diserahkan kepada pemilik modal (investor), hasil yang diperoleh bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan kepentingan investor itu sendiri dan rakyat tetap dibelit penderitaan.

"Dominasi pemilik modal dalam industri pertanian dan pangan hanya akan membuat rakyat menderita dan menjadi miskin," kata dia.

Ia mencontohkan, sengketa lahan yang terjadi antara warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung di Sumsel, merupakan bentuk dari korporatisasi pertanian, karena telah menggusur hak warga petani atas tanahnya sendiri.

Dia menyatakan, dengan sistem korporatisasi pertanian, maka pemerintah akan menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan sebesar-besarnya, dan petani akan semakin tergusur.

Oleh karena itu, pria yang juga merupakan anggota dari Serikat Petani Internasional itu, akan mendesak pemerintah pusat agar tanah warga yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Rayon VI Unit Usaha Cinta Manis untuk segera dikembalikan.

Henry menegaskan, semestinya warga yang menggantungkan hidup sebagai seorang petani, ketika membutuhkan tanah, pihak PTPN VII harus meninggalkan daerah tersebut.

Gupriyadi, petani asal Desa Rengas mengaku, selama 27 tahun selalu berada dalam ketakutan, karena sering diintimidasi ketika menuntut tanah mereka yang dikuasai oleh PTPN VII.

"Setiap kali melakukan perlawanan untuk meminta kembali tanah kami, maka akan ditangkap dan diperlakukan yang tidak wajar," ujar dia.

Menurut dia, sengketa lahan yang berlangsung sejak tahun 1980-an itu, membuat warga hingga kini hanya menjadi buruh tani.

Ia menyebutkan, desa yang memiliki sekitar 700 kepala keluarga (KK) tersebut, 60 persen merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan perkebunan lagi.

"Untuk menopang keluarga, kami terpaksa bekerja di perkebunan milik orang lain yang berada di kabupaten Muaraenim," ujar dia.

H Misbahudin, tokoh masyarakat setempat mengimbau agar masyarakat terus berjuang untuk mendapatkan tanah mereka.

Menurut dia, tanah ulayat seluas 1.529 hektare yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis, seharusnya menjadi milik warga setempat yang benar-benar berhak memiliki dan mengelolanya.

"Sudah turun-temurun tanah tersebut menjadi sumber pencaharian masyarakat di sini sejak dulu, dan ini merupakan tanah milik kami," kata dia menegaskan.

Dia menyatakan, selama penguasaan lahan oleh PTPN VII, pihak perusahaan pernah berjanji akan mempekerjakan 60 persen tenaga kerja warga pribumi setempat.

Akan tetapi, kenyataannya hanya dua orang saja yang diangkat menjadi karyawan, dan selebihnya hanya buruh musiman dan buruh harian lepas.

Dalam peringatan Hari Hak Asasi Petani Indonesia tersebut, hadir beberapa aktivis LSM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, dan organisasi massa lainnya.

Mereka sepakat untuk mendukung memperjuangkan hak warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung atas tanah yang dikuasai oleh PTPN VII.

Bahkan dampak dari konflik tersebut, dua orang petani asal Desa Lubuk Bandung, Jamal (40) dan Busroh (60), ditahan oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.
(B014/K004)
{[['']]}

19.161 Hektar Terancam


BANDUNG, KOMPAS - Serangan hama wereng batang coklat di areal pertanian Jawa Barat diprediksi meluas. Sedikitnya, 19.161 hektar tanaman padi terancam serangan wereng jika penyebaran hama itu tak dihentikan. Dua pekan ini, hama wereng menyerang 7.210 hektar sawah, 395 hektar di antaranya dipastikan gagal panen.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat, ancaman wereng tersebar di 13 kabupaten. Sebanyak 17.858 hektar (93 persen) di antaranya di wilayah sentra padi, seperti Kabupaten Subang (7.720 hektar), Indramayu (5.039 hektar), Karawang (3.917 hektar), dan Bekasi (1.182 hektar). Sisanya di daerah lain.Meluasnya ancaman serangan hama yang menjadi vektor virus kerdil rumput dan kerdil hampa ini, menurut Sekretaris Kontak Tani dan Nelayan Andalan Jawa Barat Rali Sukari, perlu diwaspadai. Terlebih lagi memasuki musim pancaroba, yakni peralihan iklim dari musim hujan ke musim kemarau.

”Kondisi ini menyebabkan suhu udara dan tingkat kelembaban sama-sama tinggi. Akibatnya, wereng cepat berkembang biak,” kata Rali.

Ia menambahkan, tingginya serangan organisme pengganggu tanaman (hama) pada awal musim tanam gadu (kedua) 2010 ini diperparah pola tanam yang tidak serempak dan penggunaan varietas padi yang tidak direkomendasikan pemerintah.

Menurut Rali, seharusnya tiap kabupaten/kota memiliki pola tanam masing-masing agar setidaknya masa tanam di satu kawasan itu bisa serentak. Ini bisa mencegah penyebaran hama dari satu sawah ke yang lain. Selain itu, usia tanaman yang seragam juga membuat program pemusnahan hama lebih tertata karena tidak perlu khawatir merusak petak yang lain.

Varietas tahan wereng

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat Entang Sastraatmadja menyebutkan pula, penggunaan varietas padi yang tidak direkomendasikan pemerintah lebih rentan terhadap wereng batang coklat.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Kadarisman. Ia mengimbau petani menanam padi varietas tahan wereng, mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat, dan menyemprot insektisida secara massal.

Upaya itu telah ditempuh di beberapa persawahan di Karawang yang telah memasuki musim tanam gadu. Beberapa varietas yang dianjurkan ditanam, antara lain, Inpari 1-10, Mekonga, dan Ciherang. Ia mengimbau petani agar tidak menanam varietas ketan dan padi lokal yang rentan wereng.

Dari Kabupaten Indramayu dilaporkan, sedikitnya 2.571 hektar sawah di empat kecamatan juga telah terserang wereng batang coklat. Akibatnya, produktivitas lahan turun hingga 50 persen. Empat kecamatan itu adalah Cikedung, Terisi, Kroya, dan Losarang. Berbeda dengan data provinsi, lahan yang terancam wereng di Indramayu mencapai 10.984 hektar.

Beong (55), petani Desa Jatimulya, Kecamatan Cikedung, Indramayu, mengakui, sekitar 25 persen dari satu hektar sawahnya dimakan wereng. Wereng menyerang sawahnya ketika padi berusia 60 hari atau saat padi mulai berbuah. Akibatnya, banyak bulir padi hampa dan produksi berkurang.

Biasanya, produktivitas sawah di area hutan berkisar 3 ton per hektar, tetapi kini hanya panen 1,5 ton-2 ton.

”Biaya tanam juga naik, dari biasanya Rp 2 juta per hektar sekarang Rp 3 juta karena harus membeli pestisida lebih banyak,” ujar Beong.

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu Abdul Muin mengatakan, kebanyakan hama wereng menyerang tanaman padi usia dewasa. Kondisi itu mendorong petani segera memanen padi meski waktu panen masih 1-3 minggu lagi. Tujuannya adalah mengurangi kerugian sebab produktivitas lahan akan turun sampai 15 persen.

Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten Cirebon meminta petani agar selalu mengamati secara rutin tanaman padi miliknya. Jika ada serangan, sekecil apa pun, petani diminta segera melapor supaya bisa dilakukan penyemprotan serempak pada satu hamparan sawah. (MKN/THT/GRE)
{[['']]}

1.000 Markisa Ditanam


BANTUL, KOMPAS - Bermitra dengan perusahaan sirop di Yogyakarta, warga Dusun Serut, Palbapang, Bantul, mencanangkan penanaman 1.000 pohon markisa. Setiap keluarga memperoleh dua bibit tanaman yang berasal dari perusahaan sirop tersebut.

Perusahaan sirop itu sebelumnya juga bekerja sama dengan petani di Sleman. "Selama ini tidak ada masalah sehingga kami pun mengikutinya," kata Kepala Dusun Serut Tubadiana, saat pencanangan penanaman 1.000 pohon markisa, Kamis (22/4).

Kerja sama warga-perusahaan berawal dari pertemuan Tubadiana dengan pihak perusahaan, Ventures. Pada pertemuan itu, pihak perusahaan mengaku membutuhkan mitra untuk menyediakan bahan baku.

Bibit-bibit yang diberikan akan ditanam di lahan sekitar rumah yang selama ini dibiarkan kosong tanpa tanaman. Karakteristik markisa yang tumbuh merambat juga menguntungkan karena membuat situasi rumah menjadi teduh.

"Sebagian besar warga kami menjadi petani. Jika panen raya seperti ini, harga gabah selalu anjlok. Tanpa usaha sampingan, nasib mereka bisa terombang ambing karena hasil panen tak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto yakin, model kerja sama warga Serut dan perusahaan sirop tidak menimbulkan risiko. Dari sisi karakteristik daerah, Serut cocok untuk markisa karena termasuk dataran rendah.

"Pihak perusahaan menjamin akan membeli markisa sehingga petani tidak kesulitan menjualnya," katanya. Soal jaminan pembelian menjadi salah satu pertimbangan penting warga.

Buah markisa, sejauh ini, tergolong jenis buah yang tidak mudah dijual dalam bentuk segar. Penyebabnya rasanya yang masam. Buah-buah tersebut harus diolah terlebih dahulu agar lebih enak dikonsumsi.

Umumnya, buah markisa dipanen setelah delapan bulan ditanam. Satu pohon mampu menghasilkan sekitar 20 kilogram buah markisa sekali panen. Harga jualnya Rp 15.000-Rp 17.000 per kilogram.

Setelah usia delapan bulan, markisa bisa berbuah lagi selama empat periode dalam setahun. Bila satu periode hasilnya sekitar 20 kilogram, tambahan penghasilan warga diperkirakan berkisar Rp 300.000 setiap panen.

Hanya di Serut

Untuk menjamin kestabilan harga, Pemerintah Kabupaten Bantul membatasi penanaman markisa massal hanya di Dusun Serut. Di Yogyakarta, tanaman markisa sudah ditanam warga. Namun, penanaman lebih bersifat fungsional menjadi tanaman peneduh.

"Kebanyakan hanya mengambil manfaat teduhnya saja. Biasanya ditanam di atas garasi mobil menjadi pengganti kanopi. Mereka tidak serius menanam karena markisa tidak bisa dikonsumsi sebelum diolah. Paling-paling untuk campuran es buah saja," ujar Edy. (ENY)
{[['']]}

Cengkeraman Gurita Pangan Global


Oleh Subejo 1)

Berbagai kalangan di belahan dunia kian menyadari bahwa pangan merupakan komoditas yang sangat strategis. Dengan sifatnya yang berbeda dengan barang lain, dengan pangan secara langsung menentukan kehidupan umat manusia, peran pentingnya semakin nyata.

Krisis pangan dunia yang parah sepanjang 2007-2008 memberi pelajaran berharga bahwa produksi pangan yang mencukupi kebutuhan nasional sangat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi. Dalam kondisi krisis, pihak yang menguasai pangan juga dapat meraup keuntungan sangat besar. Selain itu, ia memiliki kekuatan politik yang kuat. Tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik dan harapan memperoleh keuntungan yang besar telah mendorong para investor transnasional pemilik modal raksasa untuk melakukan investasi dan terlibat secara langsung dalam bisnis pangan dunia.

Industrialisasi pangan global

Ledakan penduduk dan kegagalan panen karena perubahan iklim global menyebabkan kebutuhan pangan dunia terus meroket. Harga pangan dunia secara otomatis juga membumbung. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi transnasional. Tidak hanya keuntungan ekonomi yang diharapkan, tapi juga potensi kekuatan geopolitiknya yang besar.

Negara Teluk yang kaya minyak tapi miskin sumber daya pertanian dan sepenuhnya menggantungkan kebutuhan pangan dari impor sangat berkepentingan untuk terlibat dalam industrialisasi pangan melalui berbagai korporasi transnasionalnya. Kelompok itu antara lain diwakili Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Selain itu, negara yang berpenduduk sangat besar tapi kapasitas sumber daya pertaniannya terbatas memiliki ketertarikan yang sama. Negara yang masuk kelompok tersebut di antaranya China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Mereka menanamkan modal mereka untuk mengakuisisi lahan pertanian secara murah dalam skala yang sangat besar bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan hektare. Mereka akan membawa produk pangannya ke negara asal atau menjualnya di pasar internasional yang lebih menguntungkan. Akuisisi lahan itu banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin.

Skenario yang umum dipakai adalah kerja sama korporasi transnasional dengan negara dengan skema pemanfaatan lahan milik negara melalui hak guna usaha yang sangat longgar hingga 90 tahun atau model menyewa lahan petani dalam skala luas untuk jangka waktu yang panjang hingga 30 tahun.

Situasi memusatnya produksi dan distribusi pangan oleh korporasi transnasional ditengarai Friedmann (2005) sebagai green capitalism. Dengan penguasaan lahan yang sangat besar, korporasi dapat memproduksi dan mengatur distribusi pangan sehingga harga pun akan diaturnya. Ideologi itu yang cenderung menjadi lawan dari gagasan kedaulatan pangan (food sovereignty).

Model akuisisi lahan pertanian secara besar-besaran dalam jaringan internasional oleh Harvey (2006) dikenal sebagai land grabbing. Kadang-kadang model itu dikenal pula dengan land rush. Laporan Jesica Silver-Greenberg di Business Week (2009) menunjukkan bahwa keterlibatan investor global dalam industrialisasi pangan di belahan dunia dalam batas tertentu dapat bermakna sebagai kolonialisasi baru. Sebagai contoh, seperti dilaporkan Times India (2009) sebuah korporasi besar India di bawah kelompok Karuturi Global Limited (KGL) telah mengakuisisi lahan pertanian yang sangat besar di berbagai negara miskin Afrika hingga mencapai 33 juta hektare (setara dengan luas Jerman) untuk industrialisasi pangan.

Beberapa kalangan termasuk World Bank mendukung pengembangan model land grabbing dengan harapan dapat dicapai win-win solution, yaitu kecukupan produksi pangan dunia dan juga pertumbuhan ekonomi negara yang ditempati. Dalam praktiknya, dampak positif tidak sebesar yang diharapkan. Lapangan kerja baru yang tersedia juga tidak cukup nyata mengatasi persoalan pengangguran. Ide untuk mencukupi kebutuhan pangan negara setempat juga tidak terwujud karena produksi diekspor ke negara pemilik modal. Justru dampak negatif yang bermunculan. Kehancuran pertanian lokal, perebutan sumber air, pencemaran air karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, banjir akibat pembabatan hutan dan lain sebagainya.

Food estate dan gurita pangan

Peluncuran pengembangan pangan skala besar atau dikenal dengan food estate oleh Kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini perlu direspons dengan sangat serius. Model food estate ini sejatinya tidak lain dan tidak bukan adalah wujud land grabbing. Keterlibatan transnasional dalam food estate nampak dengan tingginya minat korporasi dari Uni Emirat Arab, Kuwait, China, dan Korea. Kekhawatiran banyak pihak adalah potensi hancurnya pertanian rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung pangan. Petani gurem tidak mungkin dapat bersaing dengan korporasi pemilik modal besar dan teknologi yang efisien.

Komitmen pemerintahan baru sebagaimana juga amanat konstitusi untuk membangun ekonomi tangguh berbasis kerakyatan justru dipertanyakan dengan peluncuran food estate yang sangat jelas memfasilitasi sepenuhnya green capitalism. Kondisi itu justru dikhawatirkan akan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Food estate ini sejatinya menunjukkan cengkeraman gurita pangan global di negeri ini. Mengapa justru kebijakan pemerintahan baru lebih memprioritaskan fasilitasi food estate ketimbang serius menggarap 42 juta petani gurem. Peluncuran program monumental mewujudkan pertanian rakyat yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing akan sangat diapresiasi. Tentu saja diperlukan kebijakan lain yang mampu meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan yang mampu mengurangi tekanan pada sektor pertanian.

1) Dosen pertanian UGM, kandidat PhD dari The University of Tokyo

Sumber : Media Indonesia 18 Maret 2009
http://www.mediaindonesia.com/%20read/2010/%2003/18/129894/%2068/11/Cengkeraman-Gurita-%20Pangan-Global
cit.http://atanitokyo.blogspot.com/
{[['']]}

Petani Padi Dikorbankan


Jakarta, Kompas - Petani padi merasa dikorbankan pemerintah. Harga gabah petani tertekan pasar akibat pengusaha membeli dengan harga rendah, sedangkan Bulog berpegang teguh pada standar kualitas. Petani juga tidak berdaya saat hujan menghancurkan kualitas padi mereka.
Menurut Guru Besar Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, petani seharusnya tidak menjadi korban dari hasil panennya yang jelek akibat bencana musiman.

”Dalam kondisi seperti ini, bukan petani yang harus rugi dan dirugikan. Karena itu, gabah mereka harus dibeli,” kata Maksum di Yogyakarta, Jumat (16/4).

Kesabaran petani ada batasnya. ”Batas inilah yang menentukan setia atau tidaknya petani menanam padi dan ini ancaman bagi ketahanan pangan,” ujar Maksum.

Senada dengan Maksum, Hartono, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meminta pemerintah tidak menyalahkan petani kalau produksi gabahnya kurang bagus. ”Maunya petani, produktivitas padi tinggi dan kualitas bagus, tetapi iklim tak bisa dilawan. Seharusnya bencana musiman ini jangan ditimpakan pada petani,” katanya.

Kewajiban petani hanya menanam agar pangan bisa dihasilkan dan ketahanan pangan tercapai. Masalah buruknya penanganan pascapanen padi bukan kewenangan petani.

Ketua Umum KTNA Winarno Tohir menyatakan, jika manajemen pengelolaan beras di Bulog bagus dan berpegang pada prinsip first in first out atau first in last out, tak ada alasan gabah petani tidak dibeli Bulog.

Dengan manajemen pengelolaan beras yang bagus di Bulog, memungkinkan perputaran beras di gudang Bulog bisa diatur dengan baik sehingga beras tak sampai tersimpan lama.

Harga gabah petani di sejumlah daerah saat ini sangat rendah, bahkan di sejumlah tempat jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram.

HKTI Jatim mengancam

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Suswono berharap Bulog segera merespons permintaan petani untuk membeli gabah mereka kalau memang memenuhi standar kualitas.

”Tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menerima gabah petani karena fungsi stabilisasi harga gabah dan beras memang adanya di Bulog,” katanya.

Winarno memperkirakan, jika tidak agresif membeli gabah atau beras sekarang, Bulog tidak akan kebagian beras. Indikasi tersebut mulai tampak nyata ketika pembelian beras Bulog hingga 12 April lalu hanya mencapai 337.871 ton atau baru 10,6 persen dari target pembelian 2010 sebanyak 3,2 juta ton.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran menyikapi jatuhnya harga gabah.

”Jika tak ada langkah dari pemerintah untuk menyelamatkan nasib petani, kami akan menggelar unjuk rasa besar-besaran. Kami akan angkut beras dan gabah dengan puluhan truk dan akan kami letakkan di Kantor Perum Bulog Jatim,” kata Ketua KHTI Jatim Herri Suginaryo.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim Agusdin Fariedh menyatakan, dalam menyerap beras, Bulog tetap berpegangan pada Inpres Nomor 7/2009 agar kualitas beras untuk masyarakat miskin tidak buruk. Ia berharap petani meningkatkan kualitas produksi gabah mereka agar beras yang dihasilkan bernilai tinggi. (ABK/ACI/EGI/WIE/MAS)
{[['']]}
 
Support : Produksi Pertanian | Produksi Pertanian | Produksi Pertanian
Copyright © 2011. Produksi Pertanian - All Rights Reserved
Template Created by Produksi Pertanian Published by Produksi Pertanian
Proudly powered by Produksi Pertanian